Sri Mulyani Ingatkan ke Prabowo Hati-Hati Dalam Kelola APBN

KALIMANTAN UPDATE -  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar dapat menjaga pengelolaan APBN secara hati-hati.

Penyebabnya, dia menjabarkan bahwa dari faktor domestik, tekanan pada Rupiah dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan valas oleh korporasi, termasuk untuk repatriasi dividen, serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan.

Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu perwakilan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas dinamika pasar dari sisi perkembangan pembahasan APBN dengan DPR di Istana Kepresidenan, Senin (20/6/2024).

Baca Juga: Vladimir Putin dan Kim Jong Un Resmi Teken Pakta Perjanjian Pertahanan Saling Bantu Jika Diserang, AS Sekutu Meriang

“Jadi, kami akan terus berkoordinasi dengan permerintah akan datang supaya mereka bisa melihat seluruh aspek dari APBN yang dikelola transparan hati-hati untuk menjadi instrumen yang bisa digunakan secara sustainable pemerintahan baru,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa potensi terhadap defisit dari APBN 2025 masih terus dalam kajian pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.   

Apalagi untuk APBN 2025, kata Sri Mulyani defisit akan dipatok pada rentang 2,21-2,8%. Harapannya, dengan rentang defisit cukup lebar maka dapat membantu pemerintahan baru dalam menjalankan programnya.

Baca Juga: Bakal Telan Sekitar Rp 706,4 Miliar, Kantor Satelit BIN di IKN Masih Dalam Tahap Pembangunan

“Ini berarti kita akan mampu untuk tetap menjaga fiskal yang prudent hati-hati dan tetap sustainable, tetapi pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan pemerintahan baru 2025,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini sejauh ini APBN berada dalam posisi yang aman. Terlihat dari defisit yang masih di bawah batas yang ditentukan, yaitu 3% terhadap PDB. Bahkan, Pemerintah juga memiliki cadangan anggaran yang bisa digunakan dalam keadaan mendesak.

Misalnya, pada 2023 cadangan anggaran pemerintah mencapai Rp100 triliun telah digunakan untuk menurunkan kebutuhan pembiayaan melalui market dan menjaga yield SBN pada level aman. Meskipun mengalami kenaikan masih, tetapi SBN tetap terjaga baik. 

Baca Juga: Polri Bakal Berikan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Oleh sebab itu, dia melanjutkan mengenai program-program dari Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024—2029, pemerintahan saat ini akan terus berkordinasi dalam pengelolaan APBN ke depan. 

“Sampai hari ini kami berkoordiansi dengan tim Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme pelaksanaan program tersebut. Nanti akan dibahas sendiri dan dijelaskan sendiri dari sisi timnya untuk pemerintahan baru, tetapi dari APBN karena ini dibahas dan dilakukan persiapan sekarang kami sudah mulai melakukan perhitungan,” ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun berpesan agar Prabowo dalam kepemimpinannya ke depan juga dapat menjaga APBN agar berada dalam posisi yang aman. Harapannya, defisit yang masih di bawah batas yang ditentukan, yaitu 3% terhadap PDB.