Barikade Tak Sama Rasa: Mahasiswa Dihadang, Mahasiswa Lain Disambut Panggung
Kalimantan Update – 01 November 2026 | Jakarta — Barikade menjadi kata kunci yang menyedot perhatian publik dalam gelombang unjuk rasa mahasiswa di Jakarta pada akhir Oktober 2026. Di satu sisi, sebagian mahasiswa harus berhadapan dengan barikade aparat, penjagaan ketat, bahkan pemblokiran akses jalan. Di sisi lain, ada kelompok mahasiswa yang justru disambut hangat, diberikan ruang, bahkan disediakan panggung untuk menyampaikan aspirasinya. Perbedaan perlakuan ini memantik pertanyaan mendasar tentang keadilan demokrasi di negeri ini.
Ketua DPD I Komite OSIS Nasional (KON) Provinsi Lampung, Jamal, menyoroti fenomena tersebut. Menurutnya, demokrasi tidak boleh hanya menjadi slogan yang terdengar indah dalam pidato kenegaraan. Demokrasi harus benar-benar hadir ketika rakyat menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi. “Bukankah keduanya sama-sama mahasiswa? Bukankah keduanya memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat di muka umum? Lantas, mengapa perlakuan yang diterima bisa berbeda?” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (29/10/2026).
Sejarah Indonesia mencatat bahwa gerakan mahasiswa memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa. Mahasiswa hadir ketika kekuasaan membutuhkan pengawasan, ketika kebijakan publik perlu dikritisi, dan ketika suara masyarakat membutuhkan ruang untuk diperjuangkan. Namun, belakangan muncul pertanyaan: mengapa ada kelompok mahasiswa yang ketika turun ke jalan harus berhadapan dengan barikade aparat, sementara kelompok lain mendapat ruang istimewa?
Dinamika di lapangan pun tak kalah menarik. Pada Rabu (28/10/2026), aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Sadar” di Bundaran HI diwarnai manuver unik. Mahasiswa menyodorkan uang tunai kepada barikade polisi sebagai metode uji integritas terbuka. Para peserta aksi menjejalkan uang lembaran langsung ke celah-celah tameng transparan yang dipasang rapat oleh aparat pengaman. Sejumlah mahasiswa membagikan lembaran Rp100.000 dan Rp50.000 tepat di hadapan barisan polisi bersenjata lengkap. Langkah tersebut seketika memicu sorak-sorai dari barisan massa aksi. Namun, rekaman kamera memperlihatkan seorang polisi diduga meraih dan mengambil uang Rp50.000. Tindakan oknum aparat tersebut langsung viral dan memicu perdebatan sengit di media sosial.
Di sisi lain, keberhasilan rombongan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menembus barikade awal kepolisian di Bundaran HI tak lepas dari taktik yang mereka sebut “Kuda Troya”. Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, menjelaskan bahwa armada bus rombongan awal sengaja dikerahkan lebih dulu menuju kawasan Menara UOB di Jalan Jenderal Sudirman. Hal ini bertujuan memancing kepolisian agar memusatkan barikade utama di lokasi tersebut. “Di awal itu ada yang jadi pengalih perhatian di UOB, bus jadi ‘Kuda Troya’-nya biar barikade tertuju ke situ. Nanti dari utara datang angkot sama transportasi umum langsung tembus,” ujar Namora saat ditemui di Kampus UI, Depok, Kamis (29/10/2026). Selain dari arah utara, massa aksi juga menusuk melalui Jalan Imam Bonjol di sisi timur guna memberikan efek kejutan.
Pengalaman mendebarkan dialami para pengemudi angkutan kota (angkot) trayek T19 (Depok–Pasar Minggu) yang disewa untuk mengantar rombongan mahasiswa. Atur Santoso, salah satu sopir, menceritakan bahwa rombongan berangkat dari Lapangan FISIP UI Depok sekitar pukul 13.30 WIB. Sekitar satu jam kemudian, iring-iringan angkot berhadapan langsung dengan barikade ketat kepolisian di persimpangan lampu merah dekat Halte Transjakarta MH Thamrin, sebelum kawasan Sarinah. Lima angkot di barisan terdepan terhenti tepat di hadapan aparat. Dalam situasi yang kian memanas, mahasiswa di dalam armada meminta sopir untuk terus melaju memecah barikade.
Kisah lain datang dari Marsudi, seorang sopir angkot yang mengantarkan rombongan mahasiswa UI demo di Bundaran HI pada Selasa (27/10/2026). Ditemani segelas kopi hitam di sebuah warung tak jauh dari Stasiun Tanjung Barat, Marsudi mengenang perjalanan tak biasa itu. Bagi Marsudi, perjalanan tersebut bukan sekadar carteran dengan bayaran Rp400 ribu. Ia mengantarkan mahasiswa yang hendak menyuarakan aspirasi. “Malam sebelum hari keberangkatan aksi, saya di-WA, ditanya mau ikut narik rombongan mahasiswa enggak?” ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (29/10/2026). Marsudi punya keyakinan soal niat baik mahasiswa memperjuangkan nasib rakyat dan menyuarakan kondisi negara.
Fenomena perbedaan perlakuan terhadap mahasiswa ini menjadi cermin bahwa demokrasi masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Barikade fisik memang menjadi simbol ketegangan antara mahasiswa dan aparat. Namun, barikade nonfisik berupa sikap pilih kasih terhadap kelompok tertentu justru lebih berbahaya bagi kesehatan demokrasi. Ketika sebagian mahasiswa dihadang barikade, sementara yang lain disambut di atas panggung, maka demokrasi kehilangan makna kesetaraan.
Pertanyaan besar pun muncul: apakah barikade yang dipasang aparat semata-mata untuk menjaga ketertiban, ataukah ada dimensi lain yang membuat sebagian suara lebih didengar daripada yang lain? Publik berhak mendapatkan jawaban. Yang jelas, mahasiswa tetaplah mahasiswa. Mereka memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Demokrasi sejati tidak boleh memilih kasih. Jika barikade hanya berdiri di depan sebagian mahasiswa, maka demokrasi sedang diuji integritasnya. Sudah saatnya semua pihak merenung: demokrasi bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.
About the Author
