TPP Guru Kukar Aman di Tengah Gejolak Fiskal, Bupati Aulia Rahman Basri Beri Jaminan
Kalimantan Update – 28 Oktober 2026 | Di tengah kondisi fiskal daerah bergejolak Bupati Kukar pastikan TPP guru tidak dipangkas. Jaminan itu disampaikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri saat bertemu para guru dalam Festival Lokal Gemini Academy Impact Award 2026 di Tenggarong, Selasa (27/10/2026). Ia menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga pendidik tetap utuh meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan anggaran. Komitmen ini menjadi angin segar bagi ribuan guru yang selama ini menggantungkan sebagian penghasilan mereka pada tunjangan tersebut.
“Komitmen kami, kita tetap mempertahankan TPP guru-guru kita karena kita menganggap bahwa guru-guru ini merupakan ujung tombak dari proses pendidikan dan pengajaran yang ada di Kabupaten Kukar,” ujar Aulia di hadapan para pendidik. Pernyataan tersebut sekaligus menepis kekhawatiran yang sempat mencuat di kalangan guru terkait kemungkinan pemangkasan tunjangan akibat kondisi keuangan daerah yang tidak stabil. Dengan kondisi fiskal daerah bergejolak Bupati Kukar pastikan TPP guru tidak dipangkas, sehingga para guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang.
Lebih lanjut, Aulia menekankan bahwa guru adalah kunci yang membuka jalan menuju kesuksesan anak-anak. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan anggaran. “Kita tidak akan bisa mencetak generasi yang cerdas kalau seandainya para guru itu masih memikirkan besok seperti apa, dapurnya seperti apa, dan lain sebagainya,” katanya. Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya stabilitas penghasilan guru agar mereka dapat berkonsentrasi penuh pada proses belajar-mengajar.
Kebijakan mempertahankan TPP guru menjadi komitmen Pemkab Kukar di tengah penyesuaian kondisi keuangan daerah. Aulia menegaskan pemerintah tidak akan mengurangi komponen kesejahteraan tersebut. “Oleh karenanya, sekali lagi kami sampaikan melalui komitmen kita, tidak ada pengurangan terkait dengan kesejahteraan atau TPP Bapak-Ibu yang ada atau guru-guru yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya. Jaminan ini sekaligus menegaskan bahwa di tengah kondisi fiskal daerah bergejolak Bupati Kukar pastikan TPP guru tidak dipangkas, sehingga para pendidik tidak perlu khawatir akan kehilangan tambahan penghasilan.
Selain mempertahankan kesejahteraan tenaga pendidik, Pemkab Kukar juga menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 21 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran tersebut melampaui ketentuan minimal 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. “Alokasi tersebut merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga keberlangsungan pembangunan sektor pendidikan di Kukar,” pungkasnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kesejahteraan guru, tetapi juga pada pengembangan sektor pendidikan secara keseluruhan.
Kepastian ini tentu disambut baik oleh para guru. Mereka berharap komitmen tersebut dapat direalisasikan secara konsisten, terutama ketika kondisi fiskal daerah sedang tidak menentu. Dengan adanya jaminan dari kepala daerah, para guru dapat lebih fokus pada tugas mendidik dan mengajar. Sejumlah pengamat pendidikan menilai langkah Pemkab Kukar patut diapresiasi karena telah menempatkan guru sebagai prioritas di tengah keterbatasan anggaran. Mereka juga mendorong agar alokasi anggaran pendidikan 21 persen tersebut benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Kondisi fiskal daerah bergejolak Bupati Kukar pastikan TPP guru tidak dipangkas menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas kesejahteraan pendidik. Namun, keberlanjutan kebijakan ini akan sangat bergantung pada pengelolaan keuangan daerah yang prudent dan transparan. Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat, sehingga kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan dapat terus terjaga.
Sebagai penutup, komitmen Bupati Kukar untuk tidak memangkas TPP guru di tengah gejolak fiskal merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Guru yang sejahtera akan lebih mampu mencetak generasi penerus yang cerdas dan berdaya saing. Dengan alokasi anggaran pendidikan yang melampaui amanat undang-undang, Kabupaten Kukar menunjukkan keseriusannya dalam memajukan pendidikan. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga kesejahteraan tenaga pendidik, terutama saat menghadapi tekanan fiskal.
About the Author
