Kalimantan Update – 07 November 2026 | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam menangani kawasan kumuh di wilayahnya. Hingga saat ini, Pemkab Kukar Sudah Tuntaskan Penanganan 85 Persen Kawasan Kumuh Kewenangan Daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, M. Aidil, dalam keterangannya di Tenggarong, Jumat (6/11/2026). Menurutnya, dari seluruh kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, kini hanya tersisa sekitar 15 persen yang belum tertangani.
“Sekitar 15 persen, karena tinggal soal anggarannya saja. Kemarin tidak sempat terakomodasi lagi dalam anggaran,” ujar Aidil. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar kawasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah telah mendapatkan penanganan, di antaranya berada di Teluk Dalam dan Loa Kulu Kota.
Berdasarkan surat keputusan (SK), total kawasan kumuh di Kukar tercatat seluas 144,63 hektare. Namun, penanganannya dibagi berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Aidil merinci bahwa kawasan dengan luasan di bawah 10 hektare menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, luasan 10 hingga 15 hektare menjadi kewenangan provinsi, sedangkan kawasan seluas 15 hektare ke atas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Dari total luasan tersebut, sekitar 116 hektare masih belum tertangani. Besarnya angka itu terutama berasal dari kawasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang beberapa di antaranya berada di Kecamatan Anggana dan Kecamatan Samboja. “Kami telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kawasan tersebut bisa segera mendapatkan penanganan,” terang Aidil.
Sementara untuk kewenangan provinsi, salah satu kawasan yang telah ditangani berada di Kecamatan Muara Badak. Aidil menambahkan bahwa penataan kawasan kumuh tidak hanya menyasar perbaikan infrastruktur lingkungan, tetapi juga memperhatikan aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui penataan pelabuhan di Loa Kulu Dalam yang diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi warga sekitar.
“Penataan kawasan kumuh itu juga melibatkan masyarakat dan memberikan peluang usaha. Karena pada akhirnya pelabuhan itu menjadi usaha bagi keluarga di sekitar,” jelasnya.
Adapun penanganan kawasan Teluk Dalam, Tenggarong Seberang, telah selesai. Di Loa Kulu Kota, progres penataan mencapai sekitar 85 persen, dengan pekerjaan yang masih tersisa berupa pembangunan saluran. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Pemkab Kukar Sudah Tuntaskan Penanganan 85 Persen Kawasan Kumuh Kewenangan Daerah, meskipun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Aidil menambahkan, pada 2026 pemerintah daerah juga diminta kembali mengusulkan SK kawasan kumuh baru. Saat ini, proses pengusulan masih berlangsung di tingkat provinsi. “Adapun penanganan kawasan kumuh mencakup sejumlah indikator, mulai dari kepadatan bangunan, kelayakan hunian, ketersediaan air bersih, sanitasi, hingga pengelolaan persampahan,” terangnya.
Dengan capaian ini, Pemkab Kukar terus berupaya meningkatkan kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Pemkab Kukar Sudah Tuntaskan Penanganan 85 Persen Kawasan Kumuh Kewenangan Daerah, tantangan ke depan masih ada, terutama terkait kawasan yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Diharapkan sinergi antar tingkat pemerintahan dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh secara keseluruhan.
Sebagai informasi, penanganan kawasan kumuh di Kukar juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan. Ke depan, pemerintah akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar target penanganan kawasan kumuh dapat tercapai secara menyeluruh. Pemkab Kukar Sudah Tuntaskan Penanganan 85 Persen Kawasan Kumuh Kewenangan Daerah menjadi langkah awal yang baik untuk menuju permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
Penulis: Syaifullah
Editor: Rudi Hamdani
Sumber: https://updatekaltim.com/pemkab-kukar-sudah-tuntaskan-penanganan-85-persen-kawasan-kumuh-kewenangan-daerah/
About the Author
