ASN Digital Bangli Jadi Sorotan: Kolaborasi Komdigi-BSSN hingga Sanksi Judi Online di Jateng
Kalimantan Update – 29 Oktober 2026 | Transformasi ASN digital di Indonesia terus menunjukkan geliatnya di berbagai daerah. Dari Bangli hingga Jawa Tengah, pemerintah daerah berlomba memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi era pemerintahan berbasis teknologi, sekaligus menindak penyalahgunaan ruang digital. Upaya membangun ASN digital yang kompeten, aman, dan berintegritas pun menjadi agenda utama di penghujung Oktober 2026.
Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, mengambil langkah konkret dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Collaborative for Integrated Digital Transformation Government (CITA GOV) pada Kamis, 29 Oktober 2026, di Ruang Rapat Krisna, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli. Kegiatan hybrid ini menghadirkan narasumber Aris Kurniawan, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Danang Jaya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Asisten I Setda Kabupaten Bangli, I Made Ari Pulasari, menegaskan bahwa transformasi digital harus dibangun secara terpadu, bukan berjalan sendiri-sendiri di masing-masing perangkat daerah. Menurutnya, pelayanan publik harus semakin mudah, cepat, aman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Harapan ini menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang efisien dan berorientasi pada warga.
Dalam diskusi tersebut, peserta FGD menyoroti bahwa pengguna layanan digital membutuhkan pelayanan yang mudah, terintegrasi dalam satu pintu, mudah diakses, dan aman. Karena itu, pengembangan sistem digital pemerintah perlu mengutamakan kebutuhan pengguna, bukan sekadar menambah jumlah aplikasi. FGD menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain:
- Verifikasi setiap usulan pengembangan aplikasi dan pengadaan teknologi informasi melalui arsitektur CITA GOV;
- Penyelarasan anggaran berdasarkan hasil evaluasi kelayakan sistem;
- Integrasi data melalui kebijakan Bangli Satu Data;
- Penguatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital membutuhkan keterpaduan sistem serta kolaborasi berbagai pihak. Ia menyebut perlunya kolaborasi pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi, untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, inovatif, aman, dan berkelanjutan. Selain integrasi aplikasi dan data, FGD juga membahas penguatan regulasi melalui Peraturan Bupati tentang CITA GOV serta peningkatan kompetensi ASN digital dalam kepemimpinan digital, literasi data, dan tata kelola teknologi informasi.
Penguatan kompetensi ASN digital tidak hanya soal teknis. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya memberantas praktik judi online, termasuk menindak ASN yang terbukti terlibat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan hal itu seusai membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Konten Negatif Perjudian Daring di Hotel Santika Premiere Semarang, Rabu, 28 Oktober 2026, bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menelusuri dugaan keterlibatan ASN. Sumarno menyatakan langkah selanjutnya, apakah melalui pakta integritas atau sanksi, akan mengikuti aturan hukum disiplin ASN. Edukasi dan pencegahan hingga lingkungan keluarga dan masyarakat juga diperkuat agar ASN digital tidak terjerumus ke ruang negatif.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Eko Dono Indarto, mengajak pemerintah, industri, media, akademisi, dan masyarakat bergerak bersama membangun kesadaran publik tentang bahaya judi online. Sementara itu, Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi, Safriansyah Yanwar Rosyadi, mengungkapkan pemerintah telah menindak sekitar 1,4 juta situs judi online sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Sejak 2017, jumlah situs yang ditangani mendekati 10 juta, menandakan pemberantasan judi online masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan deteksi dini, penegakan aturan, dan pencegahan.
Di sisi lain, akuntabilitas ASN digital juga diuji di Cianjur, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 120 ASN yang tercatat menerima bantuan sosial sepanjang 2025. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur bersama Inspektorat Daerah melakukan klarifikasi dan meminta pengembalian bansos yang masih diterima setelah mereka berstatus ASN. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Cianjur, Handika Firdaus, menyebut satu orang berstatus PNS, sedangkan mayoritas merupakan PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, yang bekerja di lingkungan Disdikpora Cianjur. Sebagian penerima telah terdaftar sebelum diangkat menjadi ASN, dan perubahan status pekerjaan yang belum diperbarui dalam data diduga menjadi penyebab bantuan masih diterima.
Sementara itu, di sektor pendidikan, Bank NTB Syariah memperkuat kolaborasi dengan PT Ladang Karya Husada selaku pengelola platform SIPLah Toko Ladang melalui penandatanganan Adendum I Perjanjian Kerja Sama layanan Virtual Account di Mataram, Selasa, 27 Oktober 2026. Direktur Dana dan Transaksi Bank NTB Syariah, Adhi Susantio, menyatakan kolaborasi bank, platform digital, dan pelaku usaha sangat krusial untuk membangun ekosistem pengadaan digital yang efektif dan berkelanjutan. Layanan Virtual Account pada platform SIPLah Toko Ladang dipastikan kembali beroperasi normal guna mendukung kelancaran transaksi satuan pendidikan.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa agenda ASN digital bukan sekadar soal adopsi teknologi, melainkan menyangkut integrasi sistem, keamanan data, kompetensi aparatur, dan integritas moral. Dari Bangli yang memperkuat arsitektur CITA GOV, Jawa Tengah yang menindak ASN terlibat judi online, hingga Cianjur yang merapikan data bansos, semuanya bermuara pada satu tujuan: pelayanan publik yang aman, efisien, dan tepercaya. Keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kolaborasi pentahelix dan komitmen setiap aparatur untuk menjunjung etika di ruang digital. Tanpa itu, teknologi secanggih apa pun tak akan mampu menghadirkan pelayanan satu pintu yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
About the Author
