Kelangkaan BBM Meluas, Pemerintah Diminta Susun SOP Darurat dan Jamin Pasokan
Kalimantan Update – 20 Oktober 2026 | Isu kelangkaan BBM kembali mencuat di sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, memicu antrean panjang kendaraan di SPBU dan keresahan masyarakat. Dari Bali hingga Sulawesi Utara, gangguan pasokan bahan bakar minyak menjadi sorotan, sementara pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat memastikan situasi tetap terkendali. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kelangkaan BBM di Bali terjadi karena kapal pengangkut BBM dari Jawa terlambat masuk. “Problemnya memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai,” kata Bahlil seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Bahlil telah turun langsung ke Bali untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam rapat bersama Gubernur Bali I Wayan Koster, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, ia meminta cadangan BBM di Bali ditingkatkan menjadi 12 hari dan pekan depan menjadi 15 hari agar sesuai standar nasional. Berkat koordinasi seluruh pihak, antrean SPBU di Bali dilaporkan sudah terurai. Gangguan serupa juga terjadi di Bangkalan dan Sampang, Jawa Timur, yang menurut Bahlil berkaitan dengan distribusi, meski cadangan BBM nasional masih aman pada kisaran 16 hingga 18 hari. Cadangan Pertalite nasional berada di kisaran 16-18 hari, sedangkan BBM jenis RON 95, RON 98, dan solar masing-masing memiliki cadangan di atas 20 hari.
Di Sulawesi Utara, kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat menjadi perhatian serius Polda Sulut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, Kombes Pol. FX Winardi Prabowo, dalam Rapat Dengar Pendapat lintas komisi DPRD Sulut, Selasa (20/10/2026), menilai kejadian tersebut membuka mata semua pihak bahwa kesiapan menghadapi situasi darurat masih perlu diperkuat. “Meskipun Sulut sulit disulut, tapi kejadian ini membuka mata dan ini menyadarkan kita juga. Artinya kita tidak siap menghadapi situasi seperti itu,” ujarnya. Ia menegaskan penanganan persoalan distribusi BBM tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, DPRD, maupun Pertamina, melainkan memerlukan kerja sama dan tanggung jawab bersama.
Winardi mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan gangguan pasokan dan distribusi BBM. Menurutnya, SOP tersebut harus mengatur secara jelas tugas, fungsi, serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat sehingga setiap instansi dapat langsung menjalankan perannya tanpa menunggu instruksi berulang. “Disampaikan kepada Bapak Gubernur untuk membuat suatu SOP yang berkaitan, apabila kita menghadapi hal seperti ini lagi, sehingga setiap bagian yang bertugas di sana tahu tugas dan tanggung jawabnya serta langsung mengambil tugas tanggung jawabnya,” jelas Winardi. Ia menekankan kecepatan dan ketepatan menjadi faktor penting karena masyarakat membutuhkan kepastian pasokan dan pelayanan yang tidak berlarut-larut.
Sejalan dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh, menilai penyusunan SOP menjadi bagian penting dari evaluasi atas kejadian kelangkaan BBM yang baru saja terjadi. “Karena sudah ada pengalaman, ini harus dievaluasi, harus ada SOP-nya yang betul, sehingga ke depan dijauh-jauhkan hal ini terjadi. Tetapi tentunya tetap harus ada langkah pencegahan,” kata Inggried. Ia juga mendorong koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan Pertamina, termasuk melalui pertukaran informasi serta masukan untuk memperbaiki pola distribusi BBM di Sulawesi Utara. Dukungan terhadap penyusunan SOP turut disampaikan Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, yang berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah agar setiap pihak memiliki pedoman yang jelas. “Karena tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya,” tandas Silangen.
Di sisi lain, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal memastikan pasokan BBM, LPG, beras, dan pupuk di wilayahnya berada dalam kondisi terkendali serta mencukupi kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait terus memantau ketersediaan serta kelancaran distribusi. Gubernur NTB telah menerima laporan dari Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTB, Sales Branch Manager PT Pertamina NTB, serta perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB. Untuk BBM dan elpiji, berdasarkan laporan Pertamina, pasokan di NTB mencukupi, dengan pemantauan melalui Depo Ampenan, Depo Badas, dan Depo Bima. Masyarakat diimbau membeli sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan karena kekhawatiran terhadap informasi kelangkaan BBM yang belum terverifikasi.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dua krisis yang dihadapi masyarakat, yakni kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta kelangkaan BBM di sejumlah daerah. CEO IESR Fabby Tumiwa mendesak pemerintah tidak menunggu situasi memburuk dan segera menetapkan status tanggap darurat di wilayah terdampak, memperkuat pemadaman darat dan udara, serta melindungi kesehatan masyarakat dengan pembagian masker N95 gratis, penyediaan ruang udara bersih, dan layanan kesehatan gratis. Pemerintah juga diminta mengumumkan data kualitas udara secara terbuka dan berkala.
Dari rangkaian peristiwa ini, persoalan kelangkaan BBM di berbagai daerah menegaskan perlunya tata kelola distribusi energi yang lebih tangguh. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, aparat kepolisian, dan DPRD dituntut memperkuat koordinasi, menyusun SOP darurat yang terukur, serta memastikan informasi resmi menjadi rujukan utama masyarakat. Dengan langkah antisipatif dan transparan, gangguan pasokan yang bersifat sementara tidak perlu berubah menjadi krisis berkepanjangan yang merugikan perekonomian dan aktivitas sehari-hari warga.
Penulis: Syaifullah
Editor: Rudi Hamdani
Sumber Berita: Ntvnews.id, Petasulut.com, Akurat.co, dan laporan daerah NTB
About the Author
