Pemerintah Kaji Deregulasi Telekomunikasi untuk Pacu Investasi dan Perluas Akses Internet

Kalimantan Update – 20 Oktober 2026 | Pemerintah Kaji Deregulasi Telekomunikasi untuk Pacu Investasi menjadi salah satu agenda strategis yang tengah dibahas serius oleh pemerintah Indonesia. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi beban operasional para operator telekomunikasi, mendorong masuknya investasi baru, sekaligus memperluas akses internet bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri. Rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, dalam acara Bali Tech Week 2026 yang digelar di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).

Dalam paparannya, Angga mengungkapkan bahwa beban regulasi yang saat ini ditanggung para operator telekomunikasi mencapai kisaran 13 hingga 14 persen dari total pendapatan mereka. Angka tersebut dinilai cukup memberatkan dan berpotensi menghambat laju inovasi serta ekspansi jaringan di dalam negeri. Oleh karena itu, Pemerintah Kaji Deregulasi Telekomunikasi untuk Pacu Investasi sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif.

Efisiensi Industri Jadi Prioritas Utama

Kajian deregulasi ini tidak semata-mata bertujuan memangkas aturan, melainkan diarahkan pada peningkatan efisiensi industri secara menyeluruh. Menurut Angga, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang berlaku benar-benar memberikan nilai tambah, bukan justru menjadi hambatan administratif yang membebani pelaku usaha.

Beberapa sasaran utama dari langkah ini antara lain:

• Mengurangi beban operasional yang selama ini ditanggung operator telekomunikasi.
• Memperbaiki kualitas jaringan agar layanan lebih andal dan merata.
• Menekan biaya layanan sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.
• Membuka ruang investasi baru di sektor infrastruktur digital.

Dengan efisiensi yang lebih baik, pemerintah berharap industri telekomunikasi mampu tumbuh hingga lima persen tanpa mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat. Pertumbuhan tersebut dinilai realistis apabila pembenahan aturan dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dampak bagi Operator dan Masyarakat

Beban regulasi sebesar 13 hingga 14 persen dari pendapatan merupakan angka yang signifikan bagi para operator. Sebagian besar dari beban tersebut berasal dari berbagai kewajiban administratif, pungutan, serta ketentuan teknis yang harus dipenuhi. Apabila Pemerintah Kaji Deregulasi Telekomunikasi untuk Pacu Investasi berjalan sesuai rencana, operator dapat mengalihkan sebagian sumber daya yang sebelumnya terserap untuk kepatuhan regulasi menuju pengembangan jaringan dan peningkatan kualitas layanan.

Bagi masyarakat, dampak yang diharapkan adalah tersedianya layanan internet yang lebih cepat, stabil, dan terjangkau. Perluasan akses internet menjadi penting mengingat transformasi digital nasional menuntut konektivitas yang merata, termasuk di daerah terpencil dan wilayah terluar Indonesia.

Angga menegaskan bahwa deregulasi perlu dirancang secara hati-hati agar mampu menciptakan iklim usaha yang mendukung investasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, negara, dan masyarakat harus menjadi landasan utama dalam setiap perumusan kebijakan.

Harapan Pertumbuhan Industri Hingga Lima Persen

Pemerintah menargetkan pembenahan aturan ini dapat membuka peluang pertumbuhan industri telekomunikasi hingga lima persen. Target tersebut dipandang sebagai langkah moderat namun berdampak besar, terutama bila dikaitkan dengan multiplier effect terhadap sektor ekonomi digital lainnya.

Melalui langkah Pemerintah Kaji Deregulasi Telekomunikasi untuk Pacu Investasi, diharapkan tercipta ekosistem telekomunikasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi yang ramping dan berpihak pada inovasi akan menjadi kunci daya saing Indonesia di era ekonomi digital.

Kesimpulan

Rencana deregulasi industri telekomunikasi yang tengah dikaji pemerintah menjadi sinyal positif bagi masa depan konektivitas nasional. Dengan menurunkan beban regulasi operator yang mencapai 13 hingga 14 persen dari pendapatan, pemerintah berupaya mendorong investasi, memperbaiki kualitas jaringan, dan menekan biaya layanan. Langkah Pemerintah Kaji Deregulasi Telekomunikasi untuk Pacu Investasi diharapkan tidak hanya mempercepat pertumbuhan industri hingga lima persen, tetapi juga memperluas akses internet yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada perancangan aturan yang seimbang antara kepentingan pelaku usaha, negara, dan publik.

Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Tri Widodo
Sumber Berita: Suara Landak

About the Author

Sukardi

Administrator

View All Posts