Panglima Tentara Nasional Indonesia di Pusaran Suksesi: Maruli Buka Suara, HUT ke-81 Jadi Panggung Konsolidasi
Kalimantan Update – 10 Oktober 2026 | Isu suksesi kepemimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia kembali menghangat menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sosok Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subiyanto, masih memegang tongkat komando, namun bursa calon penggantinya sudah ramai diperbincangkan di berbagai lingkaran, mulai dari Mabes TNI hingga ruang publik. Nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi Panglima Tentara Nasional Indonesia pada periode berikutnya.
Menanggapi spekulasi yang berkembang luas, Jenderal Maruli memberikan klarifikasi tegas. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi yang ia terima melalui jalur komando maupun struktur organisasi militer terkait penunjukan tersebut. Pernyataan itu disampaikannya di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Jumat (10/10/2026).
“Saya tidak tahu, secara legal belum ada yang berbicara dengan saya melalui jalur struktur,” ujar Maruli di hadapan awak media. Ia mengaku menerima banyak pesan singkat melalui aplikasi perpesanan dari berbagai pihak yang mengklaim proses pergantian pucuk pimpinan TNI sudah hampir final. Namun, informasi tersebut dinilainya masih simpang siur dan belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Banyak pesan masuk ke WhatsApp saya, katanya sudah ada keputusan. Tapi ternyata, Wakil DPR menyampaikan kepada pers bahwa belum ada apa-apa,” tambahnya, menyoroti ketidaksinkronan informasi yang beredar.
Rekam jejak Maruli memang menonjol. Ia pernah menjabat Kepala Staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro pada 2018, Komandan Paspampres 2018–2020, lalu Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana pada 2020–2022. Berikutnya, ia dipercaya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat sejak Januari 2022 hingga November 2023. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo juga menjadi sorotan, termasuk pengakuan Prabowo yang menyebut Maruli sebagai satu-satunya perwira yang pernah digendongnya saat masih aktif di kemiliteran.
Meski namanya santer disebut, Maruli menegaskan bahwa seluruh pimpinan tinggi dari tiga matra — KASAD, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara — merupakan calon kuat untuk menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia selanjutnya. Menurutnya, penunjukan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia sepenuhnya merupakan wewenang Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi, meski terdapat ketentuan bahwa pergantian panglima dilakukan secara bergilir antar-matra.
Wacana ini mengemuka setelah Presiden Prabowo mengganti Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Suyudi Ario Seto, padahal Listyo belum memasuki masa pensiun. Meski Jenderal Agus Subiyanto memiliki waktu jatuh tempo pensiun yang cukup panjang, yakni 2030, pembahasan mengenai pergantiannya tetap hangat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan maupun Mabes TNI terkait mekanisme transisi kepemimpinan tersebut.
Di tengah dinamika itu, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi panggung konsolidasi. Upacara digelar di Lapangan Prima, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026), dengan tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”. Upacara dipimpin langsung Presiden Prabowo dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta jajaran kepala staf, serta menteri Kabinet Merah Putih.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, yang hadir dalam upacara menyatakan bahwa HUT ke-81 merupakan perjalanan panjang pengabdian dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, modernisasi, dan kesiapan menghadapi perkembangan ancaman, sembari tetap berakar pada jati diri sebagai tentara rakyat Indonesia. “Sebagaimana pesan Bapak Presiden Prabowo, tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat,” ujarnya.
Pada rangkaian peringatan itu, Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada tujuh tokoh TNI sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka.
Sebelumnya, Rabu (7/10/2026), Presiden Prabowo memberikan taklimat kepada sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu menjadi momentum menyamakan visi, memperkuat soliditas, serta meningkatkan sinergi TNI-Polri dalam menghadapi tantangan, termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menilai arahan Presiden menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan serta memperkuat kesiapan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.
Sementara itu, di Bali, Kodam IX/Udayana menggelar Prima Trail Run 2026 di Pantai Pandawa, Kuta Selatan, Sabtu (10/10). Kegiatan dalam rangka HUT ke-81 TNI itu dilepas Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto. Ribuan pelari lokal, nasional, dan asing ikut berbaur, termasuk turis mancanegara. Jenderal Tandyo juga menanam bibit terumbu karang dan membagikan paket sembako kepada masyarakat.
Salah satu peserta asal Prancis, Simon, yang mengikuti kategori 15 kilometer, menilai pengorganisasian event sangat baik dan rutenya menantang. “Lima kilometer pertama jalurnya off-road, lebih seperti jalur trail. Namun setelah itu rasanya sangat luar biasa. Pemandangannya menakjubkan,” ungkapnya.
Dinamika suksesi Panglima Tentara Nasional Indonesia, konsolidasi menjelang dua tahun pemerintahan, serta peringatan HUT ke-81 TNI menunjukkan satu hal: transisi kepemimpinan di tubuh TNI berjalan dalam koridor struktur dan kewenangan Presiden. Publik menantikan keputusan resmi, sementara para calon tetap dituntut fokus pada tugas masing-masing. Apa pun keputusannya nanti, tantangan pertahanan ke depan — dari ancaman siber hingga hibrida — menuntut sosok Panglima Tentara Nasional Indonesia yang mampu menjaga soliditas, profesionalisme, dan kedekatan dengan rakyat.
