Ketika 70 Persen Warga Iran Desak Senjata Nuklir, Teheran Justru Menimbang Ulang Nasib Doktrinnya
Kalimantan Update – 01 November 2026 | Isu senjata nuklir kembali memanas di panggung global. Di Teheran, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Mohsen Rezaei mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen warga Iran kini menyerukan perubahan terhadap doktrin nuklir negara itu. Pernyataan tersebut disampaikan melalui televisi pemerintah Iran dan langsung memantik diskusi serius di kalangan pembuat kebijakan, diplomat, hingga pengamat internasional mengenai arah masa depan program atom Republik Islam tersebut.
Menurut Rezaei, pembahasan mengenai kemungkinan revisi doktrin tengah berlangsung intensif. Namun ia menegaskan bahwa hingga saat ini kepemimpinan Iran belum mengambil keputusan resmi baru. “Sejauh ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah maupun Dewan Keamanan Nasional Tertinggi untuk mengubah doktrin nuklir,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip kantor berita semi-resmi Tasnim, seperti dilaporkan Jurnas.com.
Dipicu Serangan dan Desakan Publik
Wacana ini mencuat setelah pemimpin salat Jumat Teheran, Ali Akbari, secara terbuka menilai perlunya peninjauan doktrin. Desakan serupa datang dari sejumlah anggota parlemen yang menilai kebijakan perlu ditinjau ulang apabila perang kembali pecah. Menurut Rezaei, gelombang tuntutan itu muncul setelah fasilitas nuklir Iran diserang, meski sebelumnya telah menjalani inspeksi intensif dan pemasangan kamera pemantauan daring oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Selama ini otoritas Iran berulang kali menegaskan bahwa program nuklir mereka semata-mata bertujuan damai. Sikap itu bersandar pada doktrin keamanan negara serta fatwa keagamaan yang menyatakan Teheran tidak berniat mengembangkan senjata nuklir. Karena itu, setiap isyarat perubahan arah menjadi sorotan tajam, mengingat implikasinya terhadap keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan rezim nonproliferasi global.
Surat Baru dari Washington
Di tengah perdebatan tersebut, Rezaei mengungkapkan bahwa Teheran telah menerima surat baru yang disampaikan melalui perantara Amerika Serikat. Surat itu telah diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Iran dan menjalani pemeriksaan awal, tetapi pemerintah belum memberikan jawaban resmi. Ia menilai ada perubahan nada dalam korespondensi terbaru dibandingkan sebelumnya, yang menurutnya mencerminkan posisi Iran yang semakin kuat.
Sebelumnya, The Wall Street Journal mengutip pejabat AS yang menyebut Wakil Presiden JD Vance mengirim pesan kepada Rezaei atas arahan Presiden Donald Trump untuk menghidupkan kembali perundingan damai. Namun Trump membantah laporan tersebut dan menyatakan peran Vance hanya berkaitan dengan bantuan penyediaan pasokan medis yang dibutuhkan Iran. Dinamika diplomasi yang berliku ini menunjukkan bahwa isu senjata nuklir Iran masih menjadi kartu tawar-menawar utama antara Teheran dan Washington.
Tekanan Trilateral terhadap Pyongyang
Di kawasan lain, isu senjata nuklir juga mendominasi agenda diplomatik. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menegaskan kembali komitmen bersama mengawal denuklirisasi Korea Utara. Pertemuan trilateral di sela-sela rangkaian perundingan G20 di Atlanta, Georgia, itu menekankan penegakan penuh resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk larangan kegiatan yang menyokong pendanaan program nuklir dan rudal balistik Pyongyang.
Kendati dihantam sanksi ekonomi PBB yang telah berlangsung lama, Korea Utara tetap memperkokoh statusnya sebagai negara bersenjata nuklir ke dalam undang-undang nasional. Rezim Pyongyang menyatakan persenjataannya bersifat permanen dan tidak dapat ditawar. Spekulasi kemungkinan pertemuan Trump dan Kim Jong Un kian memanas menjelang KTT APEC di China, terlebih setelah Trump mengurangi skala latihan militer bersama Seoul dan menyebut Korea Utara sebagai “semacam kekuatan nuklir”.
Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan bahkan melaporkan ke Majelis Nasional bahwa Kim Ju-ae, putri Kim Jong Un, terus membangun narasi sebagai pemimpin militer dan sengaja ditampilkan terlibat dalam operasional rudal nuklir. Ia tampil dalam peresmian kapal perusak 5.000 ton Kang Kon di Pelabuhan Wonsan, yang dikaitkan dengan ambisi persenjataan nuklir Angkatan Laut. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sempat mengusulkan opsi pembekuan program ketimbang eliminasi total, namun gagasan itu dikritik karena berisiko mengakui status nuklir Pyongyang secara implisit.
Ancaman Baru di Orbit Bumi
Persaingan senjata nuklir dan teknologi militer strategis juga merambah luar angkasa. Badan Intelijen Pertahanan AS (DIA) memperingatkan bahwa Tiongkok dan Rusia mempercepat pengembangan teknologi antisatelit yang berpotensi melumpuhkan jaringan komunikasi militer, navigasi GPS, sistem peringatan dini rudal, hingga kemampuan serangan presisi. Kekhawatiran Washington bukan hanya kehilangan sejumlah satelit, melainkan dampak berantai terhadap pertahanan dan infrastruktur penting dunia. Jika konflik meluas hingga orbit Bumi, efeknya dapat dirasakan masyarakat sipil yang berada ribuan kilometer dari medan perang.
Kesimpulan
Dari Teheran hingga Pyongyang dan orbit Bumi, isu senjata nuklir tetap menjadi poros ketegangan geopolitik yang paling sensitif. Desakan 70 persen warga Iran mencerminkan pergeseran opini publik yang menekan pembuat kebijakan, meski keputusan resmi belum diambil. Di sisi lain, AS, Korea Selatan, dan Jepang terus menekan denuklirisasi, sementara Korea Utara justru mengukuhkan statusnya. Ditambah perlombaan senjata antisatelit, dunia menghadapi lanskap keamanan yang semakin kompleks dan menuntut diplomasi hati-hati agar stabilitas global tidak runtuh.
Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Sukardi
Sumber: ANTARA, Jurnas.com, CNA, Sputnik/RIA Novosti-OANA, Fox News/DIA, NIS Korea Selatan
About the Author
