KALIMANTAN UPDATE - Gambar burung Garuda berlatar belakang warna biru dan sound sirene layaknya memberikan keterangan darurat ramai di postingan netizen, bahkan diikuti dengan tagar #KawalPutusanMK.
Seperti yang diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja mengeluarkan putusan terbaru terkait Pilkada disambut positif oleh masyarakat se-Indonesia yang menolak politik dinasti dan demokrasi yang jujur.
Praktisi tata negara dan masyarakat yang melek hukum menyambut baik putusan tersebut karena beleid tentang aturan Pilkada itu membuka ruang kebebasan memilih bagi rakyat Indonesia.
Baca Juga: Tuai Polemik, DPR Tolak Putusan MK Terkait Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah
Meskipun begitu, masih muncul kekhawatiran dari elemen masyarakat yang meragukan akan pemberlakuan putusan MK tersebut. Pasalnya, agenda politik partai-partai pun mengemuka dengan dilangsungkannya sidang oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang memutuskan tidak memakai putusan MK.
Tagar (hashtag) KawalPutusanMK pun trending topic di media sosial X (sebelumnya Twitter). Baleg DPR menggelar rapat membahas terkait Revisi Undang-Undang Pilkada bersama pemerintah dan DPD pada Rabu, 21 Agustus 2024.
Rapat Kerja Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (RUU Pilkada).
Baca Juga: Usai Kabar Dirinya Bakal Ditinggalkan PKS dan Cak Imin, Anies Baswedan Buka Suara
Buah dari rapat tersebut, Baleg DPR menyepakati revisi UU Pilkada. Salah satunya soal batas usia untuk maju Pilkada. Baleg menyepakati, UU Pilkada mengacu pada putusan Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024. Putusan mengubah syarat usia calon kepala daerah, Putusan MA menyebut calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon.
Hal ini yang kemudian bikin kecewa masyarakat Indonesia. Putusan tersebut, upaya menjegal putusan MK dinilai merupakan akal-akalan Pilkada oleh segelintir kelompok.
Di media sosial khususnya X, mulai menjalar juga ke Instagram, sebagai bentuk kekecewaan masyarakat, netizen di jagat maya diajak untuk menggunakan atau mengunggah foto "Peringatan Darurat". Seruan ini juga sudah digaungkan oleh beberapa akun media yang kritis terhadap pemerintah.
Baca Juga: 12 Partai Politik Resmi Usung Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta 2024, Turut Hadir Gibran Rakabuming Raka
Gambar atau foto "Peringatan Darurat" menggambarkan kekecewaan masyarakat atas sistem yang ada saat ini. Di X, netizen ramai berkomentar dan menolak upaya Pilkada menjadi jalan mulus politik dinasti kelompok tertentu.
Dilansir dari berbagai sumber, gambar tersebut kala itu, di tahun dimana TV di Indonesia hanya ada TVRI, merupakan peringatan dari pemerintah kepada masyarakat atas adanya kemungkinan bahaya yang timbul dari kelompok, bencana dan kemungkinan kerusuhan.
Jika gambar tersebut muncul di TV pada masa itu, diiringi dengan pengumuman baik suara dan tertulis dan suara sirine, berarti Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Artinya, "Peringatan Darurat" memang pertanda bahaya.
Hal tersebut dianggap relate dengan kondisi saat ini yang mana demokrasi dan sistem hukum di Indonesia sedang terancam. Putusan MK yang dianulir oleh Baleg DPR dianggap melanggengkan upaya politik dinasti.***
Artikel Terkait
Review Film Kang Mak (FROM PEE MAK) 2024, Eksekusi Lebih Baik Dari Versi Aslinya dan Jajaran Sukses Memainkan Perannya
Gregoria Mariska Tak Hadir Bersama Veddriq dan Rizki ke IKN, Ternyata Ini Penyebabnya
Deretan Perlombaan 17 Agustus Warisan Zaman Penjajahan, Panjang Pinang Untuk Bahan Olokan dan Hiburan Orang Belanda
Wanita Diduga di Samarinda Kaltim Cekoki Miras ke Kucing, Polisi Masih Dalami Video
Panjat Pinang Kembali Memakan Korban Jiwa, Pria di Brebes Tewas Usai Terjatuh dan Tertimpa Peserta Lain
Review Film Dosen Ghaib (2024), Horor Lokal Paling Ampas Bulan Agustus Ini
Usai Viral Kasus Memaksa Tahanan Wanita Lakukan Seks Oral, Briptu Sanjaya Dituntut 10 Tahun Penjara dan Bayar Denda Hukuman
Jelang Akhir Masa Jabatan, Jokowi Mendadak Reshuffle Kabinet
Sebelum Tes CPNS 2024, Berikut Ini Berkas Persyaratan Tak Boleh Dilupakan
Sempat Viral Soal Kasus Merugikan Uang Negara, Oknum Pegawai Pajak Kembali Berulah Soal KDRT
Seorang Wanita Dianiaya Pacarnya di Lift Hotel, Korban Dicekik Hingga Ditendang
Tak Hadiri Reshuffle dan Pelantikan Menteri Dampingi Jokowi, Prabowo Kunker ke Australia