Di Balik Mundurnya Hashim Djojohadikusumo dari WIFI: Crossing Rp4 Triliun hingga Sorotan Greenpeace
Kalimantan Update – 20 Oktober 2026 | Nama Hashim Djojohadikusumo kembali mencuri perhatian pasar modal Tanah Air. Adik Presiden Prabowo Subianto itu resmi mundur dari posisinya sebagai Komisaris Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) pada akhir September 2026, disusul oleh Direktur WIFI Henny Santoso yang juga mengajukan pengunduran diri. Keputusan tersebut menjadi pemicu serangkaian dinamika korporasi yang berujung pada transaksi crossing jumbo senilai Rp4,06 triliun di saham WIFI pada perdagangan Senin, 19 Oktober 2026.
Mundurnya Hashim Djojohadikusumo ternyata berbuntut panjang. PT Sinergi Graha Kapital muncul sebagai investor jangka panjang baru WIFI dengan kepemilikan 1,41 juta saham atau sekitar 26,66% dari saham beredar. Divestasi separuh kepemilikan Investasi Sukses Bersama itu terjadi hanya beberapa pekan setelah pengunduran diri Hashim. Sebelumnya, kendaraan investasi Hashim, Investasi Sukses Bersama, menggenggam 2,89 miliar saham atau 54,42% dari total saham WIFI. Sebagian besar saham entitas tersebut dipegang konsorsium PT Media Wiguna Nusantara dan PT Arsari Sentra Data, kendaraan investasi milik Hashim Djojohadikusumo.
Di balik struktur kepemilikan itu, sejumlah nama besar tercatat sebagai investor, antara lain Fadel Muhammad, PT Sinergi Investasi Digital, dan Arwin Rasyid. Tinawati, yang juga penerima manfaat akhir PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH), menguasai 90% saham PT Sinergi Investasi Digital. Adapun konsorsium PG Dimensi Dunia Digital mayoritas dikuasai Hermansjah Haryono sekitar 99,8%. Manajemen WIFI sendiri sebelumnya memperkirakan margin EBITDA perseroan dapat bergerak ke level 50% hingga 60% dalam jangka panjang, dengan Direktur Surge Shannedy Ong menyatakan perseroan akan melanjutkan investasi di seluruh lini bisnis untuk menjaga margin tetap tinggi.
Transaksi crossing jumbo di saham WIFI terjadi di tengah rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks ditutup anjlok 3,64% atau 188,50 poin ke level 4.996 pada Senin (19/10), setelah sempat turun 5,05% ke level 4.923 di sesi pertama. Saham WIFI sendiri anjlok 6,82% ke level 1.025 dan menyentuh batas auto reject bawah (ARB). Volume transaksi perdagangan mencapai 33,84 miliar saham dengan frekuensi 1,61 juta kali, kapitalisasi pasar Rp8.863 triliun, dan total nilai transaksi Rp25,02 triliun. Sebanyak 656 saham ditutup turun, 100 naik, dan 43 stagnan. Saham bank jumbo pun berguguran, seperti BBCA yang rontok 6,86% ke level 4.820 dan BBRI yang anjlok 3,79% ke level 2.540.
Kiprah Hashim Djojohadikusumo tidak hanya menyentuh pasar modal. Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, ia menjadi sasaran kritik Greenpeace Indonesia terkait pernyataannya di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026. Hashim menyatakan Indonesia tidak lagi memerlukan ekspansi lahan pertanian padi di kawasan hutan karena telah mencapai swasembada beras tiga tahun lebih cepat dari target. Sementara Mari Elka Pangestu menyampaikan pengembangan lahan pangan dan biofuel akan difokuskan pada lahan terdegradasi. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra, menilai klaim tersebut perlu diperiksa secara kritis karena memuat distorsi informasi dan berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama bagi Masyarakat Adat di Papua Selatan yang menolak proyek pangan dan energi skala besar.
Greenpeace menyoroti bahwa Indonesia masih melakukan impor beras pada tahun-tahun tertentu, seperti sekitar 3,06 juta ton pada 2023 di tengah El Niño. Organisasi itu juga menyoroti dampak proyek strategis nasional pencetakan sawah dan perkebunan tebu untuk bioetanol di Papua Selatan yang dinilai telah membuka hutan adat, mengubah bentang alam, dan merusak ekosistem rawa. Sebelumnya, dalam Investor Daily Summit 2026, Hashim Djojohadikusumo mewacanakan pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk lahan sawit demi mengejar proyek biodiesel B50 hingga B100.
Lahir di Jakarta pada 5 Juni 1954, Hashim Sujono Djojohadikusumo merupakan putra ekonom Soemitro Djojohadikusumo dan cucu pendiri BNI 1946, Margono Djojohadikusumo. Ia menempuh pendidikan di Eropa dan meraih gelar sarjana Politik dan Ekonomi dari Pomona College, California. Karier bisnisnya dimulai sebagai analis keuangan di bank investasi Prancis, lalu dikenal lewat Grup Tirta Mas pada era Orde Baru. Ia sempat menjadi Chairman dan Presiden Direktur Nations Energy di Kazakhstan pada 2000-2006, sebelum mendirikan Arsari Group pada 2006 yang bergerak di agribisnis, kehutanan, sawit, pertambangan, energi, hingga aset digital. Pada 2026, PT Nations Petroleum di bawah Arsari Group memenangkan lelang Wilayah Kerja Natuna D-Alpha dengan komitmen 103,3 juta dolar AS.
Di pemerintahan, Hashim menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, pernah menjadi Utusan Bidang Ekonomi Kawasan Eropa era Presiden Habibie, dan sejak 30 Oktober 2024 dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Ia juga menjabat Ketua Satgas Perumahan. Pada Desember 2024, ia mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi bersedia membiayai 7 juta unit perumahan, terdiri atas 5 juta unit dari Pemerintah Qatar, 1 juta unit dari dermawan Qatar, dan 1 juta unit dari Pemerintah Abu Dhabi, untuk mendukung target 15 juta unit rumah dalam lima tahun. Forbes 2019 mencatat kekayaannya sekitar 800 juta dolar AS, dan ia disebut memiliki konsesi lahan hutan seluas 97 ribu hektare dari Aceh hingga Papua. Sejumlah kontroversi juga melekat, seperti kasus dugaan BLBI 2002 dan sorotan atas posisi ganda sebagai pengusaha energi sekaligus pejabat iklim yang dinilai berpotensi konflik kepentingan.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa sosok Hashim Djojohadikusumo tetap menjadi magnit bagi pasar, pemerintahan, dan kelompok masyarakat sipil. Mundurnya ia dari kursi Komisaris Utama WIFI, disusul divestasi besar dan crossing Rp4,06 triliun, menandai babak baru tata kelola perusahaan tersebut. Di sisi lain, pernyataannya soal lahan pangan dan hutan rusak menegaskan bahwa kebijakan iklim dan energi tak bisa dilepaskan dari pengawasan publik. Bagi investor, transparansi struktur kepemilikan dan konsistensi margin menjadi kunci; bagi publik, akuntabilitas pejabat yang juga pengusaha menjadi ujian. Ke depan, bagaimana WIFI menjaga kinerja pasca-perubahan kendali dan bagaimana pemerintah menindaklanjuti klaim swasembada serta rencana lahan terdegradasi akan menjadi penentu arah, sekaligus cermin bahwa setiap langkah figur sekaliber Hashim Djojohadikusumo selalu membawa konsekuensi ekonomi dan ekologis yang luas.
About the Author
