Kalimantan Update – 16 Oktober 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memimpin rapat koordinasi lintas lembaga yang bertujuan untuk Bahlil Koordinasikan Penguatan Devisa dan Ketahanan Energi Nasional. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (16/10/2026). Rapat ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan dukungan antarlembaga terhadap pelaksanaan tugas kementerian koordinator yang baru dibentuk.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat tinggi, antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Perwakilan dari Pertamina juga turut serta dalam koordinasi ini. Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama dalam mengawal agenda strategis nasional.
Dalam keterangannya, Bahlil menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal untuk menyelaraskan dukungan antarlembaga terhadap pelaksanaan tugas kementerian koordinator yang dipimpinnya. Fokus utama rapat meliputi penguatan penerimaan negara, peningkatan devisa, dan ketahanan energi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global,” ujar Bahlil.
Penguatan devisa menjadi salah satu poin krusial yang dibahas. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi sektor hilirisasi dan transisi energi. Hilirisasi diyakini dapat meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, sehingga devisa yang diperoleh dari ekspor produk olahan jauh lebih besar dibandingkan ekspor bahan mentah. Selain itu, transisi energi menuju sumber terbarukan juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil yang selama ini membebani neraca perdagangan.
Ketahanan energi nasional juga menjadi perhatian utama. Dengan meningkatnya kebutuhan energi seiring pertumbuhan ekonomi, Indonesia perlu memastikan ketersediaan energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan. Rapat tersebut membahas strategi untuk memperkuat infrastruktur energi, diversifikasi sumber energi, serta meningkatkan cadangan strategis. Kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan Kepolisian dan BIN, diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan sektor energi dari berbagai ancaman.
Dalam konteks Bahlil Koordinasikan Penguatan Devisa dan Ketahanan Energi Nasional, peran kementerian koordinator menjadi sangat sentral. Bahlil menekankan bahwa sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya harus terus diperkuat. “Tidak ada satu lembaga pun yang bisa bekerja sendiri. Kita perlu kolaborasi yang erat untuk mencapai target-target nasional,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dukungan penuh legislatif terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat devisa dan ketahanan energi. Menurutnya, DPR akan mengawal kebijakan yang pro-rakyat dan pro-pertumbuhan. Sementara itu, Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani menambahkan bahwa investasi di sektor hilirisasi dan energi terbarukan akan terus didorong melalui kemudahan perizinan dan insentif yang menarik.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyoroti pentingnya peran BUMN, khususnya Pertamina, dalam menjaga ketahanan energi. Ia berkomitmen untuk memastikan BUMN energi dapat beroperasi secara efisien dan mampu bersaing di tingkat global. Kapolri dan Kepala BIN juga menegaskan kesiapan mereka dalam mendukung pengamanan aset strategis dan menjaga stabilitas nasional.
Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain pembentukan tim kerja bersama untuk mempercepat realisasi program hilirisasi dan transisi energi, penyusunan peta jalan penguatan devisa, serta peningkatan pengawasan terhadap kegiatan ekspor-impor di sektor energi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
Dengan semangat kolaborasi, Bahlil Koordinasikan Penguatan Devisa dan Ketahanan Energi Nasional menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan kebijakan lintas sektor. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana. Masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat langsung, seperti ketersediaan energi yang stabil dan peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sebagai penutup, upaya Bahlil Koordinasikan Penguatan Devisa dan Ketahanan Energi Nasional mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi dinamika global. Dengan dukungan semua pihak, target-target pembangunan dapat tercapai, membawa Indonesia menuju kemandirian energi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.