Kades Minta Program Makan Bergizi Gratis Dikelola BUMDes

KALIMANTAN UPDATE - Sejumlah pendamping desa dan kepala desa (kades) dari Jawa Tengah dan Jawa Timur menghadiri sarasehan dan kenduri pascarevisi UU Desa.

Mereka berharap pengelolaan program makan bergizi gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya diserahkan ke masyarakat desa.

"Membangun ekonomi kreatif desa itu sangat penting. Misalnya SD itu kan rata-rata di desa, nah kalau itu (makan gratis) bisa diselesaikan di tingkat desa melalui BUMDes, dikelola desa, dana tidak akan lari ke mana-mana," kata penasihat Jaringan Pemberdaya Nasional (JPNas), Aris TW kepada wartawan di sela sarasehan dan kenduri pascarevisi UU Desa di Klaten, Sabtu (29/6/2024).

Baca Juga: Tidak di IKN, Sekjen Gerindra Ungkap Prabowo Tetap Akan Dilantik di Jakarta

Dijelaskan Aris, jika program itu diolah di desa dan ditangani desa harapannya ditanam sendiri, dimakan sendiri, dan ditangani sendiri.

"Melalui BUMDes, menu dikelola desa sehingga dana tidak lari ke mana-mana. Bisa diolah di desa itu, kalau bisa di desa kenapa harus ke pihak lain, diolah sendiri dan dimakan sendiri," kata Aris.

Jika hal itu bisa dikembangkan secara baik, kata Aris, ekonomi kreatif desa bisa lebih baik disertai pendampingan. Bahkan selanjutnya bisa kerja sama lintas BUMDes.

Baca Juga: Didesak Publik Segera Mundur Sebagai Menkominfo, Budi Arie: Ah No Comment

"Bisa berkembang menjadi kerja sama lintas BUMDes. Kita belum tahu nanti dengan Dana Desa atau apa tapi kita mendorong Dana Desa ditambah," imbuh Aris.

Sementara itu, Kades Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Klaten, Ery Karyanto menyatakan revisi UU Desa itu mestinya mengembalikan roh kewenangan desa dalam hal pengelolaan Dana Desa. Program makan gratis Prabowo juga mestinya dikelola BUMDes.

"Idealnya masuk DAK desa dan yang mengelola BUMDes desa sehingga semua hidup. Jika dikelola masyarakat melalui BUMDes maka BUMDes bisa memberdayakan masyarakat desa," katanya kepada detikJateng.

Baca Juga: 7 Hal Menarik dan Panas Jelang Debat Perdana Biden vs Trump Menuju Kursi Presiden AS Kembali

Namun sampai saat ini, ungkap Ery, belum keluar peraturan program itu meskipun tahun depan diberlakukan. Pemdes berharap program itu dikelola desa.

"Kami berharap seperti itu (dikelola masyarakat melalui BUMDes). Jadi yang punya lele, punya sayur bisa berdaya," imbuhnya.