Kecewa Pusat dan Daerah Triliunan Untuk Buat Aplikasi Baru, Jokowi Resmi Luncurkan meluncurkan Govtech Indonesia Bernama INA Digital

KALIMANTAN UPDATE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Govtech Indonesia. GovTech ditargetkan mulai dioperasikan pada September - Oktober 2024 mendatang.

Hal ituu disampaikan saat di Istana Negara, Senin (27/5/2024), Jokowi tiba pukul 09.28 WIB. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Tampak hadir Wapres Ma'ruf Amin, Menteri PAN/RB Abdullah Azwar Anas, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP M Yusuf Ateh.

Baca Juga: Mengenal Student Loan yang Diwacanakan Nadiem Untuk Atasi Kenaikan UKT

"Pagi hari ini saya luncurkan Govtech Indonesia dengan nama INA Digital," ujar Jokowi.

Diketahui, peluncuran GovTech akan memungkinkan pelayanan masyarakat terintegrasi ke dalam satu platform. GovTech ini nantinya akan dikelola oleh Kementerian dan lembaga sesuai tupoksinya masing-masing.

"Jadi besok (hari ini) launching GovTech dan besok (hari ini) nama GovTech-nya besok (hari ini) akan di-launching bapak Presiden. Sehingga ini memaksa dalam tanda kutip kementerian lembaga sekarang tidak boleh lagi membuat aplikasi-aplikasi baru kecuali menginteroperabilitaskan," kata MenPAN/RB Abdullah Azwar Anas di kantornya, Minggu (26/5/2024).

Baca Juga: Viral Video Suku Togutil Datangi Lokasi Pertambangan di Halmahera, Diduga Terdesak Kelaparan

Anas menyebut, Presiden Jokowi melarang setiap inovasi pelayanan Kementerian atau Lembaga dibuat menjadi satu aplikasi baru. Sebab, hal tersebut akan menyulitkan masyarakat.

"Kalau kita lihat hari ini masyarakat masih harus mengisi berulang berbagai data harus memfoto kopi KTP. Nah ke depan kita akan ke dalam SSO single sign-on sehingga dengan begitu masyarakat tidak akan disibukkan lagi mengisi berbagai aplikasi dan berbagai data termasuk portal layanan yang telah terintegrasi dari berbagai layanan ke dalam satu portal," pungkasnya.***