Kalimantan Update – 22 Oktober 2026 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan bahwa Perkim Kukar Masih Petakan Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan perencanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perkim Kukar, M. Aidil, menyampaikan bahwa pemetaan dan pendataan masih terus berjalan hingga kini dan belum mencapai tahap final.

“Saat ini, kami masih mendata seluruh kebutuhan. Setelah datanya lengkap dan melalui proses verifikasi, barulah kami menyusun usulan berdasarkan data tersebut,” ujar Aidil di Tenggarong, Rabu (21/10/2026).

Pendataan Menyeluruh, Bukan Sekadar Perbaikan Bangunan

Aidil menegaskan bahwa persoalan permukiman harus dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan rumah yang kondisinya tidak layak, tetapi juga perlu mempertimbangkan lingkungan serta fasilitas pendukung yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam proses yang sedang berlangsung, tercatat sekitar 2.298 unit RTLH yang telah masuk dalam pendataan. Namun, angka tersebut belum menjadi jumlah keseluruhan karena masih terdapat sejumlah rumah yang belum terverifikasi. “Jadi, kemungkinan jumlahnya masih bertambah,” jelasnya.

Berikut ringkasan tahapan pendataan yang tengah dijalankan Perkim Kukar:

• Pendataan kondisi fisik rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga.
• Pemetaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman.
• Penilaian kondisi lingkungan serta akses jalan menuju lokasi.
• Verifikasi data untuk memastikan validitas calon penerima bantuan.
• Penyusunan usulan prioritas penanganan berdasarkan kebutuhan lapangan.

Dengan tahapan tersebut, langkah Perkim Kukar Masih Petakan Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2027 menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebutuhan penanganan perumahan dan kawasan permukiman secara lebih tepat sasaran.

Bantuan RLH 2026 Masih Tahap Administrasi

Selain membahas rencana tahun anggaran 2027, Aidil juga menyinggung terkait bantuan RLH pada 2026. Ia menyebut proses administrasi masih berjalan dan pihaknya belum dapat menyampaikan jumlah bantuan karena data tersebut baru dapat diinformasikan setelah seluruh proses administrasi selesai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan program perumahan di Kukar berjalan bertahap, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penetapan penerima manfaat. Setiap tahapan membutuhkan ketelitian agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.

Pendataan yang masih berlangsung menjadi salah satu tahapan krusial bagi Perkim Kukar dalam merumuskan kebutuhan penanganan perumahan dan kawasan permukiman. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas, sehingga program rehabilitasi rumah layak huni dapat berjalan efektif dan merata.

“Setelah seluruh data terkumpul dan terverifikasi, kami akan menentukan prioritas sesuai kondisi di lapangan,” tutup Aidil.

Harapan Warga dan Arah Kebijakan Perumahan Kukar

Langkah Perkim Kukar Masih Petakan Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2027 mendapat perhatian publik, mengingat kebutuhan akan hunian layak masih menjadi persoalan di sejumlah kawasan. Program rehabilitasi RTLH menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak memadai.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan bantuan yang disalurkan tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan tertata. Perkim Kukar pun berkomitmen menyelesaikan pendataan secara cermat sebelum menyusun usulan resmi.

Bagi masyarakat, transparansi dalam proses pemetaan dan verifikasi menjadi hal yang dinanti. Informasi mengenai jumlah penerima, besaran bantuan, serta jadwal pelaksanaan diharapkan dapat diumumkan setelah seluruh tahapan administrasi rampung.

Keberlanjutan program ini akan sangat bergantung pada akurasi data dan koordinasi lintas sektor. Karena itu, Perkim Kukar Masih Petakan Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2027 bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam mewujudkan permukiman yang layak bagi seluruh warga Kutai Kartanegara.

Sebagai penutup, pemetaan yang tengah dilakukan Perkim Kukar mencerminkan upaya serius dalam merencanakan bantuan rumah layak huni secara terukur. Dengan data yang lengkap dan terverifikasi, diharapkan program rehabilitasi RTLH tahun 2027 dapat berjalan tepat sasaran, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penulis: Rudi Hamdani | Editor: Tri Widodo | Sumber: Updatekaltim.com