Tren Partai Politik Indonesia Mengusung Calon Dengan Popularitas Tinggi Meski Rekam Jejak Buruk

KALIMANTAN UPDATE - Tahun ini di indonesia masih menjadi musim maraknya terkait soal pembahasan politik.

Hal itu juga lantaran terdapat dua momen di tahun ini terjadi di Indonesia yakni masa Pilpres dan Pilkada.

Meski masa Pilpres sudah usai, saat-saat ini masih hangat pembahasan isu kandidat untuk maju di Pilkada.

Baca Juga: Usai Mendapat Banyak Kritikan Pedas Usung Marshel Widianto di Pilwalkot 2024, DPC Gerindra Tangsel Buka Suara

Bahkan kejadian ini tak lupa juga menjadi banyak sorotan publik karena perpolitik indonesia belakangan ini lebih nyentrik memilih kandidat yang memiliki popularitas tinggi, meski punya rekam jejak buruk bahkan lebih parah tidak banyak ide-ide berpikir menarik untuk memajukan masyarakat.

Tentu saja fenomena itu semakin banyak menimbulkan publik yang semakin kritis soal perlakuan para elit politik di Indonesia.

Pertama, soal popularitas tinggi kerap kali menjadi modal utama kontestasi politik karena dapat menarik dukungan pemilih hingga meninggikan elektabilitas partai politik  tersebut.

Baca Juga: Diusung Golkar Duet Bareng Kaesang, Jusuf Hamka: Siap Nggak Siapnya Tergantung Perintah

Meskipun, ada kandidat yang memiliki rekam jejak buruk seperti pernah terjerat korupsi hingga hal-hal tak senonoh berasal dari pribadi kandidat tersebut.

Akan tetapi, bagi partai politik tidak mempermasalahkan lebih mendalam karena yang penting memiliki popularitas cukup tinggi di media sosial.

Yah, meski juga kita beranggapan dari kandidat itu tak hanya memiliki pengalaman perpolitikan maupun pemerintahan, ada juga dari public figur maupun pengusaha sukses dan berpengaruh.

Baca Juga: PKB Buka Opsi Duet Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta 2024

Fenomena ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut para ahli politik, pemilihan calon yang hanya berdasarkan popularitas tanpa mempertimbangkan integritas dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik.

Pemilih yang kecewa mungkin menjadi apatis dan kurang partisipatif dalam proses demokrasi. Selain itu, praktik ini dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.