Kalimantan Update – 22 Oktober 2026 | Pengamat politik Saiful Mujani menjadi sorotan publik setelah menyampaikan penilaian tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam acara bertajuk “Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang digelar kelompok Konferensi Republik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/10), pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu menilai legitimasi pemerintah telah merosot hingga ke level minus di tengah gelombang kemarahan masyarakat yang meluas.

Menurut Saiful Mujani, kemarahan publik kali ini berbeda dari periode-periode sebelumnya. Ia mengaku belum pernah menyaksikan pemerintahan yang baru berjalan dua tahun mendapat tekanan sekuat ini sejak era reformasi bergulir.

“Jadi, tidak pernah ada orang yang namanya baru dua tahun berkuasa, orang sudah marah begitu, begitu kuat marahnya,” kata Saiful di hadapan peserta acara.

Ia menegaskan bahwa penilaian tersebut didasarkan pada pengamatannya terhadap dinamika opini publik yang berkembang di berbagai daerah. Menurut Saiful Mujani, hampir seluruh lapisan masyarakat, dari Aceh hingga Papua, menunjukkan ketidakpuasan yang sama terhadap jalannya pemerintahan.

“Tanya sama orang dari Aceh sampai Papua, sekarang, kalau ditanya sekarang, hampir bisa dikatakan sudah minus legitimasi itu, dan umumnya rakyat sudah marah,” ujarnya.

Kekhawatiran pada Kualitas Demokrasi

Dalam kesempatan yang sama, Saiful Mujani juga menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang ia nilai mengalami kemunduran. Ia menilai pemerintah belum memberikan respons yang memadai terhadap aspirasi masyarakat yang terus menguat. Bahkan, ia mengaku khawatir kemarahan yang tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan opini-opini ekstrem di daerah, termasuk wacana mengenai kemungkinan Indonesia bubar.

“Saya takut opini-opini yang berkembang di daerah betul-betul terjadi, Indonesia bubar, itu yang paling saya takut. Oleh karena itu, saya tidak memberikan resep apa yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh Prabowo, berpikirlah sendiri, dia sudah dikasih apa, keleluasaan, dan sudah dikasih wewenang untuk menjalankan pemerintah ini. Tapi sudah sejauh ini masyarakat marah dari Aceh sampai Papua,” kata dia.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik yang disampaikan dalam agenda Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, penilaian Saiful Mujani mengenai legitimasi dan kecenderungan pilihan pemilih itu merupakan pandangannya sebagai pengamat, bukan hasil survei yang dipaparkan dalam pernyataan tersebut.

Meski begitu, ia tetap menggambarkan kemungkinan konsekuensi politik dari situasi tersebut. Menurut dia, jika pemilu digelar saat ini, masyarakat yang marah bisa saja tidak lagi memilih pasangan Prabowo-Gibran.

“Misalnya, kalau diadakan pemilu sekarang, enggak lagi mau memilih pasangan ini. Saking marahnya, begitu,” kata dia.

Data Survei SMRC Soal Ketidakpuasan Publik

Penilaian Saiful Mujani sejalan dengan temuan survei terbaru lembaga yang ia dirikan. Survei SMRC pada awal Oktober 2026 mencatat sekitar 95,2% responden mengetahui adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari mereka yang mengetahui program tersebut, sekitar 61,4% responden menyatakan kurang atau tidak puas dengan pelaksanaannya, dengan rincian 35,4% kurang puas dan 26% tidak puas sama sekali.

Sementara itu, responden yang sangat atau cukup puas dengan pelaksanaan program MBG hanya 33,8%, terdiri atas 4,4% sangat puas dan 29,4% cukup puas. SMRC mencatat bahwa dalam setahun terakhir, tingkat kepuasan terhadap program MBG turun drastis dari 62,5% pada November 2025 menjadi 33,8% pada Oktober 2026.

Tingkat Kepuasan MBG	November 2025	Oktober 2026
Sangat/Cukup Puas	62,5%	33,8%
Kurang/Tidak Puas	—	61,4%

Data tersebut memperkuat gambaran bahwa ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan bukan sekadar penilaian subjektif, melainkan tercermin dalam hasil pengukuran opini publik yang dilakukan secara berkala.

Seruan untuk Pemerintah

Melalui kritiknya, Saiful Mujani meminta pemerintah memperhatikan kondisi masyarakat dan mencari jalan keluar atas persoalan yang berkembang. Ia menilai bahwa Prabowo telah diberikan keleluasaan dan wewenang penuh untuk menjalankan pemerintahan, sehingga sudah seharusnya mampu merespons aspirasi rakyat secara lebih serius.

Kritik senada juga datang dari sejumlah pihak, termasuk PDIP yang menyoroti tata kelola program MBG dan konsep koperasi desa. Namun, di sisi lain, ada pula yang menilai survei kepuasan terhadap Prabowo-Gibran masih berada di atas 50% dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi, bukan vonis politik.

Terlepas dari perbedaan penilaian tersebut, pernyataan Saiful Mujani menambah tekanan bagi pemerintahan yang masih berusia dua tahun. Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah dalam menjawab gelombang ketidakpuasan yang dinilai belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah reformasi Indonesia.

Sebagai penutup, dinamika politik yang berkembang menunjukkan bahwa legitimasi sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh kemampuan merespons aspirasi rakyat secara berkelanjutan. Kritik yang disampaikan Saiful Mujani menjadi cermin bahwa pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik agar kemarahan yang meluas tidak berujung pada persoalan kebangsaan yang lebih besar.