TPP Guru Kukar Tetap Utuh di Tengah Tekanan Fiskal, Bupati Aulia Tegaskan Komitmen
Kalimantan Update – 30 Oktober 2026 | Di tengah kondisi fiskal daerah bergejolak Bupati Kukar pastikan TPP guru tidak dipangkas, sebuah jaminan yang menenangkan bagi para tenaga pendidik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru di wilayahnya tidak akan mengalami pengurangan, meskipun tekanan terhadap keuangan daerah sedang meningkat. Jaminan ini disampaikan langsung oleh orang nomor satu di Kukar saat menghadiri Festival Lokal Gemini Academy Impact Award 2026 di Tenggarong, Selasa (27/10/2026).
“Komitmen kami, kita tetap mempertahankan TPP guru-guru kita karena kita menganggap bahwa guru-guru ini merupakan ujung tombak dari proses pendidikan dan pengajaran yang ada di Kabupaten Kukar,” ujar Aulia di hadapan para guru yang hadir dalam acara tersebut. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah bergejolak Bupati Kukar pastikan TPP guru tidak dipangkas menjadi prioritas kebijakan yang tidak bisa ditawar.
“Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur sekolah. Ketersediaan fasilitas pendidikan memang penting, tetapi peran guru menjadi faktor utama dalam membentuk kemampuan dan masa depan peserta didik,” imbuhnya.
Aulia juga menekankan bahwa guru adalah kunci yang membuka jalan menuju kesuksesan anak-anak. Oleh karena itu, pihaknya menempatkan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai hal yang harus diperhatikan dalam setiap pengambilan kebijakan anggaran. “Kita tidak akan bisa mencetak generasi yang cerdas kalau seandainya para guru itu masih memikirkan besok seperti apa, dapurnya seperti apa, dan lain sebagainya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Aulia kembali menegaskan bahwa kebijakan mempertahankan TPP guru merupakan komitmen Pemkab Kukar di tengah penyesuaian kondisi keuangan daerah. Pemerintah tidak akan mengurangi komponen kesejahteraan tersebut. “Oleh karenanya, sekali lagi kami sampaikan melalui komitmen kita, tidak ada pengurangan terkait dengan kesejahteraan atau TPP Bapak-Ibu yang ada atau guru-guru yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Selain mempertahankan kesejahteraan tenaga pendidik, Pemkab Kukar juga menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 21 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran tersebut melampaui ketentuan minimal 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. “Alokasi tersebut merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga keberlangsungan pembangunan sektor pendidikan di Kukar,” pungkasnya.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para guru di Kukar yang sempat khawatir dengan kondisi fiskal daerah. Dengan kepastian bahwa kondisi fiskal daerah bergejolak Bupati Kukar pastikan TPP guru tidak dipangkas, para pendidik diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas mulia mereka. Langkah Pemkab Kukar ini juga menunjukkan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah, bahkan ketika menghadapi tantangan keuangan yang tidak ringan.
Sebagai informasi, TPP merupakan komponen tambahan penghasilan yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah, termasuk guru, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan dedikasi mereka. Kebijakan untuk tidak memangkas TPP guru di tengah kondisi fiskal yang menantang mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, diharapkan kualitas pendidikan di Kutai Kartanegara terus meningkat dan mampu mencetak generasi muda yang cerdas, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Jaminan bahwa kondisi fiskal daerah bergejolak Bupati Kukar pastikan TPP guru tidak dipangkas menjadi bukti nyata bahwa kesejahteraan pendidik tetap menjadi prioritas di Bumi Etam.
About the Author
