PKK Jadi Mitra Pemkab Kukar dalam Penanganan Stunting, Jangkauan Kader Sampai ke Desa
Kalimantan Update – 24 Oktober 2026 | Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan. Melalui jaringan kepengurusan yang berjenjang, PKK jadi mitra Pemkab Kukar dalam penanganan stunting sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan keluarga, dan kesejahteraan sosial. Kolaborasi ini dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan program pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa PKK memiliki struktur kepengurusan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Struktur berjenjang tersebut memungkinkan para kader PKK menjangkau masyarakat secara langsung hingga ke tingkat paling bawah. Dengan demikian, posisi PKK jadi mitra Pemkab Kukar dalam penanganan stunting tidak sekadar simbolis, tetapi benar-benar dijalankan melalui kerja nyata di lapangan.
“Ketika PKK berkegiatan, dia nanti bersama-sama dengan DPMD melaksanakan kegiatannya. Misalnya pembinaan berkaitan dengan Dasawisma, kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Itu semua difasilitasi lewat DPMD,” ujar Arianto di Tenggarong, Jumat (23/10/2026).
Di tingkat kabupaten, DPMD Kukar bermitra dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kukar yang diketuai oleh Bupati Kukar melalui jabatan ex officio. Sementara itu, anggaran kegiatan PKK difasilitasi melalui DPMD agar pelaksanaan program dapat berjalan seiring dengan pemerintah daerah. Sinergi ini memastikan setiap program pemberdayaan keluarga memiliki dukungan sumber daya yang memadai.
Peran Strategis di 10 Program Pokok
Diterangkan Arianto, peran PKK tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan 10 program pokok PKK, tetapi juga membantu pemerintah menyampaikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, edukasi yang disampaikan langsung oleh kader di tengah masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan sekadar penyuluhan formal.
Salah satu kontribusi yang dinilai menonjol terlihat pada pelaksanaan penimbangan dan pengukuran serentak pada 2024. Saat itu, PKK bersama kader Posyandu terlibat dalam menggerakkan masyarakat sekaligus membantu pendataan balita di berbagai wilayah Kukar. Keterlibatan pengurus PKK dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan turut membantu Kukar mencapai angka 99 persen dalam pelaksanaan penimbangan dan pengukuran serentak tersebut.
“PKK mengawal dan menggerakkan kader-kader Posyandu untuk melakukan pendataan pada saat kita melakukan program penimbangan dan pengukuran serentak. Itu dikawal pengurus PKK di semua level, baik kabupaten, kecamatan, desa, maupun kelurahan,” jelasnya.
Pendataan sebagai Fondasi Intervensi
Ia menuturkan, pendataan melalui Posyandu menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi pertumbuhan anak. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak yang mengalami kekurangan gizi, berat badan kurang, maupun gangguan pertumbuhan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Data yang akurat menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam merancang intervensi yang tepat sasaran.
Setelah pendataan dilakukan, anak-anak yang teridentifikasi mengalami masalah gizi dapat memperoleh intervensi sesuai kondisi masing-masing. Penanganannya melibatkan tenaga kesehatan, termasuk dokter untuk kasus yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan medis. Proses ini berjalan berkesinambungan bersama kader Posyandu dan pendampingan dari PKK.
Arianto menilai, keberadaan PKK membantu pemerintah menjangkau keluarga agar lebih peduli terhadap kondisi kesehatan anak. Sebab, penyediaan fasilitas kesehatan seperti Posyandu dan Puskesmas perlu diikuti kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut.
“Kalau masyarakatnya tidak diedukasi untuk memperhatikan pentingnya kesehatan dan tidak mau memeriksakan diri, itu juga tidak ada artinya penyiapan sarana kita. Sebagian yang menyuarakan itu adalah PKK untuk mengajak masyarakat peduli dengan kesehatan,” katanya.
Edukasi Pendidikan dan Harapan ke Depan
Selain kesehatan, PKK juga berperan dalam mengedukasi orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak. Melalui kader di tingkat desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan semakin memahami tanggung jawab keluarga dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan serta tumbuh kembang anak. Peran ini melengkapi upaya pemerintah dalam membangun generasi yang sehat dan berpendidikan.
Ditegaskan Arianto, PKK merupakan mitra pemerintah dalam memastikan pelayanan dasar dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah menyediakan fasilitas dan layanan, sedangkan PKK membantu menyampaikan informasi serta mengajak masyarakat berpartisipasi. Pembagian peran ini menciptakan ekosistem pelayanan yang saling menguatkan.
“Kami berharap peran PKK di seluruh tingkatan dapat terus memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan keluarga, terutama dalam meningkatkan kesadaran kesehatan dan mendukung upaya penanganan stunting di Kukar,” tandasnya.
Dengan jaringan kader yang solid dan dukungan anggaran melalui DPMD, posisi PKK jadi mitra Pemkab Kukar dalam penanganan stunting diyakini akan terus menguat. Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam menyukseskan program pembangunan daerah, khususnya dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kutai Kartanegara.
About the Author
