Kalimantan Update – 08 Oktober 2026 | Pemerintah Kabupaten Banjar terus mempercepat transformasi digital di sektor keuangan daerah. Melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Sky Convention Center, William Tandiono Compleks, Kecamatan Gambut, Kamis (8/10/2026), Pemkab Banjar Dorong SKPD Pengelola Retribusi Terapkan Metode Pembayaran Berbasis QRIS sebagai langkah strategis memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) itu dibuka langsung Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi. Ia didampingi Kepala BPKPAD Nashrullah Shadiq, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala DPC Bank Indonesia Kalsel Roni Ferdiansyah, Asisten Pemerintahan dan Kesra Rakhmat Dhany, serta para peserta HLM TP2DD.
Dalam sambutannya, Wabup Banjar menegaskan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menempati posisi sangat strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, ETPD bukan sekadar metode pembayaran, melainkan bagian dari ekosistem tata kelola keuangan yang menghubungkan proses pendataan, penetapan, pembayaran, pencatatan, rekonsiliasi, pelaporan, hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.
“Oleh karena itu, Pemkab Banjar memandang bahwa digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujar Habib Idrus.
Ia juga memberi perhatian khusus pada peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah, seperti QRIS, virtual account, mobile banking, internet banking, dan kanal perbankan lainnya. Menurutnya, semakin banyak pilihan kanal pembayaran yang tersedia dan mudah digunakan, semakin besar peluang masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.
Peringkat Digitalisasi Banjar Masih ke-24 se-Kalimantan
Kepala BPKPAD Banjar Nashrullah Shadiq mengungkapkan bahwa berdasarkan paparan perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar saat ini masih berada di peringkat ke-24 se-Kalimantan dalam hal indeks digitalisasi. Menanggapi hal tersebut, pihaknya menyiapkan sejumlah program strategis guna mendongkrak perolehan skor dan memperluas ekosistem transaksi non tunai.
Salah satu program utama yang sedang diinisiasi adalah penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). “Selain itu, Pemkab Banjar juga mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola retribusi agar menerapkan metode pembayaran berbasis QRIS,” ungkap Nashrullah.
Sejauh ini, penerapan transaksi nontunai di Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan positif di beberapa sektor publik, terutama layanan rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Banyak masyarakat kini mulai memanfaatkan QRIS sebagai kanal pembayaran utama saat mengakses layanan kesehatan.
Meski demikian, Nashrullah mengakui masih ada tantangan dalam memperluas ekosistem nontunai. Wilayah Kabupaten Banjar yang mayoritas bukan daerah perkotaan membuat penggunaan transaksi digital belum sepenuhnya familiar, khususnya bagi kalangan orang tua dan masyarakat perdesaan yang terbiasa menggunakan uang tunai.
“Untuk mengatasi hal ini, kami akan meningkatkan sosialisasi serta mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas kode QRIS,” ucap dia.
Apresiasi bagi ASN dan SKPD Pengguna QRIS Terbaik
Sebagai langkah konkret ke depan, Nashrullah berencana menyusun program motivasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih aktif melakukan transaksi non tunai. Skema pemberian apresiasi bagi ASN dengan tingkat penggunaan QRIS tertinggi sedang dikaji dan akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Bank Indonesia.
Pada akhir kegiatan, dilakukan penyerahan apresiasi kepada SKPD atau pengelola QRIS sebagai pengguna QRIS dengan transaksi terbesar, yakni Dinas PUPR dan RSUD Ratu Zalecha. Kategori dengan frekuensi transaksi terbanyak diraih UPTD Puskesmas Kertak Hanyar, sedangkan kategori perangkat daerah terefort atau pendukung dalam layanan pembuatan QRIS diraih Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan.
Langkah Pemkab Banjar Dorong SKPD Pengelola Retribusi Terapkan Metode Pembayaran Berbasis QRIS ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem digitalisasi transaksi daerah yang berkelanjutan, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah. Wabup Habib Idrus berharap TP2DD Kabupaten Banjar mampu menjadikan momentum ini sebagai proses transformasi berkelanjutan, bukan sekadar program tahunan.
Dengan dorongan yang konsisten, Pemkab Banjar Dorong SKPD Pengelola Retribusi Terapkan Metode Pembayaran Berbasis QRIS diharapkan mampu menaikkan peringkat indeks digitalisasi daerah, memperluas inklusi keuangan, dan pada akhirnya mengerek capaian Pendapatan Asli Daerah secara signifikan di masa mendatang.
Penulis: Syaifullah
Editor: Oktavianus A, Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo
Sumber Berita: Kanal Kalimantan