Kalimantan Update – 09 November 2026 | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah tegas dalam upaya efisiensi belanja daerah. Melalui kebijakan yang diumumkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, Pemkab Kukar Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen, dari semula menembus angka lebih dari Rp400 miliar menjadi sekitar Rp200 miliar. Kebijakan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah di Tenggarong.
Langkah tersebut bukan tanpa dasar. Menurut Sunggono, penyesuaian belanja ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian sejumlah jenis belanja pemerintah daerah. Aturan itu menjadi acuan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar untuk menata ulang prioritas pengeluaran.
Perjalanan Dinas dan ATK Jadi Pos Prioritas Pemangkasan
Dalam keterangannya di Tenggarong, Sunggono menjelaskan bahwa pos perjalanan dinas menjadi salah satu yang mengalami pengurangan paling signifikan. Tidak hanya itu, belanja alat tulis kantor (ATK) juga ikut terkena penyesuaian hingga tersisa sekitar 20 persen dari alokasi sebelumnya.
“Kemudian belanja alat tulis kantor (ATK) juga hanya tinggal 20 persen, dan lain sebagainya,” ujar Sunggono.
Ia menegaskan bahwa keputusan untuk Pemkab Kukar Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Seluruh pihak yang terlibat disebut telah menyepakati bahwa efisiensi memang diperlukan agar penggunaan anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi.
Efisiensi Bukan Sekadar Pengurangan Angka
Bagi Pemkab Kukar, kebijakan ini bukan semata-mata memotong besaran anggaran. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, terarah, dan akuntabel. Dengan begitu, setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberi dampak nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan.
“Hasilnya, seluruh pihak sepakat bahwa efisiensi diperlukan agar penggunaan anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ungkap Sunggono.
Ia menerangkan bahwa pengurangan belanja perjalanan dinas menjadi salah satu langkah yang telah diterapkan secara nyata. Pemerintah daerah pun berupaya menyesuaikan pengeluaran tanpa mengabaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang tetap harus berjalan optimal.
Menariknya, langkah Pemkab Kukar Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen ini juga disebut sebagai wujud kesadaran bersama seluruh OPD. Arahan kepala daerah menjadi pijakan awal, lalu diterjemahkan oleh TAPD menjadi kebijakan teknis yang aplikatif di lapangan.
Rincian Penyesuaian Belanja Daerah
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ringkasan penyesuaian belanja yang dilakukan Pemkab Kukar:
| Pos Belanja | Sebelum Penyesuaian | Setelah Penyesuaian |
|---|---|---|
| Perjalanan Dinas | Lebih dari Rp400 miliar | Sekitar Rp200 miliar |
| Alat Tulis Kantor (ATK) | Alokasi penuh | Tersisa sekitar 20 persen |
Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya menyasar satu pos belanja, melainkan dilakukan secara menyeluruh pada sejumlah jenis pengeluaran yang dinilai dapat ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Dasar Hukum dan Proses Pembahasan
Proses penyesuaian ini tidak berjalan serta-merta. TAPD terlebih dahulu melakukan pembahasan intensif untuk menentukan langkah yang paling tepat. Permendagri Nomor 1 Tahun 2025 menjadi rujukan utama dalam menentukan jenis belanja mana saja yang perlu disesuaikan.
Setelah melalui diskusi panjang, seluruh pihak yang terlibat akhirnya menyepakati bahwa kebijakan ini perlu dijalankan demi kebaikan bersama. Sunggono menyebut kesepakatan tersebut sebagai hasil musyawarah yang matang dan penuh pertimbangan.
“Alhamdulillah, kami dari TAPD setelah berdiskusi akhirnya sepakat bahwa langkah itu perlu kita lakukan untuk kebaikan bersama,” tutupnya.
Dengan adanya kebijakan Pemkab Kukar Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kutai Kartanegara semakin sehat dan berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, meski dengan anggaran yang lebih ramping.
Ke depan, tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi penerapan kebijakan di tingkat OPD. Pengawasan dan evaluasi berkala menjadi kunci agar semangat efisiensi tidak berhenti pada dokumen anggaran, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik sehari-hari. Dengan tata kelola yang semakin baik, kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah pun diharapkan terus meningkat.
Penulis: Syaifullah
Editor: Rudi Hamdani
Sumber Berita: UpdateKaltim.com
About the Author
