Kalimantan Update – 08 November 2026 | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah mematangkan langkah strategis untuk menata kawasan permukiman di sepanjang bantaran Sungai Tenggarong. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kukar Matangkan Rencana Relokasi Warga Bantaran Sungai Tenggarong yang menyasar kawasan padat penduduk, khususnya di Jalan Kartini dan Panjaitan, sebagai ikhtiar mengurangi kepadatan sekaligus membuka ruang penanganan banjir melalui normalisasi sungai.
Langkah tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, usai mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, meninjau lokasi rencana relokasi permukiman warga di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, serta di Jalan Kartini, Tenggarong, pada Jumat (6/11/2026). Peninjauan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan lahan dan skema pemindahan warga sebelum program dijalankan.
“Rencana penataan kawasan tersebut merupakan tindak lanjut dari proposal yang sebelumnya kami sampaikan kepada pemerintah pusat di Jakarta,” ungkap Aulia dalam keterangannya kepada awak media.
Sebagai etalase Kabupaten Kukar, Tenggarong memiliki posisi strategis sehingga penataan kawasan perkotaan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, Aulia mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus tetap menghormati keberadaan masyarakat yang telah lama bermukim di lokasi tersebut.
Pemkab Kukar juga menjadikan pengalaman relokasi permukiman di sepanjang Sungai Mahakam sebagai bahan evaluasi. Pada program sebelumnya, penyediaan rumah pengganti dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Bahkan, sebagian warga yang telah direlokasi tidak menempati hunian yang disediakan. Kondisi itu menjadi pelajaran berharga agar persoalan serupa tidak kembali terulang dalam penataan bantaran Sungai Tenggarong.
“Kita tidak mau mengulangi kesalahan atau kekeliruan pada penataan sebelumnya. Secara penghasilan, masyarakat di sana harus tetap memiliki pendapatan yang layak. Dari sisi tempat tinggal, mereka juga akan mendapatkan hunian yang lebih baik,” jelas Aulia.
Untuk memastikan warga tetap memiliki sumber penghasilan, Pemkab Kukar menyiapkan sejumlah skema pelaksanaan, mulai dari tahapan relokasi hingga penyediaan tempat tinggal pengganti. Beberapa alternatif lokasi yang disiapkan berada di kawasan Mangkurawang dan Jongkang. Pemerintah daerah juga telah menyusun kebutuhan anggaran sebagai dasar perencanaan program.
Meski demikian, pelaksanaan program masih membutuhkan penyelarasan kewenangan antarlembaga. Penanganan kawasan bantaran sungai tidak sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Pemkab Kukar. Balai Wilayah Sungai (BWS) memiliki kewenangan dalam pembangunan turap dan pengerukan sungai, sementara pemerintah daerah menangani kawasan permukiman di sekitarnya.
Pembagian tugas tersebut perlu dipastikan sebelum relokasi dilaksanakan. Jangan sampai masyarakat sudah dipindahkan, tetapi tidak ada tindak lanjut penataan pada kawasan yang ditinggalkan.
“Kalau masyarakat sudah direlokasi, tetapi bantaran sungainya tidak dilakukan tindakan apa-apa, tentu warga bisa menganggap pemindahan ini hanya untuk memindahkan mereka, bukan benar-benar menata kawasan. Karena itu, peran dan kesiapan masing-masing pihak harus kita finalkan,” tegasnya.
Melalui langkah ini, Pemkab Kukar Matangkan Rencana Relokasi Warga Bantaran Sungai Tenggarong sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk menghadirkan kawasan perkotaan yang lebih tertata, aman dari banjir, dan tetap berpihak pada kesejahteraan warga. Pemerintah daerah berharap sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait dapat mempercepat terwujudnya penataan yang berkelanjutan.
Dengan memadukan penataan kawasan, perlindungan hak warga, dan penyediaan hunian layak, Pemkab Kukar Matangkan Rencana Relokasi Warga Bantaran Sungai Tenggarong sebagai model pembangunan yang manusiawi dan berkeadilan. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan antarlembaga serta komunikasi yang intensif dengan masyarakat, sehingga relokasi tidak sekadar memindahkan warga, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas hidup mereka di kawasan yang lebih layak dan aman.
About the Author
