Kalimantan Update – 10 November 2026 | Langkah tegas diambil pemerintah terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan yang merugikan ekosistem sekaligus masyarakat. Kementerian ATR BPN Tertibkan HGU 11 Korporasi Terkait Karhutla di Kalimantan melalui evaluasi mendalam terhadap hak guna usaha yang dimiliki sejumlah perusahaan, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga penolakan perpanjangan hak.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa sebelas perusahaan berbasis HGU direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut haknya karena terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron.
Langkah Kementerian ATR BPN Tertibkan HGU 11 Korporasi Terkait Karhutla di Kalimantan ini merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri. Berdasarkan hasil analisis, penanganan terhadap kesebelas korporasi diklasifikasikan ke dalam lima kelompok dengan perlakuan berbeda sesuai tingkat pelanggaran dan kondisi lahan.
Lima Klaster Penanganan HGU
Klaster pertama adalah HGU yang akan dicabut seluruhnya. Kelompok ini mencakup HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pertimbangan pencabutan meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Klaster kedua, HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini ditetapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diberi perpanjangan karena ketidaksesuaian sarana prasarana serta kebakaran yang berulang.
Klaster ketiga, terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU maupun izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Klaster keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah lahan yang terbakar tidak lebih dari 50 persen disertai ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Klaster kelima, tiga HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ketiganya meliputi HGU 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare atas nama PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API; serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare atas nama PT JMS.
Dasar Hukum dan Tahapan Penanganan
Menteri Nusron menegaskan bahwa setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses Kementerian ATR BPN Tertibkan HGU 11 Korporasi Terkait Karhutla di Kalimantan mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar
Proses penanganan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Menteri Nusron.
Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, turut dihadiri para Kepala Badan, Wakil Menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Upaya Kementerian ATR BPN Tertibkan HGU 11 Korporasi Terkait Karhutla di Kalimantan menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak akan memberikan ruang bagi korporasi yang mengabaikan tanggung jawab lingkungan. Penertiban ini diharapkan menimbulkan efek jera dan mendorong tata kelola perkebunan yang lebih bertanggung jawab.
Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga kelestarian hutan Kalimantan sekaligus melindungi hak masyarakat dari dampak kabut asap yang kerap berulang setiap tahun. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci agar praktik pembakaran lahan tidak terus terjadi dan merugikan generasi mendatang.
Penulis: Rudi Hamdani | Editor: Syaifullah | Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN
About the Author
