Wamendagri Dorong Forkopimda Perkuat Pencegahan Karhutla di Kaltim
Kalimantan Update – 16 Oktober 2026 | Wamendagri Dorong Forkopimda Perkuat Pencegahan Karhutla di Kaltim menjadi sorotan utama dalam audiensi antara Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Harum Resort, Kota Balikpapan, Kamis (15/10/2026). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda wilayah Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus menekankan bahwa kepala daerah harus menjadi penggerak utama dalam upaya pencegahan karhutla. Ia meminta para kepala daerah untuk memimpin koordinasi lintas sektor dengan melibatkan DPRD, TNI, Polri, kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya. Menurutnya, kerja sama antarlembaga sangat diperlukan agar penanganan kebakaran berlangsung efektif dan titik api dapat segera dikendalikan.
“Kepala daerah harus proaktif mengoordinasikan semua pihak. Jangan sampai ada ego sektoral yang menghambat upaya pencegahan,” tegas Wiyagus dalam audiensi tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa karhutla bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan stabilitas sosial.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyambut baik arahan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk meningkatkan patroli terpadu dan memperkuat sistem deteksi dini. “Kami akan segera menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda untuk memastikan semua instansi bergerak bersama,” ujarnya.
Wamendagri Dorong Forkopimda Perkuat Pencegahan Karhutla di Kaltim juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kesiapan daerah dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan datang. Berdasarkan data historis, Kalimantan Timur memiliki beberapa titik rawan karhutla, terutama di kawasan gambut dan lahan kering. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci.
Dalam audiensi itu, Wiyagus juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Ia meminta kejaksaan dan kepolisian untuk tidak ragu menindak tegas siapa pun yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan. “Penegakan hukum harus menjadi efek jera. Kita tidak boleh kompromi dengan tindakan yang merusak lingkungan,” tambahnya.
Selain itu, Wamendagri mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya pencegahan karhutla. Menurutnya, investasi dalam pencegahan jauh lebih murah dibandingkan biaya pemadaman dan pemulihan pascakebakaran. Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim yang telah membentuk satuan tugas khusus karhutla.
Upaya pencegahan karhutla di Kaltim tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran serta masyarakat, terutama petani dan peladang, sangat penting. Sosialisasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus terus dilakukan. Selain itu, perlu ada alternatif pembukaan lahan yang ramah lingkungan, seperti pembakaran terkendali atau penggunaan mesin.
Dalam konteks ini, Wamendagri Dorong Forkopimda Perkuat Pencegahan Karhutla di Kaltim menjadi pesan kuat bahwa kolaborasi adalah kunci. Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di setiap kabupaten/kota di Kaltim diharapkan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan menggelar rapat dan simulasi penanganan darurat.
Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan Forkopimda antara lain:
- Meningkatkan patroli bersama di daerah rawan karhutla.
- Memasang sistem peringatan dini berbasis teknologi.
- Menyiapkan posko dan peralatan pemadaman yang memadai.
- Melakukan edukasi kepada masyarakat secara masif.
- Membangun kerja sama dengan perusahaan perkebunan untuk pengelolaan lahan yang bertanggung jawab.
Dengan koordinasi yang solid, diharapkan karhutla di Kalimantan Timur dapat diminimalisir. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan koordinasi sering menyebabkan api meluas. Oleh karena itu, Wamendagri Dorong Forkopimda Perkuat Pencegahan Karhutla di Kaltim harus menjadi pijakan bersama.
Sebagai penutup, upaya pencegahan karhutla memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak. Wamendagri Dorong Forkopimda Perkuat Pencegahan Karhutla di Kaltim bukan sekadar seruan, melainkan instruksi untuk bertindak. Kepala daerah, Forkopimda, dan masyarakat harus bersinergi menjaga lingkungan demi generasi mendatang.
About the Author
