Kalimantan Update – 09 November 2026 | Pemkab Kukar Sudah Tuntaskan Penanganan 85 Persen Kawasan Kumuh Kewenangan Daerah, sebuah capaian yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas permukiman warganya. Dari seluruh kawasan kumuh yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, kini hanya tersisa sekitar 15 persen yang belum tertangani. Sisa pekerjaan itu disebut tinggal menunggu ketersediaan anggaran pada tahun berikutnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutai Kartanegara, M. Aidil, menyampaikan bahwa sebagian besar kawasan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah mendapatkan penanganan. Beberapa di antaranya berada di Teluk Dalam dan Loa Kulu Kota. “Sekitar 15 persen, karena tinggal soal anggarannya saja. Kemarin tidak sempat terakomodasi lagi dalam anggaran,” ujar Aidil di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Pemkab Kukar Sudah Tuntaskan Penanganan 85 Persen Kawasan Kumuh Kewenangan Daerah, sementara sisanya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode anggaran selanjutnya. Pemerintah daerah menilai capaian ini sebagai hasil kerja bertahap yang melibatkan lintas sektor, mulai dari perencanaan tata ruang hingga pembangunan infrastruktur dasar permukiman.
Pembagian Kewenangan Berdasarkan Luasan Kawasan
Berdasarkan surat keputusan (SK), total kawasan kumuh di Kukar tercatat seluas 144,63 hektare. Namun, penanganannya dibagi berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Aidil menjelaskan bahwa kawasan dengan luasan di bawah 10 hektare menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Kemudian, luasan 10 hingga 15 hektare masuk kewenangan provinsi, sedangkan kawasan seluas 15 hektare ke atas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Dari total luasan tersebut, sekitar 116 hektare masih belum tertangani. Besarnya angka itu terutama berasal dari kawasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Beberapa lokasinya berada di Kecamatan Anggana dan Kecamatan Samboja. “Kami telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kawasan tersebut bisa segera mendapatkan penanganan,” terang Aidil.
Adapun untuk kewenangan provinsi, salah satu kawasan yang telah ditangani berada di Kecamatan Muara Badak. Dengan demikian, capaian Pemkab Kukar Sudah Tuntaskan Penanganan 85 Persen Kawasan Kumuh Kewenangan Daerah tidak terlepas dari pembagian tugas yang jelas antara kabupaten, provinsi, dan pusat.
| Luasan Kawasan | Kewenangan | Contoh Lokasi |
|---|---|---|
| Di bawah 10 hektare | Pemerintah Kabupaten | Teluk Dalam, Loa Kulu Kota |
| 10 hingga 15 hektare | Pemerintah Provinsi | Muara Badak |
| 15 hektare ke atas | Pemerintah Pusat | Anggana, Samboja |
Penataan Kawasan Kumuh Berorientasi Ekonomi Warga
Aidil menegaskan bahwa penataan kawasan kumuh tidak hanya menyasar perbaikan infrastruktur lingkungan, tetapi juga memperhatikan aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui penataan pelabuhan di Loa Kulu Dalam yang diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi warga sekitar.
“Penataan kawasan kumuh itu juga melibatkan masyarakat dan memberikan peluang usaha. Karena pada akhirnya pelabuhan itu menjadi usaha bagi keluarga di sekitar,” jelasnya.
Sementara itu, penanganan kawasan Teluk Dalam, Tenggarong Seberang, telah selesai. Adapun di Loa Kulu Kota, progres penataan mencapai sekitar 85 persen. Pekerjaan yang masih tersisa berupa pembangunan saluran. Sisa pekerjaan tersebut menjadi bagian dari 15 persen kawasan yang belum tuntas ditangani pemerintah kabupaten.
Keberhasilan Pemkab Kukar Sudah Tuntaskan Penanganan 85 Persen Kawasan Kumuh Kewenangan Daerah juga tercermin dari sejumlah indikator yang digunakan dalam penilaian kawasan kumuh. Indikator itu meliputi kepadatan bangunan, kelayakan hunian, ketersediaan air bersih, sanitasi, hingga pengelolaan persampahan. Pemenuhan indikator tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penanganan di lapangan.
Pengusulan SK Kawasan Kumuh Baru pada 2026
Aidil menambahkan, pada 2026 pemerintah daerah juga diminta kembali mengusulkan SK kawasan kumuh baru. Saat ini, proses pengusulan masih berlangsung di tingkat provinsi. Pengusulan SK baru ini penting agar data kawasan kumuh tetap mutakhir dan penanganan dapat direncanakan secara lebih tepat sasaran.
Pemerintah daerah berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat agar kawasan kumuh yang menjadi kewenangan mereka dapat segera ditangani. Koordinasi lintas tingkat pemerintahan dinilai menjadi faktor penting mengingat sebagian besar luasan kawasan kumuh di Kukar berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat.
Dengan capaian saat ini, Pemkab Kukar Sudah Tuntaskan Penanganan 85 Persen Kawasan Kumuh Kewenangan Daerah dan menargetkan sisa pekerjaan dapat diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Penataan kawasan kumuh diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi warga di sekitar kawasan.
Secara keseluruhan, langkah Pemkab Kukar menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh dilakukan secara bertahap, terukur, dan melibatkan masyarakat. Ke depan, sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat akan menentukan seberapa cepat seluruh kawasan kumuh di Kutai Kartanegara dapat tertangani sepenuhnya.
About the Author
