DKP Kukar Targetkan 50 Ribu Nelayan Penerima Manfaat Program Dedikasi, Fokus Pendampingan dan Bantuan
Kalimantan Update – 18 Oktober 2026 | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan target ambisius dalam lima tahun ke depan. Melalui Program Dedikasi Keenam, DKP Kukar Targetkan 50 Ribu Nelayan jadi Penerima Manfaat dari Program Dedikasi yang mencakup pendampingan, pelatihan, hingga pemberian bantuan. Kepala DKP Kukar, Muslik, menyatakan bahwa target tersebut masih mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan serta kapasitas anggaran daerah.
“Untuk nelayan sendiri, kita mungkin bisa mengambil sampai 50 persen dari target tersebut selama lima tahun. Semoga anggarannya konsisten. Alhamdulillah, sebenarnya untuk perikanan anggaran kita cukup,” ujar Muslik di Tenggarong, Kamis (15/10/2026). Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat pesisir dan perairan umum.
Program Dedikasi Keenam merupakan kelanjutan dari perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok usaha produktif di sektor pangan. Pada periode pemerintahan Bupati Edi Damansyah, program dedikasi difokuskan pada fasilitasi 25 ribu nelayan. Kini, di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, cakupan program diperluas dengan memasukkan petani dan peternak. Langkah ini menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Muslik tidak menampik adanya tantangan fiskal. Kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi anggaran dapat memengaruhi pelaksanaan sejumlah kegiatan. Rasionalisasi belanja membuat beberapa program lain di sektor perikanan harus ditunda sementara waktu. “Kami berharap dukungan semua pihak agar program prioritas tetap berjalan,” imbuhnya.
DKP Kukar Targetkan 50 Ribu Nelayan jadi Penerima Manfaat dari Program Dedikasi bukan tanpa alasan. Sektor perikanan memiliki cakupan pekerjaan yang luas, mulai dari hulu hingga hilir. Tidak hanya meningkatkan produksi, pemerintah juga perlu memperhatikan pengolahan hasil, pemasaran, serta keberlanjutan lingkungan dan habitat perairan. “Perikanan ini kompleks karena mencakup hulu sampai hilir. Ada produksi, proses pemasaran, serta pengelolaan lingkungan dan habitat. Ini berkaitan dengan pengawasan sumber daya ikan,” jelas Muslik.
Dalam upaya peningkatan produksi, DKP Kukar menjalankan program melalui dua sektor utama, yakni perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Keduanya memiliki karakteristik dan kebutuhan dukungan yang berbeda, menyesuaikan kondisi wilayah serta jenis usaha yang dijalankan masyarakat. Pada sektor budidaya, dukungan diberikan mulai dari pembenihan, pendederan, hingga pembesaran ikan. Sementara perikanan tangkap berkaitan langsung dengan aktivitas nelayan yang beroperasi di kawasan pesisir laut maupun perairan umum daratan, seperti sungai dan danau.
Muslik menyebutkan, luasnya wilayah perairan Kukar membuat karakteristik usaha perikanan masyarakat cukup beragam. Selain nelayan tangkap, masyarakat pesisir juga mengembangkan usaha budidaya, terutama tambak. “Komoditas yang banyak dibudidayakan di kawasan pesisir di antaranya udang windu dan bandeng. Selain itu, budidaya rumput laut jenis Kappaphycus alvarezii juga mulai berkembang,” ungkapnya.
Keberhasilan program Petani, Peternak, dan Nelayan Tangguh akan sangat bergantung pada kesinambungan anggaran serta pelaksanaan kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. DKP Kukar Targetkan 50 Ribu Nelayan jadi Penerima Manfaat dari Program Dedikasi menjadi indikator penting bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, target 50 ribu nelayan penerima manfaat merupakan cerminan optimisme pemerintah daerah dalam mengangkat harkat nelayan Kukar. Dengan dukungan anggaran yang konsisten, pendampingan yang tepat sasaran, serta kolaborasi lintas sektor, program ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan sumber daya perairan Kutai Kartanegara.
