Kalimantan Update – 06 November 2026 | Pemerintah Kabupaten Kapuas bersiap melakukan langkah tegas dalam mengawal program prioritas nasional. Melalui agenda Cek Kelayakan SPPG Pemkab Kapuas Periksa 13 Dapur MBG, sebanyak 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut akan menjalani inspeksi menyeluruh. Pemeriksaan ini dijadwalkan dimulai pekan depan guna memastikan setiap dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar pelayanan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Rencana inspeksi tersebut menjadi salah satu poin utama dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang digelar di aula Bapperida Kapuas, Kuala Kapuas. Rapat dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Sekretariat Daerah Kapuas, Budi Kurniawan, didampingi Kepala Bapperida Kapuas, Ahmad M Saribi. Forum tersebut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Inspektorat, BKAD, DLHK, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, hingga Badan Gizi Nasional (BGN).
Tindak Lanjut Surat Edaran Kemendagri
Budi Kurniawan menjelaskan bahwa inspeksi ini merupakan tindak lanjut surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai pelayanan dan penilaian kesesuaian SPPG di daerah. Sebelum tim turun ke lapangan, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun mekanisme pemeriksaan serta pembagian tugas antarinstansi agar proses penilaian berjalan terarah dan akuntabel.
Dalam pelaksanaannya, tim akan menilai sejumlah indikator untuk mengukur kesesuaian operasional setiap SPPG dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar pemberian rekomendasi, mulai dari layak beroperasi, layak dengan kewajiban melakukan perbaikan, hingga tidak layak beroperasi. Melalui langkah Cek Kelayakan SPPG Pemkab Kapuas Periksa 13 Dapur MBG, pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada celah persoalan yang dapat menghambat tujuan program.
“Kita ingin memastikan program ini benar-benar dijalankan sesuai ketentuan. Jangan sampai dalam pelaksanaannya muncul persoalan yang justru menghambat tujuan program,” ujar Budi Kurniawan.
Pengawasan Tak Cukup Hanya Soal Ketersediaan Makanan
Budi menegaskan bahwa Pemkab Kapuas mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap harus disertai pengawasan dan evaluasi agar kualitas pelayanan terjaga. Setiap OPD diharapkan dapat mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing serta membangun komunikasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola SPPG.
Inspeksi terhadap 13 SPPG ini akan menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk memantau pelaksanaan MBG sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang perlu dibenahi. Dengan begitu, program yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah ini dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Indikator Penilaian yang Akan Diperiksa
Meski rincian teknis masih disusun, sejumlah aspek umumnya menjadi perhatian dalam penilaian kesesuaian SPPG. Berikut gambaran indikator yang lazim digunakan:
- Kelayakan fasilitas dapur dan kebersihan lingkungan produksi.
- Standar keamanan pangan dan higienitas pengolahan.
- Ketersediaan tenaga pengolah serta penerapan protokol kesehatan.
- Kualitas dan kecukupan gizi menu yang disajikan.
- Manajemen distribusi makanan ke sekolah penerima manfaat.
- Administrasi dan pencatatan operasional dapur.
Proses Cek Kelayakan SPPG Pemkab Kapuas Periksa 13 Dapur MBG diharapkan menghasilkan data akurat sebagai dasar pembinaan. Jika ditemukan kekurangan, pengelola diberikan kesempatan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi tim. Sebaliknya, bila tidak memenuhi standar, ada konsekuensi yang harus diterima demi menjaga mutu layanan.
Langkah ini juga sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program. Masyarakat, khususnya orang tua siswa, berhak memperoleh jaminan bahwa makanan yang diterima anak-anak mereka aman, bergizi, dan diproduksi sesuai prosedur.
Komitmen Menjaga Kualitas Layanan MBG
Pemerintah daerah menempatkan evaluasi berkala sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan program. Inspeksi bukan sekadar formalitas, melainkan upaya membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan. Kolaborasi antar-OPD menjadi kunci agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
Dengan agenda Cek Kelayakan SPPG Pemkab Kapuas Periksa 13 Dapur MBG, Pemkab Kapuas menunjukkan keseriusannya dalam mengawal program MBG dari hulu hingga hilir. Dukungan terhadap program nasional tetap dijalankan seiring dengan tanggung jawab memastikan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Ke depan, hasil pemeriksaan akan menjadi acuan pembinaan bagi para pengelola SPPG. Pemerintah berharap seluruh dapur dapat beroperasi dengan standar terbaik sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat. Pengawasan yang konsisten, komunikasi lintas sektor yang baik, serta evaluasi berkelanjutan menjadi fondasi penting agar program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Tri Widodo
Sumber Berita: Kanalkalimantan.com
About the Author
