SKCK Online Sempat Bermasalah, Status Pembayaran Warga Serang Kini Beres Setelah Diberitakan
Kalimantan Update – 03 November 2026 | Pelayanan skck online kembali menjadi sorotan publik setelah seorang warga berinisial R asal Serang, Banten, mengeluhkan ketidaksesuaian status pembayaran pada aplikasi pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Keluhan tersebut akhirnya menemui titik terang setelah media Antero.co memberitakan persoalan itu pada Senin (2/11/2026). Pada hari yang sama, status pembayaran yang sebelumnya tercatat “Menunggu Pembayaran” berubah menjadi berhasil pada aplikasi skck online.
Kasus ini bermula ketika R melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp30.000 melalui aplikasi pembayaran. Transaksi dinyatakan sukses, namun status di aplikasi SKCK tidak kunjung diperbarui. Akibatnya, R sempat diliputi kebingungan karena informasi antara aplikasi pembayaran dan aplikasi layanan skck online tidak sinkron.
“Setelah diberitakan, status pembayaran akhirnya berhasil. Saya mengucapkan terima kasih kepada media Antero yang telah memberikan ruang pemberitaan terhadap keluhan masyarakat terkait pelayanan publik berbasis digital,” ujar R saat dikonfirmasi, Senin (2/11/2026).
Harapan Perbaikan Sistem ke Depan
Meski persoalan telah selesai, R berharap kejadian serupa tidak kembali dialami masyarakat lain yang hendak mengurus SKCK secara daring. Menurutnya, sistem aplikasi pelayanan skck online perlu terus ditingkatkan agar lebih real-time, cepat, dan akurat, khususnya dalam proses sinkronisasi data pembayaran.
“Jangan sampai masyarakat bingung dan khawatir ketika pembayaran sudah berhasil dilakukan, tetapi status pada aplikasi layanan belum diperbarui,” katanya.
Selain persoalan sinkronisasi, R juga menyoroti keterbatasan metode pembayaran PNBP SKCK yang saat ini hanya terpaku pada satu layanan perbankan, yakni Bank BRI. Ia berharap metode pembayaran diperluas ke semua bank, termasuk melalui dompet digital seperti DANA, agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan proses pembayaran menjadi lebih mudah.
Masa Berlaku SKCK dan Aturan Resmi
Sebagai informasi, SKCK merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menerangkan ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang berdasarkan data kepolisian. Dokumen ini banyak dibutuhkan untuk melamar pekerjaan, mendaftar CPNS, mengurus visa, hingga izin tinggal di luar negeri.
Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpolri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, SKCK berlaku selama enam bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. Setelah melewati masa tersebut, SKCK dianggap kedaluwarsa dan tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan resmi.
Meskipun secara resmi berlaku enam bulan, beberapa perusahaan, instansi pemerintah, atau kedutaan memiliki kebijakan sendiri. Ada perusahaan yang hanya menerima SKCK yang diterbitkan maksimal tiga bulan terakhir. Oleh karena itu, pemohon disarankan memahami tenggat waktu pengajuan berkas agar tidak harus mengulang proses administrasi.
Perpanjangan SKCK Beda Domisili
Bagi masyarakat yang tinggal atau bekerja di luar alamat KTP, proses perpanjangan SKCK bisa menjadi lebih rumit. Perubahan domisili sering terjadi karena alasan pekerjaan, pendidikan, atau pindah tempat tinggal. Kondisi ini membuat pemohon harus menyiapkan dokumen tambahan agar proses berjalan lancar.
Untungnya, Polri telah menyediakan jalur online melalui aplikasi Presisi Polri Super App serta opsi diwakilkan, sehingga masyarakat tidak selalu harus pulang kampung hanya untuk mengurus dokumen ini. Dokumen tambahan yang biasanya diminta ketika alamat KTP berbeda dengan tempat tinggal saat ini antara lain surat keterangan domisili, bukti tempat tinggal, atau dokumen pendukung lain yang memverifikasi keberadaan pemohon di wilayah tersebut.
Jika SKCK sudah kedaluwarsa lebih dari satu tahun, pemohon biasanya harus membuat SKCK baru dari awal, termasuk proses rekam sidik jari ulang. Pastikan semua fotokopi dokumen jelas dan lengkap agar proses tidak terhambat di loket pelayanan.
Evaluasi Pelayanan Publik Digital
Perkembangan kasus di Serang ini menjadi catatan penting bahwa pelayanan publik berbasis digital perlu terus dievaluasi dan disempurnakan. Keberhasilan sebuah aplikasi bukan hanya diukur dari tersedianya layanan secara online, tetapi juga dari kecepatan, ketepatan, dan kemudahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan adanya perbaikan status pembayaran pada aplikasi skck online, diharapkan sistem pelayanan SKCK ke depan semakin andal. Masyarakat pun berharap sinkronisasi data pembayaran dan perluasan metode pembayaran segera direalisasikan agar pengurusan SKCK secara daring benar-benar memberikan kemudahan.
Sebagai kesimpulan, persoalan status pembayaran skck online yang dialami warga Serang telah berhasil diselesaikan setelah mendapat perhatian media. Namun, perbaikan sistem yang lebih real-time, akurat, dan inklusif tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pengelola layanan. Evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar pelayanan publik digital tidak sekadar hadir, tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
About the Author
