Paramadina Soroti Risiko Ekonomi dari Kewajiban Sertifikasi Halal
Kalimantan Update – 15 Oktober 2026 | Paramadina Soroti Risiko Ekonomi dari Kewajiban Sertifikasi Halal menjadi perhatian serius dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Paramadina Public Policy Institute mengungkapkan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal secara luas berpotensi meningkatkan ongkos produksi dan menekan kesejahteraan masyarakat, terutama jika tidak diimbangi dengan kesiapan pelaku usaha. Risiko ini paling dirasakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan dalam menyerap tambahan biaya.
Dalam acara bertajuk “Sertifikasi Halal dan Label Non-Halal: Menambah Nilai atau Beban Ekonomi?”, Muhamad Rosyid Jazuli dari Paramadina Public Policy Institute memaparkan hasil sementara penelitian berjudul “Menjaga yang Halal, Menumbuhkan yang Usaha”. Penelitian tersebut mengkaji dampak sertifikasi halal terhadap pertumbuhan ekonomi, harga, perdagangan, ketenagakerjaan, serta keberlanjutan usaha kecil. Kajian ini menggabungkan perbandingan aturan di sembilan negara, simulasi ekonomi, dan diskusi kelompok terarah bersama pemangku kepentingan.
Paramadina Soroti Risiko Ekonomi dari Kewajiban Sertifikasi Halal bukan tanpa alasan. Menurut Rosyid, kewajiban sertifikasi halal yang diterapkan secara seragam tanpa memperhatikan kapasitas UMKM dapat menciptakan beban ekonomi baru. Biaya sertifikasi, pengujian produk, dan penyesuaian proses produksi menjadi tantangan berat bagi pelaku usaha kecil yang margin keuntungannya tipis. Jika tidak ada intervensi pemerintah, kebijakan ini berpotensi mengurangi daya saing UMKM dan memperlebar kesenjangan ekonomi.
Penelitian Paramadina juga menyoroti pentingnya skenario penerapan yang bertahap dan berbasis kesiapan sektor. Dari sembilan negara yang dibandingkan, beberapa di antaranya menerapkan subsidi atau insentif bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Sementara di Indonesia, meskipun sudah ada program sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro, implementasinya masih menghadapi kendala pendataan dan pendampingan. Hal ini memperkuat temuan bahwa Paramadina Soroti Risiko Ekonomi dari Kewajiban Sertifikasi Halal perlu direspons dengan kebijakan yang adaptif.
Dalam diskusi tersebut, beberapa pemangku kepentingan mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi dari kewajiban sertifikasi halal. Mereka juga menekankan perlunya sosialisasi yang masif dan pendampingan teknis bagi UMKM. Tanpa itu, tujuan mulia untuk menjamin produk halal bagi konsumen justru bisa menjadi bumerang bagi pertumbuhan usaha kecil.
Paramadina Public Policy Institute merekomendasikan tiga langkah utama. Pertama, penyesuaian skema pembiayaan sertifikasi halal dengan memberikan subsidi penuh bagi UMKM yang belum mampu. Kedua, penguatan infrastruktur layanan sertifikasi di daerah agar prosesnya lebih cepat dan murah. Ketiga, monitoring dan evaluasi dampak ekonomi secara berkala untuk memastikan kebijakan tidak menekan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal seharusnya menjadi nilai tambah, bukan beban. Dengan desain kebijakan yang tepat, kewajiban sertifikasi halal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun, jika dipaksakan tanpa kesiapan, risiko yang diidentifikasi oleh Paramadina Soroti Risiko Ekonomi dari Kewajiban Sertifikasi Halal akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi perlu terus dijaga.
Sebagai kesimpulan, kewajiban sertifikasi halal memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Akan tetapi, implementasinya harus mempertimbangkan daya dukung UMKM. Paramadina Soroti Risiko Ekonomi dari Kewajiban Sertifikasi Halal menjadi pengingat bahwa kebijakan publik perlu dirancang dengan hati-hati agar tidak menimbulkan beban baru. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti temuan ini dengan langkah konkret demi kesejahteraan bersama.
About the Author
