Kalimantan Update – 06 November 2026 | Disdikbud Kukar Siapkan 30 Guru SMP Ikuti Diklat Calon Kepala Sekolah sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan tenaga pendidik yang akan diproyeksikan mengisi jabatan kepala sekolah sesuai ketentuan terbaru. Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan setiap kepala sekolah yang memimpin satuan pendidikan memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini.
Kepala Bidang Pendidikan SMP Disdikbud Kukar, Emy Rosana Saleh, mengungkapkan bahwa rencana pelaksanaan diklat tersebut masih menunggu kepastian anggaran melalui APBD Perubahan 2026. Menurutnya, kegiatan ini akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Kalimantan Timur. Namun, apabila anggaran belum memungkinkan, pelaksanaannya akan dijadwalkan kembali pada tahun berikutnya.
“Kalau tidak dapat direalisasikan tahun ini, pelaksanaannya kemungkinan dijadwalkan kembali pada tahun berikutnya,” kata Emy di Tenggarong, Rabu (4/11/2026).
Emy menjelaskan bahwa diklat calon kepala sekolah diperlukan karena mekanisme penyiapan tenaga pendidik untuk menduduki jabatan tersebut telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Guru yang ingin dipersiapkan menjadi kepala sekolah kini harus mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Ketentuan ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang memberikan ruang bagi lulusan program Guru Penggerak untuk diproyeksikan menjadi calon kepala sekolah. Perubahan regulasi ini menuntut adanya penyesuaian di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terus berbenah dalam mengelola sumber daya pendidiknya.
“Sekarang regulasinya berubah, kepala sekolah bukan dari Guru Penggerak lagi, tetapi harus mengikuti diklat calon kepala sekolah,” jelasnya.
Kebijakan tersebut menyusul program Guru Penggerak sendiri yang sudah tidak berjalan sejak terjadi pergantian Menteri Pendidikan. Perubahan kebijakan tersebut turut mengubah jalur penyiapan calon kepala sekolah yang sebelumnya memanfaatkan program tersebut sebagai salah satu jalur utama.
Persiapan Guru Tanpa Sertifikat Calon Kepala Sekolah
Dengan adanya mekanisme baru, lanjut Emy, pihaknya mulai mempersiapkan guru yang belum memiliki sertifikat maupun belum pernah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah agar dapat memenuhi persyaratan yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Disdikbud Kukar dalam menjaga kualitas kepemimpinan satuan pendidikan di wilayahnya.
“Melalui rencana diklat ini, kami ingin memastikan tenaga pendidik yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan kepala sekolah telah melalui tahapan pelatihan sesuai regulasi,” imbuhnya.
Adapun sejumlah tahapan yang akan dilalui dalam persiapan diklat ini antara lain:
- Pendataan guru SMP yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
- Pengajuan anggaran melalui APBD Perubahan 2026.
- Koordinasi dengan BGTK Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra pelaksana.
- Pelaksanaan diklat sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Evaluasi dan penerbitan sertifikat bagi peserta yang lulus.
Rencana Disdikbud Kukar Siapkan 30 Guru SMP Ikuti Diklat Calon Kepala Sekolah ini juga sejalan dengan kebutuhan organisasi di lingkungan dinas pendidikan. Sebab, sejumlah jabatan kepala sekolah di berbagai SMP di Kutai Kartanegara memerlukan figur yang telah tersertifikasi agar dapat menjalankan tugas kepemimpinan secara optimal.
Dampak Perubahan Regulasi bagi Satuan Pendidikan
Perubahan mekanisme penyiapan calon kepala sekolah membawa dampak langsung bagi sejumlah guru yang sebelumnya mengandalkan jalur Guru Penggerak. Kini, mereka yang bercita-cita memimpin satuan pendidikan harus menempuh jalur diklat resmi yang diselenggarakan oleh lembaga berwenang.
Dalam konteks ini, Disdikbud Kukar Siapkan 30 Guru SMP Ikuti Diklat Calon Kepala Sekolah menjadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah merespons cepat dinamika regulasi nasional. Proses seleksi dan pelatihan yang terencana diharapkan mampu menghasilkan kepala sekolah yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial dan pedagogik yang mumpuni.
Selain itu, kerja sama dengan BGTK Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Kolaborasi ini dinilai penting mengingat keterbatasan kapasitas pelatihan yang dimiliki daerah.
Meski demikian, kepastian pelaksanaan diklat masih bergantung pada ketersediaan anggaran. Jika APBD Perubahan 2026 dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut, maka pelatihan bagi 30 guru SMP dapat segera direalisasikan. Sebaliknya, jika anggaran belum tersedia, program ini harus menunggu hingga tahun berikutnya.
Disdikbud Kukar Siapkan 30 Guru SMP Ikuti Diklat Calon Kepala Sekolah juga menjadi pengingat bagi para guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan begitu, peluang untuk menduduki jabatan strategis di satuan pendidikan tetap terbuka lebar.
Secara keseluruhan, langkah Disdikbud Kukar mencerminkan komitmen dalam menjaga mutu kepemimpinan sekolah melalui jalur pelatihan yang sesuai regulasi. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada dukungan anggaran, koordinasi lintas lembaga, serta kesiapan para guru dalam mengikuti setiap tahapan diklat. Dengan persiapan yang matang, diharapkan lahir kepala sekolah yang mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kutai Kartanegara.
Penulis: Rudi Hamdani | Editor: Tri Widodo | Sumber: Updatekaltim.com
About the Author
