Kalimantan Update – 13 Oktober 2026 | JAKARTA — Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menunjukkan gaya kepemimpinan yang cepat tanggap atau ‘gercep’ di hari-hari awal tugasnya. Dadang Hartanto langsung turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan A5, Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (12/10/2026) sore. Tak butuh waktu lama bagi jenderal bintang tiga ini untuk mengevaluasi peta keamanan riil di salah satu titik yang selama ini mendapat perhatian khusus.
Dalam sidak tersebut, Dadang Hartanto tiba sekitar pukul 15.25 WIB dan tidak sendirian. Ia memboyong sejumlah pejabat utama, di antaranya Direktur Resnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Brigjen Pol Awang Joko dari BNNP, serta Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Adhe Hariadi. Rombongan menyisir pemukiman warga dan langsung menuju Posko A5.
“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Kami ingin memastikan situasi di wilayah tetap aman dan kondusif, sekaligus mendorong kehadiran Polri agar masyarakat merasa terlindungi,” ujar Dadang Hartanto di lokasi. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar seremonial, melainkan untuk memastikan seluruh satuan kepolisian solid dan hadir di tengah masyarakat.
Sehari setelah sidak tersebut, Dadang Hartanto melanjutkan langkah strategisnya dengan menemui Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan itu membahas penguatan keamanan ibu kota yang diiringi pemberdayaan masyarakat, perluasan akses pekerjaan, dan peningkatan pelayanan publik. Dadang didampingi Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Adex Yudiswan serta sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya.
Pramono menyambut kedatangan Kapolda dan Wakapolda serta menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan kepolisian. Ia juga menyinggung pengamanan pertandingan Persija melawan Persib yang berlangsung aman dan lancar sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam menjaga ketertiban selama kegiatan masyarakat.
Selain keamanan, pembahasan turut menyentuh dukungan Pemerintah Provinsi Jakarta terhadap program Kapolri. Salah satu hal yang dibicarakan ialah pembebasan biaya transportasi umum bagi pencari kerja melalui layanan Transjakarta, LRT, dan MRT untuk membantu mobilitas warga dalam mencari pekerjaan.
Dadang Hartanto menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Menurut dia, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat perlu berjalan beriringan, terutama dalam menangani persoalan sosial yang berkaitan dengan kawasan rawan peredaran narkoba.
“Keamanan tidak bisa dibangun oleh polisi sendiri. Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami ingin memperkuat pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta,” kata Dadang Hartanto.
Salah satu upaya yang didorong ialah program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Melalui program ini, kepolisian ingin memperkuat kolaborasi untuk membuka akses pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemberdayaan warga dan penataan kawasan permukiman yang membutuhkan perhatian juga menjadi bagian dari pembahasan.
Di bidang pendidikan, kedua pihak turut menyoroti pentingnya pembentukan karakter sejak dini. Peran polisi dalam memberikan edukasi di sekolah diharapkan dapat membantu mencegah perundungan, menanamkan adab dan etika di ruang publik, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta membangun kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain.
Kedua pihak juga membahas peningkatan pemanfaatan CCTV, penguatan sistem keamanan pada layanan transportasi umum untuk mengantisipasi kejahatan, serta kolaborasi dalam sistem pengamanan kota. Koordinasi tersebut diarahkan untuk mendukung keamanan warga saat beraktivitas dan menggunakan fasilitas publik.
Langkah cepat Dadang Hartanto dalam sidak ke Kampung Muara Bahari dan pertemuan dengan Gubernur Jakarta menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan Polri yang responsif. Pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menciptakan Jakarta yang lebih aman, nyaman, dan sejahtera. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di ibu kota, sekaligus memastikan bahwa keamanan dan pelayanan publik dapat dirasakan langsung oleh seluruh warga.
About the Author
