Kalimantan Update – 16 Oktober 2026 | Sebanyak 70 SPPG di Kukar siap beroperasi, 17 di antaranya berada di wilayah 3T, menjadi sorotan utama dalam upaya memperluas layanan pemenuhan gizi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa seluruh fasilitas tersebut telah selesai dibangun dan kini menunggu verifikasi serta persetujuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum dapat dioperasionalkan secara resmi.

Kebijakan moratorium pembukaan SPPG baru tidak menghalangi pengoperasian fasilitas yang sudah terbangun. Sunggono menegaskan bahwa 70 SPPG di Kukar siap beroperasi, 17 di antaranya berada di wilayah 3T, dan 53 lainnya tersebar di kawasan aglomerasi. “Komitmen dari Kepala BGN ketika Zoom dengan kami, beliau menyampaikan bahwa insyaallah semua dokumen SPPG, termasuk yang berada di wilayah 3T dan aglomerasi, yang sudah terbangun akan dioperasikan,” ujarnya saat ditemui usai kunjungan kerja Direktur Manajemen Risiko BGN di Kukar, Rabu (14/10/2026).

Kunjungan tersebut dalam rangka peresmian SPPG 3T secara serentak di wilayah tengah, yang dipusatkan di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana. Adapun wilayah Kukar yang termasuk cakupan SPPG 3T meliputi Kecamatan Tabang, Kenohan, Muara Muntai, Anggana, serta kawasan Jonggon. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat di daerah dengan tantangan geografis yang cukup berat.

Meski demikian, Sunggono menegaskan bahwa pengoperasian ini bukan berarti membuka kesempatan bagi pembangunan SPPG baru. “Tidak ada penambahan SPPG baru. SPPG yang akan diresmikan dan dioperasionalkan adalah yang sudah terbangun selama ini, sudah selesai, sudah terverifikasi, dan sudah termasuk dalam portal BGN,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa kepastian waktu pengoperasian masih menunggu tindak lanjut kebijakan dan proses administrasi dari BGN.

Program pemenuhan gizi melalui SPPG menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di wilayah 3T. Dengan hadirnya 70 SPPG di Kukar siap beroperasi, 17 di antaranya berada di wilayah 3T, diharapkan distribusi layanan gizi dapat lebih merata dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen untuk terus mendukung percepatan operasionalisasi fasilitas ini agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, keberadaan SPPG di wilayah aglomerasi juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan gizi. Sunggono menjelaskan bahwa seluruh SPPG yang telah terbangun telah melalui proses verifikasi yang ketat dan tercatat dalam portal BGN, sehingga tidak ada keraguan terkait legalitas dan kesiapan operasionalnya.

Dengan demikian, masyarakat Kukar, khususnya yang berada di wilayah 3T, dapat segera menantikan beroperasinya layanan pemenuhan gizi ini. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan tidak ada kendala administratif yang menghambat. Keberhasilan program ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mempercepat penanganan gizi di seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal pasti kapan 70 SPPG di Kukar siap beroperasi, 17 di antaranya berada di wilayah 3T, akan diresmikan. Namun, semua pihak berharap proses verifikasi dan administrasi dapat segera rampung sehingga layanan gizi dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.