Kalimantan Update – 20 Oktober 2026 | Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali selama sepekan terakhir membuat antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tak terhindarkan. Pemerintah memastikan stok nasional dalam kondisi aman, namun persoalan distribusi menjadi akar dari penyebab BBM langka di Bali. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa menjadi pemicu utama menurunnya cadangan di wilayah tersebut.

“Problemnya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai. Tapi sekarang sudah bisa terurai,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Keterlambatan armada laut itu sempat membuat cadangan BBM di Bali menipis hingga kisaran tiga sampai empat hari, jauh di bawah standar nasional yang mencapai 15 hari.

Untuk menelusuri penyebab BBM langka di Bali secara menyeluruh, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi langsung di Bali bersama jajaran Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, hingga direksi PT Pertamina (Persero). Langkah cepat pun dilakukan dengan menambah armada kapal agar pasokan kembali normal. “Tadi saya baru pulang dari Bali juga untuk memastikan rapat dengan Gubernur Bali, Dirut Pertamina Pak Simon, Dirut Patra Niaga di lokasi Bali. Sekarang statusnya Bali cadangannya kita naikkan, sekarang per hari ini sudah menjadi 11 sampai 12 hari,” jelas Bahlil yang juga Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Pemerintah menargetkan dalam satu minggu ke depan ketahanan stok BBM di Bali dapat terus ditingkatkan hingga menyamai standar nasional sekitar 15 hari. “Saya minta untuk satu minggu ke depan bisa mencapai dengan 15 hari, sehingga dia betul-betul sama dengan standar nasional,” terangnya.

Selain faktor keterlambatan kapal, penyebab BBM langka di Bali juga tidak lepas dari persoalan distribusi yang lebih luas. Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan pemantauan pada 13 Oktober 2026 melaporkan antrean dan kekosongan jenis BBM tertentu di sejumlah wilayah, termasuk Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat. Di sejumlah titik, antrean bahkan mencapai sekitar satu kilometer dengan waktu tunggu hingga dua sampai tiga jam.

Di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, pemerintah menyoroti kendala pengangkutan melalui sungai akibat pendangkalan yang membatasi akses kapal berukuran besar. Pengiriman kemudian dialihkan ke jalur darat yang membutuhkan waktu lebih lama. “Karena pendangkalan, maka kapal yang tadinya bisa masuk dengan skala besar itu tidak bisa lagi. Jadi kami mengalihkan dengan transportasi darat, dan itu sebagian memakan waktu,” kata Bahlil seusai Rapat Koordinasi Penanganan Pasokan BBM di Terminal Sangaran.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi turut mendorong sebagian konsumen beralih ke BBM bersubsidi. Perubahan permintaan tersebut dapat menekan kuota daerah yang relatif kaku. Namun, Ombudsman menegaskan faktor penyebab di setiap wilayah masih perlu diverifikasi melalui data stok, pengiriman, kuota, dan transaksi SPBU.

Dampak kelangkaan BBM di Bali tidak hanya dirasakan pengendara. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali mencatat penurunan penjualan hingga 10 persen dan trafik kunjungan pelanggan sekitar 9-10 persen. Ketua DPD Aprindo Bali, Asinaga Budiman, menyampaikan bahwa hambatan pasokan sejumlah produk dari distributor, termasuk Indomarco dan Unilever, turut mengganggu rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat.

“Kelancaran distribusi dari pemasok dan distributor merupakan faktor penting untuk menjaga ketersediaan produk di tingkat gerai. Ketika distribusi terganggu, pasokan barang ke gerai berpotensi ikut terhambat,” ujarnya, Senin (19/10). Aprindo Bali meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM, khususnya untuk mendukung aktivitas logistik barang kebutuhan pokok.

Berbagai langkah darurat telah dilakukan di sejumlah wilayah, meliputi penambahan mobil tangki, pengaktifan nozzle, perpanjangan jam layanan, dan pembukaan jalur pasok alternatif. Pemerintah meminta Pertamina mempercepat distribusi dan menambah armada pengangkut, sementara BPH Migas melakukan pemantauan penyaluran BBM subsidi dan nonsubsidi. Di Sulawesi, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyiapkan tambahan pasokan 5 juta liter Pertalite untuk memperkuat ketersediaan BBM di Manado dan sekitarnya.

Ombudsman meminta evaluasi kuota berbasis kebutuhan daerah, informasi pasokan yang lebih transparan, serta penindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi berdasarkan bukti. Lembaga itu juga akan mencermati persoalan ini melalui investigasi atas prakarsa sendiri untuk menilai kemungkinan kelalaian atau penyimpangan pelayanan.

Dengan demikian, penyebab BBM langka di Bali merupakan kombinasi antara keterlambatan logistik kapal dari Jawa, tekanan permintaan akibat peralihan konsumen ke BBM bersubsidi, serta distribusi yang belum sepenuhnya tepat waktu. Stok nasional yang memadai ternyata belum otomatis menjamin ketersediaan BBM di setiap SPBU. Pemerintah perlu memastikan distribusi tepat waktu, kapasitas pelayanan memadai, dan kebutuhan konsumen yang berhak tetap terpenuhi agar persoalan serupa tidak terulang di masa mendatang.