Kalimantan Update – 05 Oktober 2026 | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan belanja daerah secara sembarangan. Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang menekankan bahwa seluruh kebijakan anggaran harus berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Dalam pernyataannya di Tenggarong, Sabtu (4/10/2026), Bupati Kukar Tak Mau Asal Belanja menjadi prinsip utama yang dipegang dalam menyusun dan mengeksekusi anggaran perubahan tahun ini.

“Anggaran perubahan tersebut harus segera dieksekusi agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Aulia Rahman Basri.

Lebih lanjut, ia menargetkan realisasi pendapatan hingga 100 persen pada akhir tahun 2026. Penyesuaian anggaran hingga penghujung tahun dinilai penting agar belanja daerah tidak berujung pada sisa anggaran yang besar atau SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Menurutnya, SiLPA yang menumpuk mencerminkan perencanaan yang kurang matang dan berpotensi menghambat pembangunan.

“Kita sesuaikan dengan target capaian sampai akhir tahun, sehingga kita tidak menyisakan banyak SiLPA dan anggaran yang ada benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Meskipun memasang target realisasi 100 persen, pria kelahiran 1985 itu mengingatkan jajarannya agar tidak menjadikan penyerapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan harus tetap disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Pemerintah tidak boleh membuat program secara serampangan hanya demi mengejar tingginya realisasi belanja. Prinsip Bupati Kukar Tak Mau Asal Belanja menjadi pengingat bahwa kualitas program jauh lebih penting daripada sekadar angka serapan.

“Saya tidak ingin hanya karena mengejar realisasi anggaran, kita kemudian membuat kegiatan secara sembarangan. Program yang dilaksanakan harus tetap sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam kerangka pembangunan Kukar Idaman Terbaik, Aulia berharap pelaksanaan anggaran perubahan dapat berjalan sesuai rencana sekaligus mempercepat pencapaian target hingga penghujung tahun. Ia menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, perencanaan yang matang, serta pengawasan yang ketat agar setiap program tepat sasaran. Dengan begitu, Bupati Kukar Tak Mau Asal Belanja bukan sekadar slogan, melainkan budaya kerja yang diterapkan di seluruh jajaran pemerintahan.

Pendekatan money follow program yang diterapkan Pemkab Kukar memiliki beberapa keunggulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

• Perencanaan berbasis kebutuhan: Program disusun berdasarkan hasil musyawarah dan data lapangan, bukan sekadar keinginan sesaat.
• Efisiensi anggaran: Pembiayaan dialokasikan secara proporsional sehingga menghindari pemborosan.
• Akuntabilitas: Setiap belanja dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki target capaian yang terukur.
• Dampak nyata: Masyarakat merasakan langsung hasil pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik.

Sementara itu, target realisasi pendapatan hingga 100 persen pada akhir 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Berikut gambaran umum capaian yang ingin diraih:

Indikator	Target
Realisasi Pendapatan	100 persen
Sisa Anggaran (SiLPA)	Minimal
Prinsip Belanja	Money follow program
Fokus Pembangunan	Kukar Idaman Terbaik

Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat bergerak cepat merealisasikan program yang telah direncanakan. Pengawasan internal dan evaluasi berkala menjadi kunci agar tidak terjadi penyimpangan maupun penumpukan anggaran yang tidak terserap. Bupati Kukar Tak Mau Asal Belanja menjadi pesan moral bagi setiap aparatur untuk bekerja secara profesional dan berintegritas.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen menjalankan prinsip money follow program demi mewujudkan Kukar Idaman Terbaik yang berkelanjutan. Melalui arahan Bupati Kukar Tak Mau Asal Belanja, diharapkan setiap program dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat hingga akhir tahun 2026.

Penulis: Syaifullah, Oktavianus A, Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo
Editor: Intoniswan
Sumber Berita: UpdateKaltim.com