Pernah Alami Kebocoran Data Besar, Menteri Swedia Hingga Polandia Mengundurkan Diri

KALIMANTAN UPDATE - Di tengah era transformasi digital sebagai agenda prioritas nasional, serangan siber terhadap infrastruktur digital lembaga pemerintah kian sering terjadi.

Salah satunya di Indonesia, dimana server Pusat Data Nasional (PDN) diserang oleh peretas yang mengakibatkan lumpuhnya sejumlah layanan publik dan potensi kuat kebocoran data.

Namun, belum ada titik terang, baik terkait pemulihan sistem secara keseluruhan maupun pihak yang bakal bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung warga. 

Baca Juga: Usai Debat Perdana Biden vs Trump, Sejumlah Warga AS Siap Beralih Dukungan Karena Alasan Ini

Kasus Kebocoran Data di Berbagai Negara

Pada tahun 2017, dua menteri senior Swedia, Anders Ygeman (Menteri Dalam Negeri) dan Anna Johansson (Menteri Infrastruktur), mengundurkan diri setelah terungkapnya kebocoran data besar-besaran di Badan Transportasi Swedia.

Kebocoran ini melibatkan data sensitif seperti rekam izin mengemudi dan informasi rahasia militer yang bocor ke kontraktor asing. Insiden ini memicu krisis politik yang signifikan di Swedia dan menyoroti pentingnya keamanan data dalam administrasi publik.

Selain itu, ada potensi data sensitif lain yang diduga diberikan, seperti informasi agen intelijen, transportasi, personel militer, polisi, orang-orang dengan catatan kriminal, dan orang yang mengikuti program perlindungan saksi.

Baca Juga: 17 Anggota Polisi Terbukti Langgar Kode Etik Saat Atasi Belasan Remaja di Sumbar, Salah Satu Terkait Afif Maulana

Selain Swedia, pada Agustus 2023, Adam Niedzielski, Menteri Kesehatan Polandia, mengundurkan diri setelah ia mengungkapkan data medis sensitif seorang dokter di media sosial.

Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan dari komunitas medis dan kritik keras dari berbagai pihak. Niedzielski akhirnya digantikan oleh Katarzyna Sojka, seorang dokter dan anggota parleme

Di Amerika Serikat, Katherine Archuleta mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Kantor Manajemen Personalia (OPM) pada tahun 2015 setelah kebocoran data yang mempengaruhi lebih dari 21 juta pegawai federal.

Kebocoran ini termasuk informasi sensitif seperti nomor jaminan sosial dan riwayat latar belakang keamanan yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi spionase dan pemerasan.

Baca Juga: Usai Penyerangan PDN Hingga Data BAIS TNI, Kini Ramai Kabar Data BPJS Ketenagakerjaan Diretas