Bupati Kukar Usulkan Bangun PLTU Mulut Tambang untuk Atasi Masalah Listrik
Kalimantan Update – 28 Oktober 2026 | Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, secara resmi mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai solusi konkret untuk mengatasi krisis pasokan listrik yang masih melanda sebagian wilayah Kaltim, terutama di Kecamatan Tabang. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya bidang kelistrikan, dalam pertemuan yang berlangsung di Tenggarong, Selasa (27/10/2026). Menurut Aulia, keberadaan PLTU mulut tambang menjadi keniscayaan bagi daerah penghasil batu bara seperti Kukar, terlebih ketika masyarakat masih harus menghadapi pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari.
“Sebagai pemerintah daerah yang hari ini juga ingin memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga masyarakat, kami sudah berkomunikasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak PLN terkait kendala-kendala yang mereka alami dalam proses pemadaman ini,” kata Aulia di hadapan wartawan. Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam operasional PT PLN, Pemkab Kukar tetap aktif menjalin komunikasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang menyebabkan pemadaman listrik. Bupati Kukar Usulkan Bangun PLTU Mulut Tambang untuk Atasi Masalah Listrik menjadi sorotan karena dinilai sebagai terobosan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Kecamatan Tabang menjadi contoh nyata betapa ironisnya kondisi kelistrikan di tengah melimpahnya sumber daya alam. Wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu lokasi aktivitas pertambangan batu bara berskala besar, termasuk PT Bayan yang memasok batu bara untuk PLN. Namun, pemadaman listrik atau biarpet disebut terjadi hampir setiap hari. Aulia menyayangkan kenyataan ini dan menekankan bahwa masyarakat di sekitar wilayah penghasil sumber daya alam seharusnya dapat menikmati layanan listrik yang memadai. “Saya sampaikan kepada Kementerian ESDM Bidang Kelistrikan bahwa Bapak-Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati warga masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara lewat di depan mata mereka, sementara di sisi lain kondisi listrik ini masih menjadi salah satu yang terkendala,” tuturnya dengan nada prihatin.
Dalam usulan yang diajukan, Aulia menjelaskan bahwa ketika proposal itu disampaikan ke kementerian, pemadaman listrik yang belakangan terjadi belum berlangsung. Namun, pengalaman panjang masyarakat Tabang yang kerap mengalami biarpet menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk mengangkat persoalan tersebut ke tingkat nasional. Bupati Kukar Usulkan Bangun PLTU Mulut Tambang untuk Atasi Masalah Listrik bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan ketersediaan energi yang berkeadilan. Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus menyuarakan kebutuhan listrik masyarakat melalui koordinasi intensif dengan PLN dan Kementerian ESDM, meskipun kewenangan pemerintah daerah dalam mengintervensi operasional kelistrikan sangat terbatas.
“Kami sekali lagi akan terus menyuarakan ini karena kewenangan kami untuk mengintervensi terlalu jauh terhadap ini tidak ada. Akan tetapi, kami selalu berkoordinasi dengan PLN, dengan Kementerian ESDM Bidang Kelistrikan, sehingga kondisi ini tidak terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutup Aulia. Usulan pembangunan PLTU mulut tambang ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya mengatasi pemadaman listrik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan letak geografis yang dekat dengan sumber batu bara, PLTU mulut tambang dinilai lebih efisien dari sisi logistik dan biaya produksi, sehingga harga listrik dapat lebih terjangkau.
Sebagai informasi, PLTU mulut tambang adalah pembangkit listrik yang dibangun tidak jauh dari lokasi penambangan batu bara. Konsep ini memungkinkan pasokan bahan bakar yang lebih stabil dan murah karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan model ini, dan hasilnya mampu meningkatkan rasio elektrifikasi serta mengurangi frekuensi pemadaman. Jika usulan Bupati Kukar Usulkan Bangun PLTU Mulut Tambang untuk Atasi Masalah Listrik terealisasi, Kukar berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya energi secara mandiri dan berkelanjutan.
Namun, tantangan tetap ada. Pembangunan PLTU memerlukan kajian lingkungan yang matang, terutama terkait emisi karbon dan dampak sosial. Pemerintah daerah berharap Kementerian ESDM dapat menindaklanjuti usulan ini dengan studi kelayakan yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat dan organisasi lingkungan. Transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan juga menjadi kunci agar proyek ini tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Dengan segala dinamika yang ada, langkah Bupati Aulia Rahman Basri patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat. Bupati Kukar Usulkan Bangun PLTU Mulut Tambang untuk Atasi Masalah Listrik mencerminkan semangat desentralisasi energi yang selama ini dinantikan. Kini bola berada di tangan pemerintah pusat dan PLN untuk merespons usulan tersebut. Masyarakat Kukar, terutama di Tabang, berharap agar terang listrik segera menyala tanpa perlu melihat ponton batu bara melintas di depan mata mereka setiap hari.
Sebagai penutup, usulan pembangunan PLTU mulut tambang di Kutai Kartanegara merupakan ikhtiar nyata untuk menjawab persoalan kelistrikan yang telah lama dikeluhkan warga. Sinergi antara pemerintah daerah, PLN, dan Kementerian ESDM menjadi prasyarat utama agar rencana ini tidak berhenti di atas kertas. Dengan komitmen dan kerja sama yang baik, Kukar dapat segera menikmati pasokan listrik yang andal, sekaligus memastikan bahwa kekayaan batu bara benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
About the Author
