Konser Andrea Bocelli di Borobudur: Malam Harmoni yang Terselimuti Kontroversi Politik
Kalimantan Update – 01 November 2026 | Penampilan Andrea Bocelli di Taman Lumbini, kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu malam (31/10/2026), berhasil memukau ribuan penonton yang hadir dari berbagai penjuru Indonesia dan mancanegara. Konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour itu menjadi momen langka bagi pencinta musik klasik Tanah Air. Namun, di balik gemerlap panggung dan alunan orkestra, gelaran akbar tersebut menyisakan polemik yang tak kunjung usai. Andrea Bocelli, maestro tenor tuna netra asal Italia, tampil di bawah langit malam Borobudur dengan latar siluet candi yang megah, ditemani permainan biola dan taburan lampion yang menambah keindahan visual.
Konser di Borobudur tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan 30 tahun album Romanza yang dirilis pada 1997. Indonesia menjadi satu-satunya lokasi pertunjukan publik Andrea Bocelli di kawasan Asia-Pasifik sepanjang tahun 2026. Penyelenggara memproyeksikan sekitar 7.000 penonton hadir di Borobudur, sementara 9.000 penonton lainnya dijadwalkan memadati JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026. Kementerian Pariwisata bahkan menargetkan dampak ekonomi dari rangkaian konser ini mencapai 44 juta dolar AS atau sekitar Rp792 miliar, dengan harga tiket mulai dari Rp1 juta hingga lebih dari Rp15 juta.
Momen paling menyentuh terjadi ketika Andrea Bocelli berduet dengan penyanyi Indonesia, Lea Simanjuntak, membawakan lagu The Prayer. Sebelum bernyanyi, ia mengajak penonton mengenang para korban peperangan, terutama masyarakat sipil yang kehilangan nyawa akibat konflik, dan berharap seluruh negara terbebas dari perang. Melalui lagu tersebut, musik menjadi medium untuk menyampaikan harapan, kepedulian, dan solidaritas antarsesama. Momen ini sekaligus memperlihatkan bahwa seni memiliki kekuatan untuk menyatukan manusia dan menyampaikan pesan kemanusiaan yang melampaui batas negara maupun perbedaan budaya.
Namun, di luar panggung, gelombang penolakan terus menguat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan keputusan pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap memberikan izin penyelenggaraan konser Andrea Bocelli. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan komitmen yang sebelumnya disampaikan pemerintah kepada MUI. Menurutnya, Sekretaris Kementerian Pariwisata RI Bayu Aji sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk menghormati dan mengikuti sepenuhnya keputusan serta arahan MUI terkait penyelenggaraan konser ini.
Sudarnoto menjelaskan, MUI telah menyampaikan sejumlah masukan resmi kepada pemerintah mengenai rekam jejak Andrea Bocelli. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keterlibatan penyanyi asal Italia tersebut dalam acara penggalangan dana untuk tentara Israel atau Israel Defense Forces (IDF) pada 2010. Informasi itu disebut bersumber dari kelompok Zionis di Amerika Serikat. Menurut Sudarnoto, IDF merupakan pihak yang bertanggung jawab atas berbagai tindakan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. “Bocelli memang bukan zionis dan lirik-lirik lagunya bagus, melainkan tindakannya tampil bernyanyi di acara penggalangan dana IDF membuktikan dukungannya kepada mesin pembunuh zionis,” ujarnya.
Senada dengan MUI, Ketua Umum DPN Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) M. Djazuli Ambari meminta persoalan rencana konser ini tidak semata-mata dilihat sebagai urusan pertunjukan musik. Menurut dia, terdapat dimensi kemanusiaan yang perlu menjadi pertimbangan di tengah penderitaan warga sipil Palestina. “Bagi BSMI, persoalannya bukan apakah seseorang penyanyi besar atau bukan, dan bukan pula persoalan selera terhadap musik. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup memiliki sensitivitas terhadap penderitaan manusia ketika ada rekam jejak dukungan kepada institusi militer yang terkait dengan genosida,” kata Djazuli di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Dari ranah politik, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan kembali penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran. “Fraksi PKS mendukung aspirasi MUI dalam membela rakyat Palestina. Kami meminta Gubernur segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepolisian untuk meninjau kembali penyelenggaraan konser ini, termasuk mengupayakan pembatalan melalui kewenangan, dasar hukum, dan prosedur yang sah,” ujar Taufik di Jakarta, Minggu (1/11/2026).
Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dailami Firdaus juga menyatakan penolakan terhadap rencana konser di Jakarta. Ia meminta pemerintah pusat bersikap tegas terhadap figur-figur yang dinilai memiliki rekam jejak dukungan terhadap Israel karena hal tersebut tidak sejalan dengan sikap politik luar negeri dan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. “Jangan sampai masyarakat Palestina melihat Indonesia sebagai negara yang tidak serius atau tidak sepenuhnya mendukung perjuangan mereka. Selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang konsisten membela Palestina,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, konser di JIExpo Kemayoran pada 3 November 2026 masih dalam sorotan. Pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, menjaga kondusivitas nasional, serta memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan prinsip konstitusi dan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sementara itu, bagi ribuan penonton yang hadir di Borobudur, malam itu tetap tercatat sebagai pengalaman istimewa menyaksikan Andrea Bocelli tampil di tengah salah satu situs warisan dunia kebanggaan Indonesia, meski bayang-bayang kontroversi tak dapat dielakkan.
About the Author
