Belum Dilantik dan Bekerja APBN 2025 Prabowo Gibran Defisit, Akankah Berhubungan Tapera Makan Bergizi Gratis Hingga IKN?

KALIMANTAN UPDATE - Belakangan ini lagi ramai soal APBN 2025 disebut sudah defisit hingga Rp600 T padahal Prabowo-Gibran belum dilantik dan bekerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie O.F.P. Dolfie mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dirancang pada kisaran 2,45%-2,82% dari PDB atau defisit lebih dari Rp600 triliun. 

“Defisit transisi ini yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada. Jadi seharusnya lebih rendah defisitnya,” katanya dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama dengan Pemerintah, Selasa (4/6/2024).

Baca Juga: PLN Bakal Berikan Kompensasi Pemotongan Harga 10 Persen ke Korban Mati Listrik Total di Sumatera dan Sekitarnya

Kabar ini menjadi bahan diskusi panjang di media sosial. Bahkan, beberapa netizen menghubungkannya dengan Tapera.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan tetap memberlakukan kewajiban iuran Tapera kepada pegawai meski mendapat kritik di sana-sini.

Iuran Tapera akan dibebankan kepada pekerja sebesar 2,5% dan perusahaan sebesar 0,5%. Namun benarkah Tapera akan digunakan untuk membiayani berbagai program Prabowo-Gibran, termasuk di antaranya makan bergizi gratis?

Baca Juga: Dikenal Buat Gaji Dipotong 2,5 Persen Tiap Tanggal 10, Apa Itu Tapera?

Meskipun begitu, kabar tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Melalui ungkapan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga membantah bahwa ada upaya pemerintah membiayai program makan gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) lewat dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, enggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN sudah ada anggarannya," kata Moeldoko, dilansir dari ANTARA.

Moeldoko menegaskan bahwa dana Tapera dikelola secara transparan melalui Komite Tapera yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner OJK serta kalangan profesional.***