Walhi Pemerintah Tidak Serius Tangani Karhutla di Kalteng, ISPU Palangkaraya Tembus 4.000
Kalimantan Update – 15 Oktober 2026 | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah menilai pemerintah pusat maupun daerah belum menunjukkan keseriusan dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan serta krisis kabut asap yang kian memprihatinkan. Kritik tajam ini disampaikan menyusul kondisi kualitas udara di sejumlah daerah yang dinilai telah masuk kategori sangat berbahaya. Isu Walhi Pemerintah Tidak Serius Tangani Karhutla di Kalteng pun kembali mencuat ke permukaan sebagai sorotan utama publik di wilayah setempat.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalteng, Janang Firman Panalungkai, menegaskan bahwa kualitas udara di Kota Palangkaraya dan sekitarnya telah berada pada level yang mengancam kesehatan warga. Berdasarkan hasil pemantauan, angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) bahkan menembus angka 4.000, jauh melampaui ambang batas normal. Kondisi ini diperparah dengan jarak pandang yang terbatas serta visual udara yang menguning hingga oranye pekat akibat pekatnya kabut asap.
“Kami menganggap hari ini negara sedang abaikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga Kalimantan Tengah. Bertele-telenya pemerintah dalam menetapkan status bencana nasional menggambarkan belum adanya keseriusan untuk mengatasi karhutla dan kabut asap ini,” tegas Janang Firman Panalungkai di Palangka Raya.
Sebagai bentuk respons darurat atas minimnya perhatian pemerintah, Walhi Kalteng telah menginisiasi Posko Pelayanan Kesehatan Masyarakat sejak Agustus lalu. Posko ini didirikan untuk membantu warga yang terdampak langsung krisis udara bersih, terutama mereka yang mengalami keluhan pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata organisasi lingkungan terhadap korban karhutla yang terus bertambah.
Tidak berhenti pada aksi penanganan darurat, Walhi Kalteng juga tengah menyiapkan langkah hukum berupa gugatan terhadap negara serta korporasi yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan. Upaya litigasi ini merupakan kelanjutan dari laporan yang sebelumnya diajukan bersama Walhi Nasional terhadap sejumlah perusahaan di Kalimantan Tengah yang terindikasi membakar lahan gambut dan menjadi dalang karhutla.
“Sebelumnya kami bersama Walhi Nasional telah melaporkan beberapa perusahaan di Kalimantan Tengah yang terindikasi membakar lahan gambut dan menjadi dalang karhutla. Kami menuntut tindakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi,” tambahnya.
Walhi Kalteng lantas mendesak pemerintah untuk segera mendeteksi dan menindak tegas titik-titik api di kawasan rawan, terutama lahan gambut dan area konsesi perusahaan. Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan upaya pemadaman secara masif di seluruh titik api tanpa terkecuali, serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan bagi warga yang terdampak.
Organisasi lingkungan ini juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalteng agar membuang jauh-jauh ego sektoral dan secara jujur mengakui keterbatasan kapasitas jika tidak sanggup menangani krisis ini sendirian. Keterbukaan terhadap bantuan dari berbagai pihak dinilai menjadi kunci untuk menyelamatkan warga dari dampak karhutla yang semakin meluas.
“Jangan karena keegoisan dan enggan mengukur kapasitas, masyarakat yang harus menanggung akibatnya. Udara sudah sangat sesak dan masyarakat menderita sakit dada akibat kabut asap ini. Pemerintah harus terbuka menerima bantuan dari semua pihak demi menyelamatkan warga,” pungkasnya.
Kritik Walhi Pemerintah Tidak Serius Tangani Karhutla di Kalteng ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan bencana lingkungan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang cepat dan tegas. Tanpa langkah konkret, kabut asap diprediksi terus berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, hingga perekonomian daerah.
Berikut sejumlah tuntutan Walhi Kalteng kepada pemerintah dalam penanganan karhutla:
- Mendeteksi dan menindak tegas titik-titik api di kawasan rawan, khususnya lahan gambut dan area konsesi perusahaan.
- Melakukan upaya pemadaman secara masif di seluruh titik api tanpa terkecuali.
- Menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai bagi warga terdampak kabut asap.
- Membuka diri terhadap bantuan dari semua pihak tanpa terjebak ego sektoral.
- Menindaklanjuti laporan dugaan pembakaran lahan oleh korporasi melalui jalur hukum.
Kondisi darurat kabut asap di Kalimantan Tengah menuntut respons cepat dari pemerintah pusat dan daerah. Penetapan status bencana nasional dinilai menjadi langkah strategis yang selama ini dinanti warga. Tanpa keseriusan tersebut, krisis udara bersih akan terus berlanjut dan memakan korban.
Pada akhirnya, sorotan Walhi Pemerintah Tidak Serius Tangani Karhutla di Kalteng menjadi panggilan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama. Kesehatan dan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar wacana yang tertunda. Pemerintah didesak untuk segera mengambil tindakan nyata, transparan, dan terukur demi menyelamatkan masyarakat Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla dan kabut asap yang berkepanjangan.
About the Author
