Wakil Bupati Klaten Ambil Alih Kendali: Layanan Tetap Jalan Meski Kantor Disegel KPK
Kalimantan Update – 20 Oktober 2026 | Kabar mengejutkan datang dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Di tengah gejolak setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo, sosok wakil bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi tampil sebagai penopang utama roda pemerintahan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi menunjuk wakil bupati Klaten yang akrab disapa Linda Benny itu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten pada Jumat, 16 Oktober 2026, melalui penyerahan Surat Keputusan langsung.
Penunjukan tersebut menjadi titik balik penting bagi birokrasi Klaten. Sehari setelah menerima mandat, wakil bupati Klaten itu langsung menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin, 19 Oktober 2026. Langkah cepat ini diambil untuk memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan yang berdampak pada pelayanan publik.
Rapat Koordinasi Pertama, Pesan Tegas untuk Birokrasi
Dalam rakor yang berlangsung di kompleks Pemkab Klaten, Linda Benny menyampaikan pesan tegas kepada jajaran OPD. Ia menekankan bahwa administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak boleh terhambat oleh situasi yang sedang terjadi.
“Hari ini rakor sama teman-teman OPD, karena kemarin saya ditugaskan oleh Pak Gubernur menjadi Plt Bupati. Yang jelas memastikan bahwa administrasi harus tetap terus berjalan dan pelayanan masyarakat juga harus tetap berjalan, tidak boleh terhambat,” ujarnya.
Ia juga meminta doa restu seluruh jajaran agar Pemkab Klaten tetap mampu memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, wakil bupati Klaten ini membangkitkan semangat para pegawai agar tetap menjalankan fungsi dan program yang telah dicanangkan sebelumnya.
Kantor Disegel, Pelayanan Tetap Berjalan
Di sisi lain, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penggeledahan di kompleks Pemkab Klaten. Penyidik menyisir Gedung B yang mencakup ruang kerja bupati, ruang wakil bupati Klaten, sekretaris daerah, Bagian Umum, Bagian Layanan Pengadaan, serta sejumlah ruangan lain. Setidaknya tujuh ruangan disegel dengan pita merah bertuliskan “DALAM PENGAWASAN KPK”, bertambah dari sebelumnya enam ruangan.
Meski demikian, Linda Benny memastikan aktivitas pemerintahan tidak terganggu. Menurutnya, lokasi kantor bukan persoalan utama selama pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Kalau kantornya tetap di sini. Cuma ini memang ada beberapa ruangan yang masih disegel untuk kebutuhan pemeriksaan. Kantornya di mana saja tetap oke, yang penting action, pelayanan tetap jalan,” katanya kepada awak media.
Hal senada disampaikan Plt Sekda Klaten, Joko Purwanto. Ia menegaskan bahwa penyegelan tidak memengaruhi kinerja aparatur. Ruangan yang masih kosong dan tidak disegel dimanfaatkan sebagai tempat kerja sementara. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Klaten, Supriyanto, juga memastikan pekerjaan pengadaan tetap berjalan normal meski ruang kerjanya belum bisa digunakan.
Dukungan Gubernur dan Fokus Pemulihan
Linda Benny mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Tengah berpesan agar dalam kondisi apa pun kegiatan pemerintahan dan pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pesan itu menjadi pegangan bagi wakil bupati Klaten dalam memimpin transisi kepemimpinan daerah.
Langkah-langkah yang ditempuh Plt Bupati mencakup:
- Memastikan administrasi pemerintahan tidak terhenti akibat penyegelan ruangan.
- Menjaga pelayanan publik agar tetap optimal dan tanpa hambatan.
- Memberikan semangat kepada aparatur untuk melanjutkan program yang telah dicanangkan.
- Berkoordinasi dengan OPD dan instansi terkait selama proses pemeriksaan KPK berlangsung.
Penggeledahan KPK sendiri merupakan tindak lanjut OTT terhadap Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Proses hukum ini menjadi ujian tersendiri bagi jajaran Pemkab Klaten, namun komitmen untuk tetap melayani masyarakat terus digaungkan.
Sebagai penutup, kepemimpinan sementara wakil bupati Klaten menjadi bukti bahwa stabilitas pemerintahan daerah dapat dijaga di tengah tekanan. Dengan koordinasi yang cepat, transparansi, dan semangat pelayanan, Pemkab Klaten berupaya memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, apa pun kondisi yang dihadapi.
Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Tri Widodo
Sumber: MerahPutih.com dan SuaraSurakarta.id
About the Author
