Haedar Nashir Kritik Keras Kekerasan Seksual hingga Soroti Korupsi BNPB dan Stres Kebijakan Prabowo
Kalimantan Update – 15 Oktober 2026 | Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap sejumlah persoalan bangsa yang dinilainya mendesak untuk segera ditangani. Dalam serangkaian pernyataan yang disampaikannya usai menghadiri Milad ke-35 Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Rabu (14/10/2026), Haedar Nashir menyoroti tiga isu besar sekaligus: maraknya kekerasan seksual di lembaga pendidikan, dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat stres masyarakat menghadapi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kekerasan Seksual, Cerminan Peradaban yang Belum Akil Balig
Kritik paling tajam dilontarkan Haedar Nashir terkait masih maraknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Kasus terbaru menimpa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, di mana seorang dosen diduga melakukan kekerasan seksual terhadap empat mahasiswanya. Sebelumnya, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta juga menonaktifkan seorang dosen setelah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) menyelesaikan pemeriksaan atas laporan serupa.
Menurut Haedar Nashir, rentetan kasus tersebut menunjukkan rendahnya keadaban publik dalam memuliakan manusia. Ia menegaskan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak bisa dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga cerminan lemahnya implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kita prihatin dengan problem-problem kekerasan di lembaga apa pun. Karena ini menunjukkan kita ini belum akil balig peradaban,” ujar Haedar Nashir.
Ia mempertanyakan bagaimana kekerasan seksual masih bisa terjadi di lembaga pendidikan yang semestinya menjadi tempat menanamkan nilai moral dan agama. Menurutnya, ada kesenjangan antara nilai-nilai agama yang diajarkan dan praktik kehidupan yang dijalankan. Pendidikan agama, kata dia, seharusnya tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga tercermin dalam perilaku yang menghormati martabat manusia.
“Ini kan masalah pemuliaan manusia, baik perempuan maupun laki-laki, maupun anak-anak,” tegasnya.
Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi BNPB
Pada kesempatan yang sama, Haedar Nashir juga menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pihak di lingkungan BNPB. KPK telah menetapkan lima tersangka dari 14 orang yang diamankan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan anggaran dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
Haedar Nashir berharap KPK mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Menurutnya, langkah KPK dalam menangani perkara ini akan selalu menjadi harapan publik terhadap pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.
“Apapun langkah KPK itu akan selalu menjadi harapan publik terhadap pemberantasan korupsi yang lebih sistematik yang mestinya kita harapkan,” katanya.
Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan kepada penyidik KPK agar dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian di persidangan. Haedar Nashir juga menegaskan bahwa Muhammadiyah sejak lama menaruh perhatian besar terhadap berbagai persoalan bangsa, termasuk bencana dan korupsi. Organisasi ini, kata dia, tidak hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi juga terlibat langsung dalam membantu masyarakat terdampak bencana melalui berbagai aksi kemanusiaan. Karena itu, dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana harus ditindak tanpa kompromi.
“Sejak dulu kan Muhammadiyah ini selalu concern, prihatin atas setiap masalah bangsa, baik yang menyangkut bencana, bahkan terlibat untuk memecahkan masalah, maupun yang menyangkut korupsi, lebih-lebih itu untuk segera menjadi langkah-langkah yang sistematik,” ujarnya.
Respons Survei CELIOS: Pemerintah Diminta Berbenah
Isu ketiga yang disorot Haedar Nashir adalah hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang mencatat sebanyak 75 persen responden masyarakat umum mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, 67 persen responden mengaku mengalami stres saat melihat perilaku Presiden Prabowo.
Menurut Haedar Nashir, hasil survei semacam itu perlu menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan. Ia menilai pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik maupun temuan yang menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan.
“Survei seperti ini perlu jadi masukan buat pemerintah agar kebijakan-kebijakannya semakin lebih baik. Kalau ada keliru, tidak tepat, diperbaiki. Enggak ada salahnya menurut saya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa perbaikan kebijakan tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang merugikan pemerintah. Sebaliknya, koreksi diperlukan agar kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Haedar Nashir juga menyoroti pentingnya komunikasi publik. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan duduk masalah, latar belakang, dan sasaran setiap program kebijakan agar masyarakat memahami alasan di balik suatu keputusan, bukan sekadar menerima pengumuman tentang program.
Ia menyebut pemerintah memiliki berbagai saluran untuk menjelaskan kebijakan kepada masyarakat, termasuk melalui media sosial. Lebih dari itu, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari terlaksananya program atau tercapainya target pembangunan. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak kebijakan terhadap kenyamanan sosial dan psikologis masyarakat.
“Saya yakin ini menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah karena itu kan menyangkut juga kesehatan mental bangsa. Kesehatan mental bangsa itu harus dijaga,” tandasnya.
Harapan Besar pada Perbaikan Bangsa
Melalui tiga isu besar yang disorotinya, Haedar Nashir menegaskan posisi Muhammadiyah sebagai organisasi yang konsisten menyuarakan kepentingan bangsa. Baik dalam persoalan kekerasan seksual, korupsi, maupun kebijakan publik, ia menekankan pentingnya pemuliaan manusia dan tata kelola yang berpihak pada rakyat.
Kritik dan masukan yang disampaikan Haedar Nashir menjadi pengingat bahwa perbaikan bangsa membutuhkan keberanian untuk mengakui kekurangan, sekaligus komitmen untuk melakukan koreksi secara sistematis. Lembaga pendidikan harus menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai kemanusiaan, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, dan kebijakan publik semestinya dirancang dengan memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan mental serta kenyamanan seluruh warga negara.
Penulis: Syaifullah
Editor: Rudi Hamdani
Sumber Berita: SuaraJogja.id, ANTARA, Disway Jogja, JPNN.com Jogja
About the Author
