Dua Mahasiswa Asal Indonesia Raih Penghargaan Diplomacy Award Legal Committe di Harvard Word MUN 2023

KALIMANTAN UPDATE - Dua Mahasiswa Indonesia bernama Adella Suwandhi (22) dari Unika Atma Jaya dan Rifki Saputra (22) dari Universitas Jember berhasil raih penghargaan Diplomacy Award Legal Committee dalam ajang Harvard Word MUN 2023.

Tampil sebagai berpasangan (double delegation) dalam kompetisi yang vmengungguli setidaknya ada 186 peserta dari berbagai negara, yang berkompetisi di komite yang sama dalam mendiskusikan isu "Non Self Governing Territories" atau teritori yang tidak memiliki pemerintahannya sendiri.

Prestasi ini merupakan pencapaian membanggakan bagi mahasiswa Indonesia dalam ajang bergengsi tersebut.

Baca Juga: Pengakuan Juru Parkir Atas Insiden Pertikaian Calon Dokter Muda dan Sepasang Suami Istri di RS Pirngadi Medan

Acara Harvard World MUN merupakan ajang penting dalam simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta dari 110 negara setiap tahunnya.

Ajang ini juga merupakan olimpiade terbesar untuk kegiatan Model United Nations (MUN) di level internasional.

Proses panjang Adella dan Rifki dalam mencapai kesuksesan di Harvard World MUN 2023 juga melibatkan pelatihan dan persiapan intensif.

Baca Juga: Pria Asal Aceh Juara 2 Lomba Adzan Tingat Dunia di Arab Saudi

Sebagai salah satu penerima beasiswa Djarum angkatan 37, mereka telah menjalani program pelatihan selama 2 tahun yang dikhususkan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, pengembangan diri, dan penguasaan bahasa Inggris.

Selain itu, mereka juga aktif mengikuti kompetisi MUN tingkat nasional dan internasional sebagai bagian dari persiapan mereka.

Dalam ajang Harvard World MUN 2023, Adella dan Rifki mampu menunjukkan kepiawaian mereka dalam membawa negosiasi dan diskusi di komite hingga mencapai konsensus yang diinginkan.

Baca Juga: Choi Siwon Ditunjuk Jadi Duta Hubungan Diplomatik Korea Selatan dan Indonesia

Mereka berperan sebagai delegasi Pemerintah Turki dalam membahas sejauh mana negara yang berkuasa atas teritori tersebut dapat memegang kekuasaan.

Sebagai delegasi negara Turki, keduanya dituntut dapat memberikan solusi atas pemaknaan ulang atau redefinition serta referendum netral, yang dapat dilaksanakan dengan pengawasan PBB dan beberapa badan di bawahnya dalam menghadapi isu tersebut.