Siap Kerja Kemnaker: Strategi Besar Pemerintah Cetak SDM Kompeten di Era Transisi Energi dan AI
Kalimantan Update – 01 November 2026 | Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempertegas komitmennya dalam menyiapkan angkatan kerja nasional melalui berbagai program strategis yang terintegrasi dalam ekosistem siap kerja Kemnaker. Mulai dari fasilitasi sertifikasi kompetensi teknis di sektor energi terbarukan, penguatan keterampilan generasi muda menghadapi kecerdasan buatan (AI), hingga penyaluran tenaga kerja melalui program kolaboratif dengan kepolisian, semua diarahkan pada satu tujuan: memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing global. Langkah ini menjadi jawaban atas tantangan dunia kerja yang semakin dinamis, di mana kesenjangan antara kualifikasi industri dan kemampuan pencari kerja masih menjadi persoalan mendesak.
Dukung PLTS 100 GWp, Kemnaker Sertifikasi 60 Calon Asesor
Dalam mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Kemnaker memfasilitasi sertifikasi kompetensi teknis bagi 60 calon asesor dari 18 lembaga pendidikan dan pelatihan. Kegiatan yang berlangsung pada 29–31 Oktober 2026 ini digelar di tiga lokasi: SMKN 1 Garut, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten. Masing-masing lokasi diikuti 20 peserta dengan skema berbeda, yakni Pelaksana Pemasangan dan Pembangunan PLTS Atap (Rooftop) di Garut, Inspektur Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTS di UPI Bandung, serta Pelaksana Senior Pemeliharaan PLTS di BBPVP Serang.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menegaskan bahwa pengembangan energi terbarukan harus diimbangi dengan penyiapan sumber daya manusia yang kompeten. “Kita perlu memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan PLTS nasional,” ujarnya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (31/10/2026). Sertifikasi ini dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Energi Terbarukan melalui program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Kepala Sekretariat BNSP, Moh. Amir Syarifuddin, menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan ekosistem sertifikasi SDM bidang PLTS yang memerlukan sinergi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga pelatihan vokasi, sekolah menengah kejuruan, lembaga riset, asosiasi profesi, dan dunia industri. Para peserta yang terdiri atas dosen, instruktur, dan guru ini setelah kompetensinya terverifikasi dapat melanjutkan pemenuhan persyaratan menjadi asesor kompetensi, sehingga berpotensi memperluas layanan sertifikasi di lembaga masing-masing. Inisiatif ini menjadi wujud nyata dari program siap kerja Kemnaker yang menyasar sektor-sektor prioritas nasional.
Wamenaker Ajak Generasi Muda Perkuat Kompetensi Hadapi AI
Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengajak generasi muda untuk terus mengasah kompetensi dan memperkuat daya adaptasi menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi. Dalam acara Beyond Professional Youth Con 2026 bertema “Beyond Work: What Happens When Your Profession Is No Longer Your Identity?” di Jakarta, Sabtu (31/10/2026), ia menekankan pentingnya penguasaan hard skills yang diimbangi soft skills seperti komunikasi, kolaborasi, kedisiplinan, kreativitas, dan pemecahan masalah.
“Pendidikan harus diterjemahkan menjadi kompetensi, kompetensi menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan,” tegas Afriansyah. Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai pengakuan formal atas keahlian tenaga kerja sesuai standar industri. Kemnaker telah menyediakan beragam sarana pengembangan kapasitas, mulai dari pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), program pemagangan, layanan terpadu SIAPkerja dan Karirhub, fasilitasi sertifikasi, hingga pendampingan kewirausahaan melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Semua fasilitas ini dirancang untuk mempercepat terwujudnya siap kerja Kemnaker bagi seluruh lapisan masyarakat.
Afriansyah juga menekankan pentingnya menyiapkan SDM lokal sejak tahap awal pembangunan fasilitas industri. Menurutnya, masa konstruksi yang umumnya memakan waktu dua hingga empat tahun perlu dimanfaatkan untuk melatih calon pekerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. “Jangan sampai fisiknya sudah berdiri, tetapi SDM-nya belum siap. Selama proses pembangunan industri berjalan, negara harus menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan,” ujarnya. Selain itu, alih pengetahuan dan teknologi dari tenaga kerja asing (TKA) kepada pekerja domestik dinilai penting agar pekerja lokal mampu mengisi posisi strategis.
Sinergi Lintas Sektor: Dari BSU hingga Program Poliran
Upaya Kemnaker dalam menyiapkan tenaga kerja juga didukung oleh kebijakan jaminan sosial dan kolaborasi dengan institusi lain. Baru-baru ini, Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU). Aturan yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026 ini menetapkan batas gaji penerima BSU sebesar Rp3,5 juta per bulan atau disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa BSU merupakan instrumen strategis untuk menjaga daya beli buruh sekaligus menopang perekonomian nasional. “Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyiapkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang dirancang melalui kerja sama dengan sejumlah kementerian, pemerintah daerah, balai latihan kerja (BLK), dan perusahaan. Program ini bertujuan membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan agar memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja. Polri akan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, bekerja sama dengan perangkat desa dan pendamping desa. Setelah pendataan, calon peserta akan diarahkan mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan dan peluang kerja yang tersedia. Inisiatif ini melengkapi rangkaian program siap kerja Kemnaker yang menekankan pentingnya pelatihan berbasis kebutuhan pasar.
Menuju Tenaga Kerja Indonesia yang Adaptif dan Berdaya Saing
Rangkaian kebijakan dan program yang dijalankan Kemnaker menunjukkan arah yang jelas: membangun ekosistem ketenagakerjaan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan industri saat ini, tetapi juga antisipatif terhadap perubahan di masa depan. Sertifikasi kompetensi di bidang PLTS, penguatan keterampilan digital dan AI bagi generasi muda, jaminan sosial melalui BSU, serta kolaborasi dengan kepolisian dalam program Poliran merupakan pilar-pilar yang saling melengkapi. Semua ini bermuara pada satu visi besar: menciptakan tenaga kerja Indonesia yang kompeten, produktif, dan sejahtera.
Keberhasilan program siap kerja Kemnaker tentu tidak bisa dicapai sendiri. Diperlukan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, kesenjangan kompetensi dapat dipersempit, dan setiap warga negara berpeluang mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagi para pencari kerja, peluang untuk meningkatkan keterampilan melalui berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah kini semakin terbuka lebar. Mari manfaatkan momentum ini untuk menjadi bagian dari generasi pekerja Indonesia yang unggul dan siap bersaing di panggung global.
Penulis: Syaifullah
Editor: Rudi Hamdani
Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker, CNBC Indonesia, Gobekasi.id, Faktakalbar.id
About the Author
