Kalimantan Update – 06 November 2026 | BPBD Balangan Perpanjang Status Siaga Karhutla menjadi sorotan utama dalam apel evaluasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang digelar di Posko Induk BPBD Balangan, Selasa (3/11/2026). Keputusan ini diambil mengingat kondisi lapangan yang masih menunjukkan adanya titik hotspot dan prediksi peralihan musim dari kemarau ke hujan yang baru akan terjadi pada pertengahan November hingga akhir Desember 2026. Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, memimpin langsung apel yang diikuti seluruh personel Tim Reaksi Cepat (TRC) Posko Induk dan kecamatan.
Dalam laporannya kepada Bupati, Sekda, dan jajaran pimpinan daerah, Rahmi menjelaskan bahwa status siaga yang sebelumnya berakhir pada 31 Oktober 2026 diperpanjang hingga akhir tahun. Langkah BPBD Balangan Perpanjang Status Siaga Karhutla ini sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perbandingan dengan daerah lain, serta merujuk data BMKG mengenai peralihan musim. “Ini yang menjadi dasar kita memperpanjang status siaga. Status ini juga kita perlukan untuk pelaksanaan Bantuan Presiden (Banpres),” jelas Rahmi.
Kabupaten Balangan tahun ini mendapatkan alokasi bantuan penanganan Karhutla sebesar Rp10 miliar, setara dengan kabupaten lain di wilayah Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Dana tersebut difokuskan pada tiga hal utama: dukungan operasional, dukungan logistik, dan penguatan sarana prasarana. Dukungan operasional meliputi pemberian insentif kepada seluruh petugas yang terdiri dari relawan, TNI, Polri, Manggala Agni, dan anggota BPBD, penyediaan makan minum lapangan, BBM operasional, serta penguatan stamina berupa vitamin, masker kesehatan, dan oksigen portable. Sementara dukungan logistik mencakup penunjang penanganan di lapangan, dan penguatan sarpras seperti alkon jinjing, jet shooter, selang, nozzle, dan peralatan pemadaman lainnya.
Penggunaan anggaran tersebut melalui mekanisme pergeseran pada APBD Perubahan 2026 dengan batas waktu pertanggungjawaban hingga 15 Desember 2026. Rahmi berharap dana ini dapat mendukung operasional penanganan, mempercepat upaya pemadaman, dan meringankan beban petugas di lapangan. “Mudah-mudahan ini bisa mendukung operasional penanganan, mempercepat upaya penanganan Karhutla, dan meringankan beban petugas kita di lapangan agar sarana, BBM, dan makan minum tidak terkendala lagi. Mohon doa dan dukungan semua pihak agar dana ini bisa kita optimalkan sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya.
Langkah BPBD Balangan Perpanjang Status Siaga Karhutla juga tidak lepas dari peringatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui surat edaran yang terbit 31 Oktober 2026. Seluruh daerah diminta waspada dan bersiaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan cuaca ekstrem seiring peralihan musim. Rahmi mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan lingkungan sekitar.
Dengan perpanjangan status siaga ini, BPBD Balangan Perpanjang Status Siaga Karhutla berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan titik hotspot dan meningkatkan kesiapsiagaan personel. Koordinasi dengan instansi terkait seperti BMKG, BNPB, dan pemerintah provinsi terus dilakukan guna memastikan respons cepat terhadap setiap potensi kebakaran. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran.
Sebagai kesimpulan, perpanjangan status siaga Karhutla oleh BPBD Balangan merupakan langkah strategis dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan hingga akhir tahun 2026. Dukungan anggaran Banpres sebesar Rp10 miliar diharapkan dapat memperkuat operasional di lapangan, mulai dari insentif petugas hingga pengadaan sarana pemadaman. Partisipasi aktif masyarakat dan kewaspadaan terhadap peralihan musim menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalisir dampak bencana.
