Pemerintah Korea Selatan Akan Biayai Tiap Bulan Pemuda Merasa Kesepian Dari Lingkungan Masyarakat

KALIMANTAN UPDATE - Banyak pemuda di Korea Selatan merasa kesepian dari dunia, menanggapi hal ini Pemerintah menawarkan untuk membayar mereka untuk masuk kembali ke ruang lingkup masyarakat.

Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga mengumumkan minggu ini bahwa mereka akan memberikan hingga 650.000 won Korea (sekitar $500) per bulan kepada para pertapa sosial yang terisolasi, dalam upaya untuk mendukung "stabilitas psikologis dan emosional serta pertumbuhan yang sehat."

Sekitar 3,1% orang Korea berusia 19 hingga 39 tahun adalah "anak muda kesepian yang tertutup", yang didefinisikan sebagai tinggal di "ruang terbatas, dalam keadaan terputus dari luar selama lebih dari jangka waktu tertentu, dan mengalami kesulitan nyata dalam hidup (kehidupan normal)" menurut laporan kementerian, mengutip Institut Korea untuk Urusan Kesehatan dan Sosial.

Baca Juga: Postingan Gindha Ansori di akun TikTonya Tuai Sorotan Netizen, Diduga Mobil Pernah Terlibat Tabrak Lari

Itu berarti sekitar 338.000 orang di seluruh negeri, dengan 40% mulai isolasi mereka di masa remaja, menurut kementerian.

Berbagai faktor dianggap berperan, termasuk kesulitan keuangan, penyakit mental, masalah keluarga atau tantangan kesehatan.

Langkah-langkah baru ini secara khusus menargetkan kaum muda sebagai bagian dari Undang-Undang Dukungan Kesejahteraan Pemuda yang lebih besar, yang bertujuan untuk mendukung orang-orang yang sangat ditarik dari masyarakat, serta kaum muda tanpa wali atau perlindungan sekolah yang berisiko kenakalan.

Baca Juga: Media Israel Sebut Indonesia Sebagai Negara Terbelakang di Dunia Olahraga

Tunjangan bulanan akan tersedia untuk anak muda penyendiri berusia 9 hingga 24 tahun yang tinggal di rumah tangga berpenghasilan di bawah rata-rata pendapatan nasional didefinisikan di Korea Selatan sekitar 5,4 juta won (sekitar $4.165) per bulan untuk rumah tangga yang terdiri dari empat orang.

Kaum muda dapat mendaftar untuk program tersebut di pusat kesejahteraan administratif setempat; wali, konselor, atau guru mereka juga dapat mengajukan permohonan atas nama mereka.***