Kalimantan Update – 20 Oktober 2026 | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan sikap optimistis lembaga antirasuah dalam memberantas tindak pidana korupsi di tengah genapnya dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Setyo Budiyanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/10/2026), sebagai jawaban atas pandangan KPK terhadap upaya pemberantasan korupsi selama dua tahun terakhir.

“Optimistis pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan dukungan pemerintah yang sekarang,” kata Setyo Budiyanto. Menurutnya, dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat strategi pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK.

Mantan jenderal polisi bintang tiga itu menilai sikap optimistis merupakan landasan yang perlu dimiliki jajaran KPK dalam menjalankan tugas. “Kalau kami optimistis, tentu ada cara atau strategi yang bisa kami lakukan,” ujarnya. Ia menegaskan tantangan penegakan hukum tidak seharusnya menjadi alasan untuk bersikap pesimistis. “Tapi kalau kemudian dengan menghadapi situasi dan lain-lain, kemudian pesimis, menurut saya enggak pas juga. Kita tetap optimistis,” terang Setyo Budiyanto.

Rekam Jejak Penindakan Selama Dua Tahun

Selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, KPK tercatat telah melaksanakan 36 operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Sebanyak 34 dari 36 OTT tersebut berlangsung pada masa Setyo Budiyanto menjabat sebagai Ketua KPK. Operasi itu menyasar beragam kalangan, mulai dari kepala daerah, aparatur sipil negara (ASN), hingga pihak swasta.

Beberapa nama yang ditangkap antara lain eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, eks Gubernur Riau Abdul Wahid, eks Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, eks Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, serta Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Selain itu, eks Rektor Universitas Jenderal Soedirman Prof. Akhmad Sodiq, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Lampri, hingga tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bima Setiawan juga turut disebut dalam rangkaian penindakan.

Pada 2026 saja, KPK mencatat 23 OTT sepanjang Januari hingga pertengahan Oktober. OTT ke-23 berlangsung pada Kamis (15/10/2026) dengan penangkapan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama sejumlah pihak terkait dugaan tindak pidana korupsi. Selain penindakan, KPK juga mencatat pemulihan aset negara senilai Rp603 miliar dari perkara korupsi.

Kasus BNPB dan Penggeledahan di Delapan Lokasi

Salah satu perkara yang menyita perhatian publik adalah dugaan konflik kepentingan dan suap atas pengadaan yang menggunakan dana siap pakai (DSP) di BNPB. KPK menetapkan lima tersangka yang resmi ditahan di Rutan KPK selama 20 hari pertama terhitung sejak 14 Oktober 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan penyidik menggeledah delapan lokasi pada Kamis (15/10/2026) hingga Senin (19/10/2026). “Objek-objek penggeledahannya yaitu di rumah, perkantoran, serta lokasi lainnya yang berada di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi,” kata Budi. Penggeledahan juga dilakukan di Kantor BNPB di Jalan Pramuka, Jakarta Timur.

Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang, perhiasan, serta tiga unit mobil yang diduga terkait perkara. “Selanjutnya penyidik akan melakukan analisis dan meminta keterangan dari para pihak guna menerangkan barang-barang yang telah disita tersebut,” tandas Budi.

Indikator	Catatan KPK
Total OTT dua tahun Prabowo-Gibran	36 operasi
OTT pada masa kepemimpinan Setyo Budiyanto	34 operasi
OTT sepanjang 2026 (hingga pertengahan Oktober)	23 operasi
Pemulihan aset negara	Rp603 miliar
Lokasi penggeledahan kasus BNPB	8 lokasi

Dukungan Pemerintah dan Arah ke Depan

Setyo Budiyanto juga menyebut pimpinan KPK sebelumnya telah mengikuti diskusi bersama sejumlah pejabat penegak hukum untuk membahas persoalan pemberantasan korupsi. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi bagian dari strategi agar penegakan hukum berjalan efektif tanpa mengabaikan berbagai tantangan yang ada.

Pelantikan Prabowo dan Gibran oleh MPR RI pada 20 Oktober 2024 menjadi momentum evaluasi terhadap penegakan hukum, termasuk upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Di tengah sorotan publik, KPK berupaya menjaga konsistensi penindakan sekaligus mendorong pencegahan agar praktik korupsi tidak terus berulang.

Kesimpulan

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi cermin sekaligus ujian bagi KPK. Dengan 36 OTT, 34 di antaranya terjadi pada masa kepemimpinan Setyo Budiyanto, lembaga antirasuah itu menunjukkan intensitas penindakan yang tinggi, mulai dari kepala daerah hingga pejabat kementerian dan lembaga. Optimisme yang disuarakan Ketua KPK bukan tanpa dasar, tetapi tetap bergantung pada strategi yang tepat, dukungan pemerintah, serta konsistensi penegakan hukum. Ke depan, publik akan menanti apakah deretan operasi tersebut berujung pada efek jera dan perbaikan tata kelola, atau justru menjadi rutinitas tanpa perubahan berarti.

Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Tri Widodo
Sumber Berita: Antara, BeritaNasional.com, Aktual.com, Metro TV, Suara.com