Rupiah di 17.943, Selat Hormuz Belum Pasti Dibuka: Bayang-Bayang Tekanan Fiskal Indonesia
Kalimantan Update – 21 Oktober 2026 | Nilai tukar usd idr kembali menjadi sorotan pasar keuangan Tanah Air setelah posisinya bertengger di level 17.943 pada perdagangan terbaru. Angka ini mencerminkan tekanan yang belum sepenuhnya mereda terhadap rupiah, seiring memanasnya kembali ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berimbas langsung pada harga energi global. Bagi Indonesia yang merupakan importir minyak netto, pergerakan usd idr bukan sekadar angka di layar bursa, melainkan cermin dari biaya impor energi dan bahan baku yang harus ditanggung perekonomian nasional.
Pemicu utama gelombang kekhawatiran ini adalah belum adanya kepastian mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang mengangkut sebagian besar pasokan minyak dunia. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa negosiasi tidak langsung dengan Amerika Serikat masih berlangsung melalui negara perantara, termasuk Pakistan dan Qatar. Ia menyebut Selat Hormuz semestinya dapat dibuka sepenuhnya pada hari keenam periode ini. Washington dilaporkan menyetujui proposal tujuh hari dari Iran, namun menuntut sejumlah syarat tambahan yang tidak diungkapkan ke publik. Araghchi pun menegaskan bahwa AS tidak dapat sepenuhnya dipercaya dalam proses negosiasi tersebut.
Pernyataan itu muncul bersamaan dengan deklarasi kelompok Houthi di Yaman bahwa opsi serangan darat ke Arab Saudi berada di atas meja. Kombinasi kedua peristiwa ini menandai eskalasi tajam konflik regional dan membuat jalur diplomasi tidak serta-merta menurunkan risiko pasokan minyak. Pasar pun merespons dengan hati-hati. Minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan hampir datar, turun tipis 0,02 persen menjadi 98,05 dolar AS per barel. Sementara itu, Brent berada di level 109,33 dolar AS per barel atau naik 0,50 persen. Spread lebar antara Brent dan WTI mengisyaratkan risiko logistik dan geopolitik masih melekat kuat pada minyak mentah global.
Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru berada di level 5.279 atau naik 1,81 persen, menunjukkan sentimen domestik yang sedang risk-on. Namun, euforia pasar saham ini tidak boleh menutupi risiko eksternal yang masih membayangi. Pergerakan WTI yang hampir datar menunjukkan pasar belum sepenuhnya memberi premi risiko baru terhadap skenario gangguan pasokan. Akan tetapi, posisi Brent yang tinggi dan pelemahan usd idr menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap perekonomian Indonesia belum berakhir.
Jalur transmisi utama bagi Indonesia adalah biaya impor energi. Sebagai importir minyak netto, kenaikan harga minyak global dan ketidakpastian pembukaan Selat Hormuz dapat menambah tekanan pada biaya impor bahan bakar minyak (BBM), subsidi energi, dan inflasi domestik. Level usd idr yang berada di 17.943 memperbesar efek tersebut karena pembelian energi dan bahan baku berbasis dolar menjadi semakin mahal. Eskalasi Houthi terhadap Arab Saudi pun menambah dimensi risiko pengiriman dan asuransi kargo di jalur Timur Tengah.
Dampaknya merambat ke berbagai sektor. Sektor transportasi, logistik, dan industri padat energi menghadapi tekanan margin yang signifikan. Sebaliknya, emiten energi hulu dan komoditas berpotensi memperoleh sentimen positif relatif jika harga minyak bertahan tinggi. Di lantai bursa, saham-saham energi menunjukkan dinamika beragam. Pertamina Geothermal Energy misalnya, diperdagangkan di level IDR 830,00 atau turun 5,68 persen pada 19 Oktober 2026, meski pendapatannya naik 14,70 persen menjadi 235,00 juta dolar AS pada semester pertama 2026. Sementara itu, Indika Energy melaporkan biaya eksplorasi sebesar IDR 15,57 miliar pada 13 Oktober 2026, dengan pendapatan kuartal kedua 2026 mencapai 653,70 juta dolar AS atau tumbuh 40 persen secara tahunan.
Tekanan terhadap rupiah juga diperberat oleh sentimen global terhadap pasar Indonesia. Ancaman MSCI yang mempertimbangkan untuk mengeluarkan Indonesia dari indeks globalnya telah memicu aksi jual besar-besaran. Indeks utama Jakarta sempat anjlok hampir 12 persen dalam sehari, terburuk sejak 1998, dan berlanjut turun 3,6 persen pada sesi berikutnya. Investor asing telah menarik dana bersih sebesar 5,1 miliar dolar AS dari saham Indonesia sepanjang 2026, menuju arus keluar tahunan terbesar dalam sejarah. Rupiah pun terdorong mendekati level 18.030 per dolar AS, mendekati rekor terendah Juni lalu di kisaran 18.190. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun juga naik ke sekitar 7,4 persen dari sebelumnya 7,17 persen.
Kepala strategi Asia di SEB Singapura, Eugenia Victorino, menilai bahwa modal asing sedang melakukan eksodus besar-besaran dari pasar saham Indonesia, dan kini pasar obligasi ikut merasakan tekanannya. Menurutnya, pelemahan usd idr menggerus imbal hasil riil, sehingga hingga mata uang menemukan pijakan, investor global cenderung menunggu di pinggir lapangan. Situasi ini diperparah oleh kekhawatiran terhadap rencana fiskal pemerintah, termasuk program makan siang sekolah gratis senilai IDR 240 triliun, puluhan ribu koperasi desa baru, dan tiga juta rumah bersubsidi. Moody’s dan Fitch telah memangkas prospek utang sovereign Indonesia menjadi negatif.
Yang berubah bukan sekadar harga minyak, melainkan persepsi bahwa jalur diplomasi AS-Iran bisa menurunkan risiko Selat Hormuz. Pernyataan Araghchi soal ketidakpercayaan dan syarat tambahan AS membuat pembukaan Hormuz tidak lagi otomatis menjadi sinyal de-eskalasi. Bagi Indonesia, ini berarti premi risiko energi bertahan lebih lama, sementara biaya impor BBM dan beban subsidi tetap menjadi sumber tekanan fiskal. Level usd idr yang tinggi menambah lapisan kesulitan karena setiap pembelian energi berbasis dolar menjadi lebih mahal.
Secara keseluruhan, pergerakan usd idr ke level 17.943 adalah alarm bagi perekonomian Indonesia. Ketidakpastian pembukaan Selat Hormuz, eskalasi Houthi terhadap Arab Saudi, dan ancaman keluarnya Indonesia dari indeks MSCI menciptakan kombinasi risiko yang kompleks. Pemerintah dan bank sentral perlu mencermati jalur transmisi ini dengan saksama, terutama dampaknya terhadap subsidi energi, inflasi, dan stabilitas fiskal. Di sisi lain, harga minyak yang tinggi dapat memberi sentimen positif terbatas bagi emiten energi hulu dan komoditas. Tanpa penanganan yang tepat, tekanan terhadap rupiah dan biaya impor energi berpotensi menggerus daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
