Kalimantan Update – 06 November 2026 | Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara kini memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan administrasi kependudukan. Disdukcapil Kukar Buka Kanal Pengaduan Identitas Pelapor Dijamin Dirahasiakan, sebuah langkah strategis yang memungkinkan warga melaporkan berbagai kendala, dugaan penyimpangan, hingga praktik percaloan yang merugikan. Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto, menegaskan bahwa pengaduan masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi dan perbaikan layanan.
“Kalau masyarakat tidak puas atau pelayanan tidak sesuai, misalnya melampaui waktu yang kami tetapkan, tinggal menghubungi nomor pengaduan atau laman resmi pengaduan kami di disdukcapil.kukarkab.go.id. Jadi, silakan menyampaikan pengaduan. Identitas pengadu kami jaga kerahasiaannya,” ujar Iryanto di Tenggarong, Selasa (3/11/2026).
Jaminan kerahasiaan identitas pelapor menjadi poin krusial. Banyak warga selama ini enggan melapor karena khawatir akan dampak sosial atau rasa tidak nyaman. Dengan komitmen Disdukcapil Kukar Buka Kanal Pengaduan Identitas Pelapor Dijamin Dirahasiakan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kualitas layanan publik semakin meningkat.
Iryanto menjelaskan bahwa setiap jenis layanan administrasi kependudukan telah memiliki standar yang dapat diakses publik melalui situs web resmi Disdukcapil. Informasi tersebut meliputi jenis layanan, persyaratan, lokasi pengurusan, waktu penyelesaian, hingga biaya yang harus dikeluarkan. Salah satu ketentuan yang ditegaskan adalah seluruh pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan, untuk sejumlah jenis pengurusan, dokumen dapat diselesaikan dalam hitungan jam.
“Standar penyelesaian pelayanan ditetapkan sekitar dua jam untuk layanan yang persyaratannya telah terpenuhi. Kemudian, dokumen yang sudah selesai dapat diterima masyarakat dalam bentuk cetakan maupun file PDF,” jelasnya.
Keberadaan kanal pengaduan juga menjadi sarana bagi Disdukcapil untuk mengidentifikasi praktik yang merugikan masyarakat. Laporan yang diterima akan ditelusuri untuk mengetahui lokasi kejadian maupun modus yang digunakan.
“Pengaduan itu menjadi bagian dari masukan untuk memperbaiki layanan. Salah satu fungsinya, ketika ada laporan, kami bisa mengetahui di mana kejadiannya dan seperti apa modusnya. Langsung kami atasi sehingga muncul inovasi-inovasi yang berarti untuk menuntaskan permasalahan masyarakat,” tegasnya.
Iryanto mengakui, sebelumnya keluhan masyarakat cukup banyak, terutama berkaitan dengan praktik percaloan. Tidak sedikit warga yang mengaku telah membayar jasa pengurusan dokumen, tetapi dokumen yang dijanjikan tidak kunjung diterima atau justru tidak valid. Namun, kondisi tersebut disebut mulai berkurang setelah akses pelayanan diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan. Masyarakat kini dapat mengurus dokumen kependudukan melalui fasilitas resmi yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.
Ia menilai kemudahan akses menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap jasa perantara. “Warga tidak lagi harus datang ke Tenggarong hanya untuk mengurus dokumen yang sebenarnya dapat diproses di kantor desa,” katanya.
Meski demikian, Iryanto menegaskan pembenahan pelayanan tidak boleh berhenti. Disdukcapil Kukar akan terus memanfaatkan masukan masyarakat untuk memperbaiki prosedur, menyederhanakan persyaratan, serta memastikan pelayanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. “Masyarakat perlu memanfaatkan saluran pelayanan resmi dan menyampaikan laporan apabila menemukan ketidaksesuaian dalam proses pengurusan dokumen kependudukan,” pungkasnya.
Dengan hadirnya Disdukcapil Kukar Buka Kanal Pengaduan Identitas Pelapor Dijamin Dirahasiakan, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk melaporkan setiap ketidaksesuaian. Langkah ini sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Kutai Kartanegara. Partisipasi aktif warga menjadi kunci terciptanya pelayanan yang cepat, gratis, dan bebas dari praktik percaloan.
Ke depan, Disdukcapil Kukar berkomitmen untuk terus berinovasi dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Dengan demikian, kualitas pelayanan administrasi kependudukan semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus terjaga.
About the Author
