Jika Benar Terpilih, Bakal 8 Program Langsung Tancap Gas Dilaksanakan di 100 Hari Kerja

KALIMANTAN UPDATE - Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka disebut akan langsung tancap gas apabila benar terpilih sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menuturkan akan ada 8 program yang langsung dilaksanakan di 100 hari kerja mereka.

"Delapan program hasil terbaik cepat, itu yang akan dijalankan pertama," kata Drajad dikutip Selasa, (20/2/2024).

Baca Juga: Hasil Real Count KPU di Pilpres 2024: Prabowo Gibran Unggul 58,84%, Disusul AMIN 24,43% Hingga GAMA 16,73%

Dikutip dari dokumen visi-misi Prabowo Gibran, 8 program hasil terbaik cepat merupakan program prioritas yang dicanangkan pasangan nomor urut 2 ini.

Program tersebut di antaranya memberi makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan pesantren; menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan TBC dan mengadakan rumah sakit di tiap kabupaten; meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional; serta membangun sekolah unggul di tiap kabupaten dan renovasi sekolah.

8 Program Prabowo Gibran akan segera dilaksanakan jika nantinya benar terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024. (ist)

Baca Juga: Hot Ice Latte Cabai Viral, Sajikan Pedas Bikin Nagih

Drajad juga mengatakan untuk melaksanakan program-program tersebut Prabowo-Gibran akan melakukan sejumlah hal.

Misalnya untuk makan siang gratis, dia mengatakan program ini tentu tidak akan dilaksanakan 100% secara langsung melainkan secara bertahap. Drajad menuturkan daerah miskin, serta daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) akan diutamakan terlebih dahulu.

Sementara untuk program pendirian Badan Penerimaan Negara, Drajad mengatakan tentu hal tersebut akan dimulai dengan menyiapkan Undang-Undang pendirian.

"Itu yang akan dilakukan pertama, berarti persiapan untuk makan siang dan ada persiapan UU untuk Badan Penerimaan Negara, karena BPN kita perlu UU tidak cukup dengan peraturan presiden," kata dia.***