Bahlil Lahadalia Gebrak Kebijakan Energi: Evaluasi Tambang Rp5.400 Triliun hingga Ancam Setop Ekspor ke Negara Tak Menghargai Indonesia
Kalimantan Update – 03 November 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menjadi sorotan setelah meluncurkan rangkaian kebijakan strategis di sektor energi dan pertambangan. Dalam sepekan terakhir, bahlil lahadalia mengevaluasi lima konsesi tambang milik negara bernilai fantastis, mengancam menghentikan ekspor energi ke negara yang tidak menghargai Indonesia, hingga merombak jajaran pejabat di Kementerian ESDM. Langkah-langkah tersebut menegaskan posisi Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri paling berpengaruh dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Evaluasi Lima Konsesi Tambang Bernilai Rp5.400 Triliun
Pemerintah mulai menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi lima wilayah konsesi pertambangan yang memiliki potensi cadangan mineral bernilai fantastis. Lima konsesi tersebut tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Papua, dengan komoditas utama berupa tembaga dan emas.
“Itu ada di NTB, kemudian ada juga di Papua dan beberapa daerah lagi,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, kelima wilayah konsesi itu memiliki kandungan mineral berupa tembaga dan emas. Namun, Bahlil belum merinci lokasi maupun perusahaan pemegang izin dari masing-masing wilayah konsesi yang dimaksud. Perhatian pemerintah terhadap lima konsesi tersebut bermula dari laporan yang diterima Presiden Prabowo mengenai potensi cadangan mineral terbukti (proven reserves) dengan nilai mencapai Rp5.400 triliun atau setara 300 miliar dolar AS.
Ancam Setop Ekspor Energi ke Negara yang Tak Menghargai Indonesia
Dalam kesempatan berbeda, Bahlil Lahadalia melontarkan peringatan keras kepada negara-negara mitra yang dinilai tidak menghargai Indonesia dalam hubungan bilateral. Pemerintah membuka kemungkinan mengevaluasi hingga menghentikan kerja sama ekspor energi kepada negara yang tidak menunjukkan sikap saling menghormati.
“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” tegas Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha – South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya dipandang sebagai negara pemasok energi yang dibutuhkan ketika pasokan sedang mengalami tekanan. Hubungan kerja sama internasional harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan komunikasi yang baik.
Ekspor Listrik ke Singapura Harus Menguntungkan Indonesia
Senada dengan itu, Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menyetujui ekspor listrik ke Singapura apabila harga yang ditawarkan belum sesuai dengan perhitungan Indonesia. Kerja sama ekspor listrik harus memberikan keuntungan bagi kedua negara.
“Kalau harganya belum cocok, kita nggak bisa. Karena itu saya minta untuk Danantara nggak boleh dilobi, untuk mau mengikuti agar harga bisa turun,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Ia menegaskan, peluang ekspor listrik tetap terbuka selama harga yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan Indonesia. Namun, pemerintah tidak akan memaksakan kerja sama apabila belum tercapai kesepakatan harga yang menguntungkan. Pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional, menurut Bahlil, harus menjadi prioritas utama sebelum mempertimbangkan ekspor.
Minta Pengusaha Nikel Rem Produksi
Di sektor mineral, Bahlil Lahadalia meminta pengusaha nikel untuk menahan produksi guna menjaga harga komoditas tersebut di pasar internasional. Harga nikel saat ini berada di bawah 16 ribu dolar AS per ton, yakni berkisar di level 15 ribu dolar AS per ton akibat surplus produksi Indonesia.
“Saya minta kepada teman-teman, industri dan pengusaha tambang (nikel) ini, kita harus bisa menahan diri,” ujar Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2/11).
Ia menyoroti terjadinya kelebihan pasokan nikel sekitar 800 ribu ton di pasar dunia. Karena itu, Bahlil memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno untuk mengendalikan suplai nikel melalui persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Ia juga mengingatkan bahwa nikel bukan sumber daya alam yang dapat diperbarui sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana.
Melantik Pejabat Baru di Kementerian ESDM
Selain mengeluarkan kebijakan strategis, Bahlil Lahadalia juga merombak jajaran pejabat di Kementerian ESDM. Ia melantik Arsyadany Ghana sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, menggantikan posisi sebelumnya. Sebelum diangkat, Arsyadany merupakan Direktur Distribusi PT PLN (Persero) sejak Juni 2025.
Perempuan kelahiran Semarang, 25 Oktober 1982, itu memulai kariernya di PLN pada 2006 dan telah menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari Manajer Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah hingga Executive Vice President Umum dan Aset Properti. Ia merupakan lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta dan melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Bisnis di Universitas Diponegoro.
“Pelantikan Dirjen Gatrik, Bu Arsya,” kata Tri Winarno saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/11/2026). Selain Arsyadany, Bahlil juga melantik sejumlah pejabat eselon II Kementerian ESDM.
Menjaga Kedaulatan Energi Nasional
Rangkaian kebijakan yang diambil Bahlil Lahadalia menunjukkan arah yang konsisten: menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Mulai dari evaluasi konsesi tambang bernilai triliunan rupiah, pengendalian produksi nikel demi menjaga harga, hingga keberanian menolak ekspor listrik dengan harga yang tidak menguntungkan, semuanya bermuara pada upaya menjaga kedaulatan energi Indonesia.
Langkah evaluasi lima konsesi tambang dengan cadangan mineral senilai Rp5.400 triliun menjadi sinyal bahwa negara ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dikuasai pihak lain benar-benar memberikan manfaat optimal bagi rakyat. Sementara ancaman menghentikan ekspor energi ke negara yang tidak menghargai Indonesia menegaskan posisi tawar bangsa di kancah internasional.
Dengan pengalaman dan ketegasannya, Bahlil Lahadalia membuktikan bahwa diplomasi energi tidak harus selalu bermakna kompromi. Indonesia, menurutnya, adalah negara berdaulat yang berhak menentukan arah kebijakan energinya sendiri demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Tri Widodo
Sumber: Porostimur.com, Kilasjatim.com, JawaPos.com
About the Author
